 |
| Ilustrasi APBD |
MEDAN, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menurunkan timnya ke Medan untuk memeriksa penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumatera Utara (Sumut) 2103, termasuk dana bantuan daerah bawahan (BDB), Rabu 4 September 2013.
Sejumlah petugas dari Inspektorat Jenderal (Irjen) Kemendagri terlihat masuk ke ruangan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut Nurdin Lubis bersama Kepala Biro Keuangan Baharuddin Siagian dan Inspektur Provinsi Sumut, Djaili Azwar. Petugas dari Kemendagri berada selama hampir dua jam di ruangan yang berada di lantai 9, kantor Gubernur Sumut.
Inspektur Provinsi Sumut Djaili Azwar yang ditemui wartawan, membenarkan adanya pemeriksaan terhadap APBD 2013. “Pemeriksaan rutin saja. Kan anggaran memang harus diperiksa oleh Kemendagri. Soal kami di dalam tadi, tim mau pamit karena sudah selesai semuanya. Sekarang kami lagi istirahat sebentar, karena Pak Sekda lagi ada kerjaan sedikit, nanti dipanggil lagi,” katanya. Setelah masuk lagi, sekitar setengah jam, semua orang yang tadi di dalam ruangan membubarkan diri. Tak satu pun petugas dari Kemendagri yang menjawab pertanyaan wartawan.
“Tidak ada, tidak ada,” kata salah seorang petugas Kemendagri, sambil menutup rapat jaket yang dikenakannya. Pemeriksaan ini diduga terkait dengan adanya pengaduan anggota DPRD Sumut, soal struktur APBD Sumut 2013 yang dieksaminasi Kemendagri dan dicetak dalam buku, tidak sesuai dengan hasil pembahasan di Dewan.
Djaili Azwar menegaskan, bahwa tidak ada persoalan apa pun dalam APBD 2013, dan pihak Kemendagri hanya melakukan pemeriksaan rutin. “Soal anggaran belanja pegawai yang berkurang, saya tidak tahu. Silakan ke TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) saja. Tapi yang jelas, dalam kesimpulan Kemendagri, tidak ada masalah dalam penganggaran APBD 2013. Sebab, penganggaran dilakukan atas persetujuan dua belah pihak, yakni eksekutif dan legislatif. Tanda tangan pimpinan DPRD Sumut ada semua, jadi tidak ada masalah,” ungkapnya.
Sumber: mahardikanews
SHARE BERITA:
