"Memang seperti itulah kenyataannya, saya tidak bisa menutup-nutupi," kata Nasir Djamil.
 |
| Nasir Djamil (Antara/ Ismar Patrizki) |
Politikus Partai Keadilan Sejahtera, Nasir Djamil, mengakui memang banyak terjadi penyelewengan dana bantuan sosial oleh peserta pemilihan kepala daerah. Dana bansos ini, kata Nasir, memang berpengaruh untuk pencitraan.
"Memang seperti itulah kenyataannya, saya tidak bisa menutup-nutupi," kata Nasir di Gedung DPR RI, Selasa 29 November 2011.
Makanya, kata dia, perlu adanya usulan di Undang-Undang Pemerintah Daerah, supaya anggota suatu partai politik harus melepas jabatannya di partai itu jika mau mencalonkan diri sebagai kepala daerah. "Kalau selama ini kan ketika kampanye itu kan cuti. Nah sekarang ada usulan, kalau dia mau maju ya harus berhenti total, kalau nggak dia akan memanfaatkan sarana dan prasarana termasuk juga dana bansos," kata dia.
Jadi, kata Nasir, diharapkan usulan itu bisa terealisasi sehingga tak merugikan masyarakat. Tapi, kata dia selama kepala daerah itu menggunakan dana bansos, kemudian ada pengaruh politik, itu adalah hal yang wajar.
"Saya misalnya dari PKS, ketika menjadi kepala daerah ada dana-dana bansos lalu terpengaruh pada pencitraan dan elektabilitas itu wajar, tapi yang nggak wajar dana itu digunakan untuk pilkada," kata dia.
Lalu bagaimana dengan kepala daerah dari PKS? "PKS kepala daerahnya nggak banyak, yang banyak kan Golkar, Demokrat, PDIP," kata Nasir. (umi/vivanews)
SHARE BERITA:
