 |
| Menko Perekonomian, Hatta Rajasa (VIVAnews/Anhar Rizki Affandi) |
"Tidak bisa dengan adanya itu langsung dikatakan reformasi birokrasi gagal"
Pemerintah menyangkal jika penyelewengan anggaran yang dilakukan oleh para pegawai negeri sipil (PNS) bisa menjadi indikator kegagalan reformasi birokrasi yang digadang pemerintah.
"Tidak bisa dengan adanya itu langsung dikatakan reformasi birokrasi gagal, tidak seperti itu," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa di kantornya, Jakarta, Kamis, 8 Desember 2011.
Sebagai informasi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperkirakan sekitar 60 persen PNS diduga melakukan tindak pidana korupsi anggaran pemerintah. Modus yang biasa digunakan adalah perjalanan dinas.
Hatta mensinyalir penyelewengan yang dilakukan oleh para abdi negara tersebut bisa muncul karena faktor kerusakan moral. Faktor lain adalah rotasi jabatan dari para PNS serta lemahnya pengawasan yang membuat PNS bisa melakukan penyelewengan anggaran negara.
"Disitulah pentingnya pembinaan pengawasan," imbuhnya.
Hatta memastikan, dugaan korupsi yang dilakukan para PNS oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan KPK akan terus menjadi perhatian pemerintah. Bahkan pemerintah siap berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan pembenahan terhadap para PNS.
"Bahwa ada yang masih seperti itu, ya itulah tugas berat kita untuk mencegah kemudian menindak," tuturnya. (vivanews/sj)
SHARE BERITA:
