Sebutnya kepada Dairi pers selasa (22/11) di Sidikalang.
Maradu Gading Lingga, SH alumnus fak Hukum Universitas Indonesia ini dalam kari PNSnya merupakan salah seorang yang tergolong sukses dan masa pensiunnya mengikuti terus perkembangan Dairi. Disebutkan dengan kondisi keuangan Dairi yang tidak sebanding antara anggaran dan kebutuhan masyarkat harusnya disikapi pemkab Dairi dengan menambah jaringan untuk mendapatkan anggaran dari pemerintah pusat maupun Propinsi. “ yakinlah jika bertahan dengan pola tradisional hanya memanfaatkan jatah yang diberikan pemerintah pusat maka Dairi akan monoton bahkan anjlok tertinggal “ sebutnya.
Maradu Gading Lingga, SH alumnus fak Hukum Universitas Indonesia ini dalam kari PNSnya merupakan salah seorang yang tergolong sukses dan masa pensiunnya mengikuti terus perkembangan Dairi. Disebutkan dengan kondisi keuangan Dairi yang tidak sebanding antara anggaran dan kebutuhan masyarkat harusnya disikapi pemkab Dairi dengan menambah jaringan untuk mendapatkan anggaran dari pemerintah pusat maupun Propinsi. “ yakinlah jika bertahan dengan pola tradisional hanya memanfaatkan jatah yang diberikan pemerintah pusat maka Dairi akan monoton bahkan anjlok tertinggal “ sebutnya.
Saya melihat ada satu kelemahan yang berakibat fatal dimana penambahan CPNS yang dilakukan tidak diimbangi dengan penambahan anggaran APBD Dairi. Hal itu berdampak negatif kepada rakyat kecil karena anggaran untuk pembanguna justru tersedot untuk kebutuhan gaji dan kegiatan pegawai. Rakyat terimbus kurang menikmati pembangunan karena dana digunakan untuk gaji. Yang jelas DAU dan DAK itu bukan untuk kepentingan PNS semata namun sesungguhnya untuk kebutuhan rakyat dan mensejahterakan rakyat, tambahnya.
Melihat kondisi Dairi yang monoton bahkan terpuruk itu dikatakannya tidak bisa didiamkan dan pimpinan daerah harus secepatnya mencarikan jalan keluar jika tidak ingin kabupaten ini tertinggal. “ saya mengatakan terpuruk karena apa yang kita lihat seperti halnya inspektor Dairi justru tengah berurusan dengan Polres. Sebelum ini hal itu tidak pernah terjadi. Demikian juga sejumlah instansi yang kerap berurusan dengan aparat hukum. Dan paling utama fakta lapangan fasilitas publik seperti jalan rusak , kualitas jalan dari hot mix ke lapen serta sepertinya tidak ada bangunan fenomenal mengisyaratkan marwah Dairi makin jatuh. Kita malu dengan Pakpak Bharat atau Humbang yang terus melaju dengan pembenahan kota dan wilayahnya “ sebutnya.
Saat dipertanyakan komentarnya berkaitan dengan program Kunker Bupati Dairi Jhonny Sitohang yang membawa serta pejabat bekerja di desa menurut Lingga boleh saja diterima gaya seperti itu namun di katakana tidak menjawab kebutuhan Rakyat Dairi akan kesejahteraan dan perubahan nasib. Agak sulit logika menerima kegiatan kunjungan kerja ke desa, memegang cangkul dengan kesejahteraan rakyat secara nyata sekalipun kegiatan itu ada gunanya tetapi hanya minim.
Diperlukan dana yang besar untuk membangun infra struktur Dairi terlebih banyak infrastruktur yang telah rusak dan itu mengisyaratkan tidak ada pilihan pemerintah harus ke pemerintah pusat mencari dana. Tanpa itu dilakukan marwah Dairi akan terus menurun., ujarnya.
Lingga menyebutkan tentu rakyat dapat membandingkan pola kepemimpinan sekarang dengan bupati-bupati sebelumnya. Rakyat juga pasti bisa menilai pembangunan sekarang dan pembangunan yang dilakukan bupati-bupati sebelmumnya. Berbagai kasus yang muncul di SKPB meski itu dalam tahap dugaan namun didalami aparat itu ada yang salah. Salah satu contoh disebutkanya kalau penempatan pejabat eselon II ada perundang-undangan yang mengaturnya. Namun terjdai pelanggaran diman menempatkan pejabat bukan berdasar aturan yang ada dan hasilnya SKPD itu menjadi sorotan dan kerap berurusan dengan aparat hukum. Minimal menjadi buah bibir masyarakat. Pemerintah bukan asal membuat peraturan duduk di eselon III harus pernah dua kali di eselon III. Itu dimaksudkan pematangan dan tingkat pemahaman tupoksi.
Namun hal itu dilanggar hasilnya timbul masalah. Dan itu semua menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat.
Lingga menyebutkan prihatin dengan kondisi Dairi sekarang relative dalam nafas mensejahterakan masyarakat. Sekarang masyarakat telah pintar menilai dari fakta yang ada sekalipun berbagai pidato atau propoganda dihembuskan namun masyarakat akan menilai dengan obyektif fakta pembngunan yang dijanjikan. Saat hanya kamuflase maka masyarakat akan semakin tidak percaya yang pada gilirannya membuat harga diri pemerintah berkurang dimata rakyat” sebut lingga. (R.07/Dairi Pers )
SHARE BERITA:
