Partai Demokrat saat ini tengah didera isu dugaan suap.
VIVAnews - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menggelar keterangan pers mendadak saat tiba di Jakarta usai acara di Bali. SBY yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat itu memberikan pernyataan soal penegakan hukum yang tidak tebang pilih, termasuk bagi kader Demokrat. "Tidak ada diskriminasi, tidak boleh tebang pilih," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu 11 Mei 2011.
Presiden SBY tampak didampingi Sekretaris Kabinet Dipo Alam, Mensesneg Sudi Silalahi, Menko Polhukam Djoko Suyanto, dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wacik.
Menurut SBY, penegakan hukum dalam kasus apapun tidak boleh pilih kasih. "Dari dulu sikap saya tidak berubah. Hukum itu harus ditegakkan," kata SBY.
Partai Demokrat saat ini tengah didera isu dugaan suap. Bendahara Umum Demokrat, Muhammad Nazaruddin, namanya disebut-sebut dalam kasus dugaan suap dengan tersangka Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga, Wahif Muharam. Nazaruddin sudah membantah.
Nama lain yang disebut adalah Angelina Sondakh. Anggota Komisi X Bidang Olahraga dari Fraksi Demokrat yang juga mantan Ketua Sementara Demokrat Yogyakarta. Angelina juga sudah membantah tudingan kecipratan dana dalam kasus proyek pembangunan wisma Atlet Sea Games di Palembang, Sumatera Selatan itu.
Sementara, salah satu tersangka kasus ini, Mirdo Rosalina Manulang mengatakan, berita acara pemeriksaan yang selama ini dibuat merupakan perintah mantan kuasa hukumnya, Kamarudin Simanjuntak. Rosa menyatakan, misi Kamarudin adalah menghancurkan Partai Demokrat.
"Yang penting kita hancurkan Partai Demokrat. Itu statemen dia (Kamarudin)," kata Rosa dengan berteriak usai menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu 11 Mei 2011.
Dihubungi terpisah, Kamarudin membantah memiliki misi untuk menghancurkan Demokrat. "Urusannya apa saya dengan Demokrat. Saya bukan politisi, saya hanya penegak hukum," ujar Kamarudin.
• VIVAnews
SHARE BERITA:
No comments :
Post a Comment