JAKARTA: Pemerintah telah menggelontorkan anggaran subsidi Rp200,9 triliun atau 84,7% dari pagu Rp237,2 triliun di APBNP 2011.
Khusus untuk bahan bakar minyak (BBM) dan listrik, anggaran negara yang digunakan untuk menyubsidi keduanya mencapai Rp174,6 triliun atau 89,4% dari pagu 195,3 triliun.
Agus Suprijanto, Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara, memaparkan khusus untuk subsidi BBM saja, sampai dengan 30 November anggaran negara habis Rp110,8 triliun atau 85,4% dari pagu. Sementara itu, untuk subsidi listrik tercatat sebesar Rp63,8 triliun atau 97,3%.
"Untuk subsidi nonenergi [realisasinya] Rp26,2 triliun atau 62,6% dari pagu," ujarnya kepada Bisnis, Minggu 11 Desember.
Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa melihat ada risiko kelebihan konsumsi BBM bersubsidi yang bisa meningkatkan beban APBNP 2011 hingga Rp45 triliun.
Oeh karena itu, dia menegaskan menegaskan segera dilakukan langkah-langkah konkret untuk mengatasi permasalahan membengkaknya kuota BBM bersubsidi akibat dari penyimpangan dan penyalahgunaan di banyak daerah.
"Kalau tidak ada tindakan nyata, pembengkakan subsidi (tahun ini) akan mencapai Rp45 triliun. Ini sesuatu yang akan memberatkan [fiskal],” ujarnya baru-baru ini.
Sejauh ini, jelas Hatta, pemerintah masih mencari cara yang paling tepat untuk bisa mengamankan subsidi BBM sesuai dengan kuota dan pagu anggaran di APBNP 2011. Semua diskresi dan opsi yang berkembang sedang dikaji untuk bisa diterapkan segera pada bulan ini.
Selain pembatasan, lanjut Hatta, pemerintah dimungkinkan menggunakan diskresi penyesuaian harga BBM, seperti yang tertuang dalam UU APBNP 2011.
Penyesuaian harga BBM bersubsidi bisa mengingat rata-rata ICP sudah 10% di atas asumsi yang sudah ditetapkan US$95 per
barel.
Sementara itu, Menteri Keuangan Agus D. W. Martowardojo menegaskan pihaknya hanya akan mencairkan anggaran subsidi sesuai dengan jumlah yang tertera dalam APBNP 2011.
Apabila ada kelebihan konsumsi yang berdampak apda peningkatan anggaran, maka selisih lebihnya akan dibayarkan pada Tahun Anggaran 2012. (bi/ea)
SHARE BERITA:
