 |
| Salah satu Pemberitahuan penolakan Koran yang ditempel di Bagian Humas Pemkab Dairi, Senin (7/1) Foto ROBS. |
Jonif Lingga : "Masa Kepemimpinan Bupati Johnny Sitohang, Merupakan Pemerintahan Terburuk Di Kabupaten Dairi"
Sidikalang, Diduga akibat ditolaknya Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah R- APBD, untuk disahkan menjadi APBD Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2013 oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Dairi,
Pemerintah Daerah setempat menolak untuk berlangganan seluruh Koran atau Surat Kabar yang beredar di Kabupaten Dairi.
Penolakan tersebut dilakukan pemerintah Dairi melalui pengumuman penolakan yang ditempelkan di setiap Kantor instansi pemerintah daerah, termasuk di Kantor Humas Pemkab Dairi yang merupakan corong Pemerintah untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat luas.
Selain di kantor instansi pemerintah daerah, dan Humas Pemkab Dairi, pemberitahuan penolakan Koran itu, juga ditempel di Lobi ruang kerja Bupati, Wakil Bupati, maupun di ruang kerja Sekertaris Daerah (Sekda) Dairi, Julius Gurning, yang sebelumnya melanggani sejumlah Surat kabar, baik media terbitan lokal, Sumatera Utara, maupun media terbitan Jakarta.
Informasi yang berhasil dihimpun dari sejumlah Loper Koran yang ada di Kabupaten Dairi, Senin (7/1), saat mereka (loper-red) hendak mengantar Koran ke sejumlah instansi pemerintah daerah Dairi itu, para staf yang biasa bertugas untuk menerima Koran, menyuruh Loper untuk membaca pemberitahuan penolakan Koran yang ditempel di tembok atau dinding kantor yang berbunyi, “Mohon Maaf, Kami Pemerintah Kabupaten Dairi Mulai 2 Januari 2013, Tidak Melayani Koran, Terima Kasih”.
Ketika beberapa Kuli Tinta, mencoba mengkonfirmasi Kabag Humas Pemkab Dairi, Rawasid Banurea terkait dengan pemberitahuan penolakan Koran tersebut, melalui pesan singkat Rawasid menjawab, bahwa dirinya sedang mengikuti coffee morning, dan belum dapat dikonfirmasi,
Untuk menyikapi penolakan pemerintah Kabupaten Dairi untuk berlangganan Surat kabar tersebut, salah seorang Wartawan media cetak terbitan Medan menduga, bahwa penolakan itu, merupakan imbas dari penolakan Dewan terhadap R-APBD Dairi tahun 2013 untuk disahkan menjadi APBD Dairi untuk TA. 2013.
Bahkan akibat penolakan itu, salah seorang warga masyarakat Dairi, Jonif Sahman Lingga (60) menilai, bahwa sejak terbentuknya Kabupaten Dairi, pemerintahan daerah dibawah kepemimpinan Bupati Dairi, KRA.Johnny Sitohang, dengan Motto Bekerja Untuk Rakyat itu, merupakan pemerintahan terburuk dalam sejarah Dairi.
“Menurut pengalaman saya, sejak terbentuknya pemerintah kabupaten Dairi, baru kali ini terjadi, DPRD menolak R-APBD yang diajukan pihak eksekutif untuk disahkan menjadi APBD, dan saya menilai kepemimpinan Bupati Dairi, KRA Johnny Sitohang, merupakan Pemerintah terburuk di kabupaten Dairi ini”, ungkap Jonif, yang mengaku putra dari mantan wakil Ketua DPRD Dairi tahun 1949, alm R. Lingga itu.
Sebelumnya, Setelah menjalani seluruh tahapan persidangan pada masa sidang ke-III tahun 2012, akhirnya pada peripurna DPRD, dengan jadwal pendapat akhir Fraksi, terhadap Nota jawaban Bupati Dairi atas pemandangan umum anggota DPRD, tentang Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (R APBD) Kabupaten Dairi TA 2013, resmi ditolak Dewan melalui Voting terbuka, karena pihak DPRD menilai, sejumlah anggaran yang diajukan eksekutif di R-APBD tidak berpihak kepada rakyat, Selasa (18/12). ROBS
SHARE BERITA:
