 |
| Presiden Republik Indonesia |
JAKARTA, Sarasehan Kebangsaan, Menuju Era Baru Nasionalisme Indonesia" yang berlangsung di Kampus ITB, Bandung, Jawa Barat dan diadakan oleh Ikatan Alumni ITB, Sabtu (24/11) lalu, merekomendasikan keberpihakan pemerintah kepada rakyat harus kuat dan tegas.
Dalam acara tersebut diikuti sekitar 400 peserta meliputi penggiat kemasyarakatan, pemangku adat masyarakat lokal dan pemuka agama, perguruan tinggi, unsur pemerintahan baik pusat dan daerah, intelektual/pengamat, pebisnis, praktisi media massa, serta pelaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Sarasehan juga menghadirkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa sebagai pembicara kunci dan menyampaikan pidato berjudul, "Menuju Ekonomi Indonesia yang Unggul di Abad 21", sedangkan pelaksanaannya dibuka Rektor ITB, Akhmaloka.
"Perlunya sikap tegas pemerintah mendahulukan kepentingan rakyat merupakan masukan utama. Sekaligus, penekanan agar upaya mengagas arah kemajuan bangsa dengan prinsip keadilan yang dirasakan seluruh rakyat, bisa lebih cepat tertangani khususnya di bidang kehidupan sosial ekonomi," kata Ketua Umum Pimpinan Pusat Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung (IA ITB), Syawalluddin Lubis, Senin (25/11) kemarin dalam rilisnya kepada Tribun.
Dijelaskan, sarasehan juga menyoal keprihatinan atas berbagai nasib rakyat selama ini. Seperti dalam kasus kepemilikan tanah, perburuhan, keterlantaran usaha kecil, dan terkait sebab akibat kemiskinan di tengah masyarakat luas.
Karenanya, pemerintah didorong lebih aktif mengembangkan program pemberdayaan ekonomi hingga ke tingkat pelosok dan meliputi berbagai sektor guna membebaskan penderitaan rakyat.
Menurutnya, pemerintah juga diharapkan semakin menjamin hak-hak dasar yang dimiliki rakyat, kemudian mempercepat terwujudnya hak ataupun kehendak rakyat untuk hidup bermartabat, dengan mengakhiri kebijakan elitis diskriminatif yang sekedar menguntungkan segelintir pihak berikut kalangan asing.
"Sudah saatnya akses dan aset ekonomi nasional direorientasi dan bahkan diredistribusi sebagai kebutuhan pemartabatan rakyat atau bangsa, bukan lagi memperkaya para pihak yang tidak bersentuhan dengan semangat dan agenda pengabdian untuk negara serta bangsa," jelas Syawalluddin.
Ia mengaku, pengorientasian mandat kerakyatan dan pengutamaan hajat kemajuan bangsa itu, jika dilakukan serius oleh pemerintah maka ujungnya akan membuahkan kehormatan Indonesia di hadapan bangsa-bangsa lain, melalui tatanan pembangunan ekonomi yang prorakyat dan menyejahterakan anak bangsanya sendiri.
Selain hal itu akan menghadirkan besarnya dukungan rakyat kepada penyelenggara pemerintahan.
"Inilah hakikat sebuah nasionalisme ekonomi sejati dengan berpihak pada kekuatan rakyat, yang akan memperjelas sosok kemandirian bangsa untuk maju bersama menuju kejayaan negara," ujarnya. SUMBER:TRIBUNNEWS.COM
SHARE BERITA:
