Bantuan diserahkan oleh perwakilan Pemerintah Australia, Jacquie De Lacy kepada Menteri Pendidikan Nasional Muhammd Nuh disaksikan perwakilan Bank Dunia, perwakilan Pemerintah Belanda, ADB dan Usaid di Jakarta, Selasa.
Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia melalui Ausaid berinisiatif membentuk suatu kemitraan pendidikan, salah satunya melalui penyaluran bantuan dari Ausaid untuk membantu pencapaian program-program prioritas dari Renstra 2010-2014, yaitu pencapaian akses yang merata bagi wajib belajar 9 tahun dan memperbaiki kualitas pendidikan di seluruh sekolah setingkat SD dan SMP, termasuk madrasah.
Mendiknas M Nuh dalam sambutannya menyatakan program yang diimplementasikan salah satunya melalui pelatihan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi 656.073 orang dari 218.681 sekolah negeri dan swasta tingkat SD dan SMP.
Jumlah peserta yang ikut merupakan yang paling banyak dibandingkan sebelumnya. Pelatihan BOS kali ini sifatnya once and for all.
"Sekolah-sekolah di seluruh Indonesia membutuhkan dorongan dan dukungan penuh dalam menggunakan dana BOS yang didapatkannya. Yang penting sekolah bisa paham tentang esensi perencanaan, pertanggungjawaban, pengawasan dan evaluasi," kata Mendiknas.
Ia mengatakan, sekolah harus terus didorong sebab tanpa ada otonomi sekolah dan sekolah tidak memiliki akuntabilitas, maka sekolah itu akan menjadi robot.
Mendiknas menargetkan, hingga akhir 2011 seluruh penyelenggara sekolah, khususnya jenjang SD dan SMP sudah dapat memahami mekanisme penggunaan dan pengelolaan dana BOS.
"Sekolah di Indonesia ini kan jumlahnya cukup banyak dan variasinya juga sangat beragam. Oleh karena itu, sekolah-sekolah ini harus diberikan otonomi, kewenangan dan keleluasaan khususnya dalam mengelola dana BOS. Namun, keleluasaan itu harus diikuti dengan pengetahuan mengelola kewenangan," katanya.
Lebih lanjut dikatakannya pemerintah akan memberikan penguatan kemampuan kepada kepala sekolah-kepala sekolah di seluruh Indonesia yang totalnya mencapai 500 ribu orang.
"Ini bisa dikatakan, sebuah pelatihan raksasa, karena jumlahnya cukup banyak. Selain kepala sekolah, juga ada seluruh pengelola BOS dan seluruh perwakilan komite sekolah, semuanya harus dilatih. Sehingga, ke depannya dana BOS akan semakin tepat guna," tambahnya.
Sayang sekali, jika dana sebanyak 4.5 Triliun hanya digunakan untuk pelatihan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), semua warga negara Indonesia menginginkan agar pelaksanaan BOS itu berjalan sesuai dengan juklak dan juknisnya atas dasar rasa peduli sesama, Alangkah baiknya dengan pelatihan BOS ini diprioritas penguatan nilai nilai kebersamaan dengan pemberian materi penguataan nilai nilai Pancasila kepada perserta latihan, demikian harapan MAHALIPAN. (sumber: investor.co.id)
SHARE BERITA: