 |
| MI/Halim Agil/i |
Kendari, Silaturahmi Kerja Nasional I Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia di Kendari, Sulawesi Tenggara, yang berakhir Minggu (11/12), menghasilkan lima butir kesepakatan. Butir-butir
kesepakatan yang disebut Deklarasi Kendari itu ditandatangani Ketua Dewan Kehormatan ICMI Prof Dr Ing B.J. Habibie, Dewan Penasihat ICMI Prof Dr Jimly Asshiddiqie, SH, Ketua Dewan Pakar ICMI Ir M Hatta Rajasa, Ketua Presidium ICMI Dr Ing Ihlam A Habibie MBA, Gubernur Sultra H NUr Alam, SE dan Ketua Orwil ICMI Sultra, Prof Dr H Jusuf Abadi.
Butir Pertama kesepakatan tersebut yakni menjadikan agama dan Pancasila sebagai basis kekuatan moral dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Kedua, membangun sistem politik yang lebih beradab dalam memberikan jaminan keterwakilan bagi rakyat secara adil serta menghasilkan pimpinan yang layak dipercaya dan diteladani oleh rakyat.
Ketiga, menata dan menegakkan sistem hukum dalam memberikan jaminan perlindungan dan kesetaraan hukum yang adil dan berdab bagi seluruh rakyat, tanpa kecuali.
Keempat, membangun tata perekonomian nasional yang konsisten berpihak kepada rakyat kecil agar peningkatan kesejahteraan yang adil dan merata dapat diwujudkan dan kesenjangan ekonomi dapat diminimalkan.
Kelima, mengembangkan sistem pendidikan yang berintegrasi, berkarakter dan berbudaya dalam memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memacu kebangkitan Indonesia yang berdasarkan pada empat pilar kebangsaan, yaitu Pancasilan, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.
Ketua Presidium ICMI yang terpilih dalam Silaknas tersebut Prof Dr Nanat Fatah Natsir usai penutupan Silaknas yang berlangsung sejak Jumat (9/12), mengatakan, ICMI akan menyampaikan lima butir kesepakatan yang disebut 'Deklarasi Kendari' itu kepada lembaga-lembaga terkait, terutama pemerintah pusat.
"ICMI berharap para politisi, penegak hukum, pengelola pendidikan, dan penyelenggara negara dapat menerapkan butir-butir kesepakatan itu, sehingga cita-cita kemerdekaan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dapat segera terwujud," katanya.
Menurut dia, kehidupan berbangsa dan bernegara di era reformasi ini memang telah membawa kemajuan, terutama terwujudnya demokrasi dan kebebasan berserikat. Selain itu juga menguatnya kontrol publik terhadap penegakkan hukum, meningkataknya pendapatan perkapita dan membaikknya tingkat pendidikan masyarakat.
Namun, di balik berbagai kemajuan itu, kata dia, masih terdapat sederet kelemahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang cenderung membahayakan keselamatan bangsa.
"Berbagai kekurangan itu antara lain semakin suburnya korupsi di kalangan politisi dan pemerintah, maraknya anarkisme, kesenjangan ekonomi yang semakin tinggi dan melemahnya keteladanan dari para pemimpin bangsa," katanya.
Melihat berbagai ketimpangan itu, kata dia, ICMI sebagai organisasi berkumpulnya para cendikiawan Muslim ingin mengambil peran memberi kontribusi pemikiran untuk memperbaiki kondisi bangsa dengan harapan para ppenyelenggara negara dan politisi hijrah kembali kepada tujuan dan cita-cita kemerdekaan yang diperjuangkan para pendiri bangsa ini.
"Melalui Silaknas I ICMI kami melahirkan lima butir kesepakatan, yang diyakini bisa memperbaiki keadaan bangsa jika diterapkan sungguh-sungguh dalam menyeleggarakan pemerintahan di negara ini," katanya. (MI/Ant/OL-3/)
SHARE BERITA:
