 |
| Illustrasi |
Makassar - Indonesia Procurement Watch menyingkap, kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia selama ini 70 persen bersumber dari proyek pengadaan barang dan jasa baik yang ada di pusat maupun di daerah.
"70 persen kasus tindak pidana korupsi itu bersumber dari proyek pengadaan barang dan jasa dan ini tidak boleh dibiarkan harus ada sosial kontrol dari seluruh lapisan masyarakat," tegas Program Director Indonesia Procurement Watch (IPW) Hayie Muhammad saat menjadi narasumber di training peningkatan kapasitas jurnalis dalam peliputan pengadaan barang dan jasa, Selasa.
Ia mengatakan, sebuah proyek pengadaan barang dann jasa di suatu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sangat rawan terjadi korupsi karena sejak perencanaan hingga pengerjaan bisa terjadi penggelembungan dana.
Dana untuk pengadaan barang jasa di Indonesia mencapai sekitar Rp250-375 triliun setiap tahunnya. Angka ini bersumber dari pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
"Angka Rp250--400 triliun per tahunnya itu bersumber dari APBN dan ini belum termasuk dengan proyek-proyek di beberapa badan usaha milik negara (BUMN-BUMD) yang nilainya juga cukup fantastis," katanya.
Ia mengaku jika proyek-proyek pengadaan barang dan jasa yang nilainya sampai ratusan triliun itu dikorupsi sedikitnya 10 persen dipastikan akan berdampak buruk bagi keuangan negara karena tingkat kebocoran itu sangat besar.
Berdasarkan data penggunaan dana APBN pada tahun 2011 untuk pengerjaan proyek pengadaan nilainya mencapai Rp243 triliun. Angka inipun kemudian meningkat pada tahun anggaran (TA) 2012 yakni sekitar 273 triliun serta pada 2013 yakni sebesar Rp370 triliun.
Dari jumlah penganggaran itu, sebanyak 500 ribu paket pekerjaan dikerjakan dalam kurun waktu satu tahun. 120 ribu paket diantaranya pekerjaan umum.
Menurutnya, anggaran pengadaan dari total dana APBN dalam setahunnya itu teralokasi untuk proyek pengadaan yang persentasenya diatas angka 30 persen per tahunnya.
"Setiap tahunnya itu ada sekitar 500 ribu paket pekerjaan di 560 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Paket pekerjaan ini belum termasuk paket yang ada di BUMN serta BUMD yang nilainya juga tidak sedikit," imbuhnya.
Maka dari itu, dirinya meminta peran semua masyarakat terkhusus kepada media yang menjadi penyambung lidah masyarakat agar bisa mengontrol proyek pengadaan ini mulai dari hilir hingga ke hulunya.
"Sampai hari ini, kita hanya disuguhkan pemberitaan yang bersumber dari hulunya tapi tidak pernah menyentuh hilirnya. Jika hilir ini mampu kita cegah maka, kerugian negarapun bisa ditekan," jelasnya.
Sumber:ANTARANews.com
SHARE BERITA:
