Bupati Kubu Raya |
Jakarta - Sudah hampir lima tahun menjadi Bupati Kubu Raya, Kalimantan Barat, tak sekalipun Muda Mahendrawan tidur di rumah dinas. Sebab, sebagai daerah pemekaran Kabupaten Pontianak pada 2007,
Kubu Raya memang belum memiliki rumah dinas bagi bupati dan wakil bupatinya.
Sebetulnya, Muda mendapatkan dana sebesar Rp 11 miliar guna membangun rumah dinas. Namun, dia menolak pembangunan itu. Muda pun membatalkan pengadaan mobil dinas bupati dan wakil bupati masing-masing senilai Rp 1 miliar.
Di Majalah Tempo Edisi Khusus Kepala Daerah Pilihan 2012, Muda mengatakan bila sebetulnya dia tidak menolak pemberian mobil itu. “Cuma takut kalau saya terima, pejabat lain di daerah ini minta ganti mobil dan rumah dinas juga,” kata Muda.
Tak cuma itu, Muda juga mencoret alokasi Rp 21 miliar untuk pembangunan kantor bupati berbiaya total Rp 36 miliar--sisanya dibantu anggaran pusat. Dia memutuskan pembangunan dikerjakan bertahap selama empat tahun. “Agar irit anggaran tahunan,” ujar Muda.
Sepanjang menunggu proses pembangunan kantor permanen, Muda menumpang bekerja di Gedung Pramuka Provinsi Kalimantan Barat, Jalan Arteri Soekarno-Hatta, Kubu Raya. Sedangkan 23 satuan kerja perangkat daerah berkantor terpencar. Mereka menyewa sejumlah rumah toko, tak jauh dari Gedung Pramuka.
Selama itu pula, Muda jarang ke kantor. Ia lebih memilih kerja dari rumah warisan orang tua, di kompleks Universitas Tanjungpura. (Baca selengkapnya di: Bupati Kubu Raya Pilih di Rumah daripada ke Kantor). “Kini kantor baru sudah berdiri di sebelah kiri Gedung Pramuka, mulai ditempati tahun depan.”
Di samping tak ingin terburu-buru membenahi kantor pemerintahannya, Muda bertekad mendahulukan program belanja publik, terutama layanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan ketahanan pangan. Alasan Muda, sebagai kabupaten baru, birokrat Kubu Raya harus mengalah pada kebutuhan masyarakat. “Enggak enak kalau sebagian besar duit dihabiskan untuk aparat,” kata ayah tiga anak ini.
Sumber : TEMPO.CO
SHARE BERITA: