.jpg) |
| sumber foto: kpk.go.id |
IACC ke-15 telah berlangsung di Brasilia, Brazil pada tanggal 7-10 November 2012. IACC merupakan forum yang berlangsung dua tahun sekali, ditujukan untuk mendapatkan solusi dalam menghentikan korupsi. Sidang dibuka secara resmi oleh Dilma Rousseff, Presiden Brazil. Sidang dihadiri oleh lebih dari 1.900 orang dari 140 negara di seluruh dunia.
Delegasi yang hadir terdiri dari beragam latar belakang, ada yang merupakan pimpinan lembaga, akademisi, jurnalis, pelaku bisnis, penyelenggara pemerintahan dan masih banyak lagi.
Tema utama IACC ke-15 adalah “Mobilising People: Connecting Agents of Change” yang merupakan kelanjutan dari pembahasan IACC ke-14 di Bangkok. Agenda utama IACC ke-15 adalah untuk memberikan penguatan terhadap orang-orang untuk mampu berubah bahkan untuk menciptakan perubahan itu sendiri. Pada IACC ke-15 juga diumumkan pemenang untuk kompetisi Social Entrepreneurs.
Indonesia mengirimkan delegasi yang terdiri dari antara lain wakil-wakil dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yakni Bambang Widjojanto (Wakil Ketua), Iswan Elmi (Deputi Pencegahan), Sujanarko (Direktur PJKAKI), Giri Suprapdiono (Direktur Gratifikasi), Johan Budi (Juru Bicara/Kepala Biro Humas), dari wakil Anggota DPR RI, yakni Pramono Anung, dari Mahkamah Agung, yakni Joko Sarwoko dan Artijo Alkostar, dari Indonesian Corruption Watch (ICW) yakni Illian Deta Arta Sari dan Sely Martini, dari Pokja 30 yakni Carollus Borromeus, dari Bappeda Kalimantan Timur yakni Siti Sugiyanti Sutarmo dan beberapa delegasi lain yang mewakili pemenang kompetisi penulisan paper, pemenang kompetisi musik, serta anak-anak muda yang tergabung dalam FLAC.
Beragamnya anggota delegasi Indonesia merupakan sebuah sinyal positif bagi upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Hanya dengan kerjasama dan sinergi antara berbagai unsur di masyarakat, maka korupsi dapat diberantas.
Pada pidato pembukaan Dilma Rousseff, Presiden Brazil menyampaikan bahwa dunia yang kita inginkan, dunia yang kita idamkan untuk bisa kita tinggali hanya akan bisa dibangun jika ada transparansi. Transparansi menjadi sangat penting saat ini karena selain tuntutan dari masyarakat terhadap para pemimpin juga kesadaran dari para pemimpin itu sendiri bahwa transparansi diperlukan untuk merengkuh kembali kepercayaan dari masyarakat.
Sementara itu Huguette Labelle, Ketua Transparansi Internasional, menyatakan bahwa semua orang baik itu dari pemerintahan, pelaku bisnis, LSM dan komunitas lokal harus mampu untuk melawan ketidakadilan akibat korupsi. Oleh karena itu diperlukan kerjasama yang baik diantara anggota masyarakat tadi sehingga terbentuk kebijakan yang lebih baik dan mendukung perubahan untuk pemberantasan korupsi.
.jpg) |
| sumber foto: kpk.go.id |
IACC ke-15 menghasilkan antara lain kesepakatan bahwa untuk bisa melawan korupsi semua anggota masyarakat harus bersatu. Fokus pada kehidupan sehari-hari juga merupakan upaya untuk melawan korupsi yang bisa dilakukan oleh masing-masing anggota masyarakat. Kesadaran bahwa melawan korupsi bukan hanya terkait dengan undang-undang dan hukum, namun adalah bagaimana setiap individu melaksanakan transparansi dalam pelaksanaan kehidupan sehari-hari khususnya dalam pelaksanaan pemerintahan. Namun untuk itu sangat diperlukan sosok pemimpin yang kuat. IACC ke-15 juga menyadari pentingnya peran generasi muda dan peran dari para wanita.
IACC ke-15 juga menyepakati bahwa saksi-saksi bagi kasus korupsi harus mendapatkan jaminan keamanan sehingga mereka bisa dengan leluasa menyampaikan bukti-bukti dan kesaksian mengenai kasus korupsi. Perlindungan lintas batas (cross-border protection) sangat diperlukan untuk menghindari bahkan menghentikan terjadinya pembebasan hukuman (impunity). Masih lemahnya negara dan sistem hukumnya merupakan salah satu penyebab suburnya korupsi. Oleh karena itu diperlukan lebih banyak lagi sumber daya khususnya manusia untuk pemberantasan korupsi. Koordinasi yang baik di semua level pemerintahan dan juga masyarakat juga menjadi kunci penting. Peran dari gerakan sosial di masyarakat juga perlu ditingkatkan. Peserta IACC ke-15 juga menekankan bahwa diperlukan transparansi yang penuh dalam proses lobby dari sebuah lembaga publik untuk menjamin akuntabilitas dan menghindari benturan kepentingan dengan pihak-pihak terkait. Hal ini karena disadari bahwa transparansi tidak akan berarti tanpa adanya akuntabilitas.
Wakil Ketua DPR RI, Pramono Anung, dalam sesi “Does Immunity Lead to Impunity” memberikan dukungan penuh dalam pemberantasan korupsi yang dilakukan di Indonesia khususnya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Pernyataan ini merupakan dukungan untuk membuktikan bahwa meskipun yang terjadi saat ini yaitu ada upaya pelemahan terhadap KPK oleh beberapa anggota DPR RI, namun sebenarnya DPR RI tetap pada tujuan awal yaitu mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia.
Pada akhir sidang disepakati Panama, Tunisia untuk menjadi tempat penyelenggaraan IACC ke-16 pada tahun 2014.
Ditulis oleh: Yuni Sudarwati/Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI
(Pemenang ACCH Paper Competition)
SHARE BERITA:
