 |
| Illustrasi |
BANJARMASIN-MICOM: Pemerintah akan mengevaluasi mekanisme penyaluran dana dekonsentrasi pendidikan yang mencapai Rp12,4 triliun karena dinilai kurang efektif. Penyaluran dana sertifikasi guru juga akan dibenahi.
Hal tersebut dikatakan Wakil Ketua Komisi X DPR RI Syamsul Bahri di sela-sela pertemuan dengan Gubernur Kalimantan Selatan Rudy Arifin di Banjarmasin, Senin (17/12).
"Penyaluran dana dekonsentrasi selama ini dinilai kurang efektif, sehingga perlu dievaluasi pada 2013. Tetapi untuk dana yang telah disalurkan tetap berjalan sebagaimana sebelumnya," tuturnya.
Jumlah dana dekonsentrasi yang dikucurkan pemerintah mencapai Rp12,4 triliun dari Rp380 triliun dana APBN bidang pendidikan. Dana belasan triliun rupiah itu terdiri dari Rp4,7 triliun untuk pendidikan dasar dan Rp7,7 triliun untuk pendidikan menengah (SMP-SMA).
Dana dekonsentrasi pendidikan merupakan dana yang untuk bagi bantuan beasiswa miskin, termasuk dana tunjangan sertifikasi guru. Selama ini, pengelolaan dana dekonsentrasi pendidikan dinilai tidak transparan, tidak akuntabel, tidak efektif, serta sulit diawasi oleh publik. Bahkan, ditengarai dana triliunan rupiah itu rawan penyimpangan.
Oleh karena itu, ujarnya, pemerintah memutuskan mengevaluasi penyaluran dana dekonsentrasi dengan membenahi mekanisme penyalurannya. Namun Syamsul memastikan tidak semua dana dekonsentrasi yang disalurkan langsung ke daerah akan disetop. (DY/OL-01)
Penulis : Denny Susanto.
Sumber : http://www.mediaindonesia.com
SHARE BERITA:
