 |
| Rizal Ramli (Foto: Aktual.co/Istimewa) |
Jakarta, Ribuan karyawan PT Telkom (Telekomunikasi Indonesia) melakukan aksi menentang gagasan penghapusan kepemilikan silang (cross ownership) dan manajemen silang (cross management) antara PT Telkom dan PT Indosat di puluhan anak perusahaan. Ide ini pernah dicetuskan oleh Menko Perekonomian, Rizal Ramli.
Pelaksanaan pemisahan kepemilikan silang semakin dekat, ribuan karyawan PT Telkom mendatangi kantor Departemen Perhubungan di Jalan Medan Merdeka, Jakarta, dan meminta pemerintah membatalkan rencana tersebut.
Berkenaan dengan peristiwa tersebut, Menteri Perhubungan Agum Gumelar mengontak Menko Perekonomian Rizal Ramli. Rizal Ramli sigap merespons. “Pak Agum, tolong diterima 100 orang perwakilan karyawan di Gedung Indosat. Pilih yang paling bandel,” kata Rizal Ramli lewat telepon. Ia juga meminta segenap jajaran direksi dan komisaris PT Telkom dan Indosat datang ke kantor Indosat.
Begitu memasuki Gedung Indosat, rapat dadakan berlangsung antara Menko Perekonomian Rizal Ramli, Menteri Perhubungan Agum Gumelar, Dirut Telkom Muhammad Nazif, Dirut PT Indosat Harry Kartana, beserta segenap direksi lain dan komisarisnya.
Suasana memanas, para demonstran masih menuntut kepemilikan silang dan manajemen silang agar dibatalkan. Rizal Ramli segera berdiri dan berteriak lantang: “Siapa pemimpin kalian. Ayo angkat tangan!” Suasana menjadi senyap. Tak satu pun karyawan yang angkat tangan.
Dia sengaja menggertak untuk mengukur seberapa besar kadar militansi para pendemo itu. Lalu, Rizal menyatakan, apa yang menjadi tuntutan karyawan Telkom akan ditampung dan diputuskan saat itu juga. Sebaliknya, kalau tuntutan itu tidak benar, tidak wajar, dan mengadaada, tentu saja mesti dicabut. “Nah, apa keberatan kalian?” tanya Rizal.
Seorang karyawan Telkom menyatakan, ia tidak setuju dengan kebijakan tersebut, karena statusnya sebagai karyawan Telkom akan berubah menjadi karyawan Indosat. “Saya tidak mau karena gaji Indosat lebih rendah dari gaji Telkom,” ujarnya.
Rizal Ramli langsung mengkonfirmasikan hal itu. Ternyata, dari penjelasan direksi Telkom maupun Indosat, yang beralih statusnya dari karyawan Tekom ke Indosat justru akan mendapatkan kenaikan gaji! Rizal pun langsung meledak. Ia merasa kecewa karena direksi Telkom dan Indosat dinilai tidak menjalankan kewajibannya untuk menjelaskan kebijakan pemerintah mengenai diakhirinya kepemilikan dan manajemen silang kedua BUMN itu di sejumlah anak perusahaan secara tuntas dan transparan. Mendengar bosnya “disemprot”, para karyawan bertepuk tangan.
Satu demi satu tuntutan karyawan dievaluasi. Yang benar dan wajar langsung dieksekusi. Sebaliknya, yang tidak benar, langsung ditolak. Ada salah satu sikap keras para karyawan yang tidak mau menerima kebijakan pemisahan itu. “Saya tidak peduli apa alasannya. Kalau pemisahan itu jadi dilakukan, saya akan tuntut Menko Perekonomian ke pengadilan,” kata seorang karyawan.
Mendengar ucapan karyawan tersebu Rizal Ramli tersenyum. “Silakan tuntut saya. Sebab, dalam sejarah hidup saya, sejak mahasiswa, sudah dituntut lebih 12 kali di pengadilan. Dan dalam banyak kasus, saya menang terus,” ujarnya.
Pertemuan yang tadinya diperkirakan akan alot dan panas itu, berakhir dengan menyenangkan. Pengurus Sekar Telkom berpelukan dengan Menteri Perekonomian Rizal Ramli, Menteri Perhubungan Agum Gumelar, dan segenap pimpinan Telkom serta Indosat. Mereka merasa puas, karena berbagai keluhan yang disampaikan bukan cuma ditampung, melainkan diselesaikan saat itu juga.
Dapat Dana Rp 5 Triliun tanpa Kehilangan Saham
Satu hal yang menjadi dasar penghapusan kepemilikan silang dan manajemen silang yaitu pada pemerintahan Gus Dur-Megawati ketika itu perlu dana banyak untuk menambal Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN).
Anjuran Dana Moneter Internasional (IMF)-Bank Dunia (World Bank), Jual saham-saham BUMN yang bagus dan menguntungkan. Hasil penjualannya, dipakai membiayai APBN. Sangat sederhana. Tapi, jika privatisasi model IMF-Bank Dunia itu dijalankan, sebagaimana dilakukan di Rusia pada masa pemerintahan Boris Yeltsin pada tahun 1991-1999, ternyata arahnya berbelok dari privatisasi menjadi piratisasi alias perampokan. Istilah itu diungkapkan oleh Prof. Marshall Goldman dari Harvard University, Amerika Serikat.
Akibatnya raja-raja ekonomi baru bermunculan, yaitu mereka yang mampu dengan cepat menumpuk kekayaannya dengan memborong aset BUMN yang harganya supermurah. Sebagai Menko Perekonomian, Rizal Ramli ogah mengobral saham BUMN yang bagus seperti PT Telkom dan PT Indosat, yang sahamnya dikenal sebagai saham blue chips di Bursa Efek Jakarta. Apalagi keduanya sudah dual listing dengan mencatatkan sahamnya di pasar modal Nasdaq, Amerika.
Jika terpaksa melakukan privatisasi, Rizal lebih memilih dengan menjual saham BUMN ke publik lewat mekanisme pasar modal. Dengan cara itu, para pemilik uang di dalam negeri, termasuk lembaga-lembaga
keuangan nasional yang memiliki sumber dana berlebih, berkesempatan membeli saham BUMN itu secara kompetitif.
“Saya tidak mau melakukan privatisasi ugal-ugalan seperti itu,” kata Rizal. Selain itu, yang dilepas ke publik juga bukan BUMN pencetak duit, seperti Telkom dan Indosat, melainkan BUMN yang kinerjanya
memble.
Penjualan saham BUMN lewat pasar modal adalah cara yang konvensional. Ada langkah inovatif dan terobosan baru yang dilakukan Rizal Ramli untuk menggaet dana tanpa perlu melego selembar pun saham BUMN. Caranya, itu tadi, memisahkan kepemilikan silang dan manajemen silang antara PT Telkom dan Indosat.
Harap maklum, ketika itu Telkom dan Indosat memiliki puluhan anak perusahaan yang dimiliki dan dikelola bersama, antara lain, PT Telkomsel, PT Satelindo, dan PT Lintas Arta. Dalam rapat tertutup dengan Menteri Perhubungan Agum Gumelar, yang dihadiri segenap direksi dan komisaris kedua BUMN itu, Menko Perekonomian Rizal Ramli mencetuskan gagasan penghapusan cross ownership dan cross management tadi.
“Pemerintah menghendaki, kepemilikan silang dan manajemen silang di anak-anak perusahaan PT Telkom dan Indosat diakhiri, sehingga akan tercipta kompetisi yang fair. Rakyat sebagai konsumen akan lebih diuntungkan. Bukan terus-terusan mempraktikan kerjasama terselubung yang cenderung merugikan rakyat,” kata Rizal, membeberkan alasan yang melatarbelakangi gagasan pemisahan kepemilikan saham kedua BUMN itu.
Satu manfaat penting dari pemisahan kepemilikan silang bisa mendatangkan dana segar bagi keuangan negara sebesar Rp5 triliun. Uang itu berasal dari pajak transaksi dan pajak revaluasi aset kedua BUMN. Bisa dibayangkan, mendapatkan dana ekstra Rp5 triliun tanpa kehilangan saham. Sebuah terobosan yang sangat tidak lazim.
Sumber: Aktiual.co-Ismed Eka Kusuma/tim mahalipan
SHARE BERITA:
