 |
| illustrasi |
Jakarta - Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi sedang menggodok aturan khusus mengenai kekayaaan PNS. Ketentuan ini sebagai tindak lanjut fenomena rekening gendut PNS yang ditemukan PPATK. "Tahun depan kita akan memasukkan secara khusus ketentuan dari rekening tidak wajar," kata wakil Menteri PAN Eko Prasodjo,
di kantor Kemenkopolhukam, Jl Medan Merdeka Barat, Senin (12/12/2011).
Menurut Eko, rekening para PNS itu akan diteliti lebih jauh. Pemeriksaan bisa dimulai dari laporan kekayaan dan rekening yang dianggap tidak wajar.
"Kemen PAN sifatnya membuat regulasi agar reformasi birokrasi dan akuntabilitas lebih baik," terangnya.
Ditambahkan Eko, ada dua hal yang menjadi perhatian Kemen PAN, yaitu ranah pidana dari kasus rekening gendut dan hukum administrasi negara. Khusus untuk pidana, diserahkan pada lembaga penegak hukum, sementara administrasi negara akan ditentukan sanksinya kemudian setelah ada pemeriksaan.
"Kita akan teliti case by case rekening tersebut, kita tidak ingin digeneralisasi pada semua PNS," tegasnya.
"Bisa jadi itu dari usaha, warisan, bisa jadi juga merupaakan dalam hal lebih luas untuk menyelamatkan uang negara," sambungnya.
Sebelumnya, PPATK mensinyalir terdapat banyak PNS muda yang melakukan praktik pencucian uang dari anggaran negara. Lembaga itu pun meminta Inspektorat Jenderal (Irjen) di Kementerian memperketat pengawasan.
Wakil Ketua PPATK Agus Santoso sebelumnya mengatakan banyak PNS muda berusia 28 tahun yang terindikasi korupsi. Modusnya unik, bersama sang istri, anak muda ini secara aktif mencoba menyamarkan dan menyembunyikan harta yang didapat secara haram. (detik.com/mad/ndr)
SHARE BERITA:
