 |
| Kantor Bupati Kab.Dairi |
Hingga Kemarin (8 Januari 2013) Seluruh PNS Pemkab Dairi Belum Terima Gaji Bulan Januari 2013
Sidikalang, Terkait penolakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), terhadap Ranperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R – APBD) , untuk disahkan menjadi Perda APBD Dairi Tahun Anggaran 2013,
Bupati Dairi, KRA Johnny Sitohang dinilai telah mengukir sejarah baru di Kabupaten Dairi.
Pasalnya, sejak terbentuknya Daerah Kabupaten Dairi, baru kali ini pihak Legislatip (Dewan), menolak R-APBD yang diajukan pihak Eksekutip untuk disahkan menjadi Perda APBD, karena wakil rakyat Dairi itu menilai, bahwa sejumlah anggaran yang diajukan di R-APBD tersebut, tidak berpihak pada kepentingan rakyat.
Misalnya, dana Bansos sebesar 1 milliar yang dilokasikan untuk dana perjalanan Umroh dan Wisata Rohani sejumlah Pemuka agama, untuk Umroh ke Mekah maupun wisata rohani ke Jerusalem, dan Dana program peningkatan peran perempuan di pedesaan, yakni untuk dana Bintek istri para Kepala Desa/Ketua Tim Penggerak PKK Desa ke Pulau Jawa sebesar, Rp. 2.696.000.000, dan sejumlah anggaran lainnya.
Imbas dari penolakan Dewan terhadap R – APBD Dairi TA. 2013 tersebut, membuat ribuan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupten Dairi merasa gelisah, sebab hingga kemarin, Rabu (9/1), mereka (PNS-red) belum menerima gaji.
Selain itu, sejak bulan Januari 2013, pihak Pemkab Dairi dengan motto Bekerja Untuk Rakyat itu, juga menolak untuk berlangganan seluruh Surat Kabar (Koran) yang beredar di Dairi, hingga mendapat perhatian khusus dari sejumlah kalangan masyarakat Dairi.
Seperti halnya yang disampaikan salah seorang warga masyarakat Dairi, Esron Kaloko (61), pensiunan PNS tahun 2007, dan juga mantan Kabid Kebudayaan Disbudparpora Dairi yang dihubungi tim investigasi di salahsatu Warung yang di depan Kantor Bupati Dairi, Rabu (9/1).
Esron mengakui, “dalam sejarah berdirinya pemerintahan Kabupaten Dairi, baru kali ini, DPRD menolak R-APBD, dan baru kali ini juga pimpinan pemerintah Dairi ini, yang menolak untuk berlangganan Koran, dan lebih kurang 30 tahun saya menjadi PNS, baru kali ini kejadian sudah tanggal 9, PNS yang ada di lingkungan Pemkab Dairi ini, belum menerima gaji, dan ini merupakan sejarah baru di Kabupaten yang kita cintai ini”, ungkap Esron.
Menurut Esron, yang juga pencipta sejumlah Lagu Daerah itu, bahwa salahsatu ciri-ciri orang bodoh, adalah, menanggapi sebuah permasalahan dengan marah, atau emosional, “Koran atau surat kabar, identik dengan buku pelajaran, yang dapat menambah pengetahuan, terutama pengetahuan umum, disamping menjadi salah satu sumber informasi, baik kepada masyarakat maupun kepada pemerintah, khususnya di era globalisasi saat ini, alasan apa mereka menolak berlanggana Koran ?”,tambah Esron.
Terkait dengan PNS di lingkungan Pemkab Dairi, yang hingga kini belum menerima gaji itu, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset (DIPPEKA) Dairi, Jubel Sianturi, yang dihubungi tim investigasi di ruang kerjanya menerangkan, bahwa hingga saat ini, pihaknya masih menunggu evaluasi Gubernur Sumatera Utara terhadap Perda APBD TA 2013, “hingga kini, kita masih menunggu undangan Pemerintah Provsu terkait dengan evaluasi APBD Dairi TA.2013”, terang Jubel. ROBS
R.APBD 2013 ditolak, Pemkab Dairi tolak berlangganan koran.
Lima Ratus Massa dari dua kelompok berlawanan datangi gedung DPRD Dairi terkait Penolakan DPRD terhadap R-APBD 2013 Kab. Dairi
SHARE BERITA:
