JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas menilai Badan Anggaran DPR saat ini tidak transparan dalam hal kebijakan anggaran.
Menurut Busyro, solusi yang terbaik bagi Badan Anggaran (Banggar) adalah adanya transparansi anggaran kepada publik. Transparansi tersebut dalam hal data dan manajemen Banggar.
"Transparansi, transparansi, itu saja," ujar Busyro di Gedung DPR Jakarta, Rabu (21/9/2011).
Saat ini, kata Busyro, manajemen dan transparansi data anggaran di Banggar masih kurang sehingga harus diperbaiki. "Iya, masih perlu diperbaiki," tutur mantan Ketua Komisi Yudisial ini.
Seperti diketahui, Banggar DPR kembali disorot belakangan ini. Pasalnya, sejumlah anggota Banggar disebut-sebut menerima aliran duit suap proyek wisma atlet SEA Games yang dikerjakan Kementerian Pemuda dan Olahraga.
Hal tersebut berdasarkan pernyataan Nazaruddin yang mengatakan pada awal 2010 ada uang 'terimakasih' senilai Rp4 miliar yang diserahkan kepada I Wayan Koster (PDIP) dan diteruskan kepada Angelina Sondakh dan Mirwan Amir.
Uang tersebut juga diduga diberikan kepada pimpinan Badan Anggaran (Banggar) yaitu Ketua Banggar Marcus Mekeng, dan tiga wakil Banggar Mirwan Amir (Demokrat), Olly Dondokambey (PDIP), serta Tamsil Linrung (PKS).
Selain itu nama Jhony Allen dan Emir Moeis juga disebut menerima fee dari proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. (MSN.COM)
SHARE BERITA:
