Agenda peningkatan optimalisasi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pada era globalisasi seperti saat ini semakin memiliki nilai strategis untuk dibicarakan. Hal ini cukup penting, mengingat dari rangkaian pembicaraan yang terjadi, diharapkan akan memunculkan pemikiran-pemikiran, ide-ide serta gagasan-gagasan yang inovatif, kreatif serta berwawasan ke depan bagi kemajuan hubungan yang lebih erat antara pemerintah dan masyarakat.
Dari pembicaraan itu juga, bisa saja ditemukan kesimpulan-kesimpulan yang baik bagi pengembangan serta peningkatan partisipasi masyarakat.
Sebagaimana kita tahu, saat ini, partisipasi masyarakat telah berada dalam posisi yang semakin penting. Ini terjadi sebagai konsekuensi logis dari terbukanya kran kebebasan berekspresi masyarakat akibat proses reformasi yang terjadi tahun 1998 di Indonesia. Dampaknya, masyarakat menjadi lebih kritis dan terbuka mengakaji serta mengkritisi kebijakan-kebijakan yang akan dan sedang dilakukan pemerintah.
Dari kondisi tersebut, bermunculanlah lembaga-lembaga yang tumbuh di tengah masyarakat yang bukan saja sebagai wujud kepedulian terhadap nasib mereka sendiri. Ternyata lembaga-lembaga atau organisasi itu ada pula yang tumbuh menjadi alat-alat atau sarana-sarana bagi mediasi kepentingan masyarakat, termasuk pula kepada pemerintah. Terkait dengan hal itulah, adalah hal yang wajar saat ini jikalau pemerintah sendiri melihat hal ini dengan bijak serta berbaik sangka. Pemerintah harus pula siap menjadi lebih terbuka, akuntabilitas serta lebih transparan menghadapi iklim yang terjadi di masyarakat saat ini.
Berbagai rencana pembangunan yang dimiliki pemerintah semestinya sudah mulai mengajak partisipasi masyarakat. Karena tanpa didukung peran serta masyarakat, pembangunan yang dilaksanakan akan menjadi kurang efektif. Dari tahun ke tahun, proses pembangunan yang dilakukan pemerintah ternayta juga semakin dikritisi oleh masyarakat. Dan dampaknya, tumbuh bias-bias negatif dari masyarakat terhadap proses pembangunan yang sedang atau akan dilakukan. Salah satu gejala negatif yang muncul di tengah masyarakat, yakni tumbuhnya sebuah sikap yang apatis terhadap proyek pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. Sekurang-kurangnya, ternyata masyarakat ada yang tidak peduli dengan proses pembangunan yang sedang dan akan dilakukan.
Ini jelas menunjukkan adanya sebuah gejala kurangnya partisipasi masyarakat terhadap agenda pembangunan. Kasus ini misalnya muncul dalam beberapa peristiwa penolakan masyarakat terhadap beberapa proyek pembangunan yang akan dilakukan pemerintah. Salah satu indikasi yang mungkin timbul bisa jadi karena berangkat dari adanya ketidakberdayaan masyarakat untuk menghadapi masalah internal mereka.
Dari sana tumbuh gejala-gejala kekecewaan yang akhirnya bisa saja terakumulasi pada pemerintah, termasuk ketika pemerintah justeru bermaksud memperbaiki masyarakat lewat agenda pembangunan yang dilakukan. Di samping hal tersebut, bisa jadi pemerintah yang memang kurang melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Meskipun kritik-kritik di atas ada benarnya, tetapi dengan hanya menyalahkan masyarakat tanpa mencari faktor-faktor penyebabnya maka permasalahannya tidak dapat dipecahkan. Yang lebih penting adalah mencari solusi yang sifatnya komprehensif dan sistematis, sehingga setiap masalah yang ada bisa diselesaikan dengan sebaik-baiknya.
Peran Masyarakat Dalam Pembangunan Bangsa
Apabila kita cermati keadaan yang terjadi di sekitar lingkungan kita, masyarakat kecil atau masyarakat kelas bawah ternyata bukanlah masyarakat yang secara keseluruhan hanya mampu menggantungkan kehidupannya pada pihak lain, dalam hal ini terutama pada pemerintah. Mereka juga bukan seluruhnya dapat dikatakan akan menjadi beban pembangunan bangsa. Kenapa bisa dikatakan seperti itu, bukan lain karena diantara mereka juga pada dasarnya tumbuh semangat untuk mandiri dan lepas dari ketergantungan pada pihak lain.
Kasus di Jakarta menunjukkan, ternyata partisipasi masyarakat terhadap perekonomian cukup berarti bagi kelangsungan roda pertumbuhan ekonomi, minimal mengurangi beban yang seharusnya menjadi tanggungan pemerintah. Dalam kasus ini, Biro Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta menghitung, ternyata pedagang kaki lima Jakarta menyetor pungutan liar sebesar Rp 53,4 milyar/tahun, dengan omzet Rp 42,3 milyar/hari!. Dari aset dan omzet yang ada, ternyata sektor ini tidak begitu miskin, artinya angka yang dihasilkan oleh mereka ternyata juga cukup besar.
Jadi dalam kasus tadi, sikap para pedagang kaki lima ternyata menunjukkan bahwa mereka mampu eksis di tengah gelombang terpaan krisis ekonomi yang terjadi. Jelas sikap kewirausahaan semacam itu akan cukup signifikan bagi peningkatan kemampuan masyarakat secara keseluruhan. Sedangkan di beberapa kota lainnya, kita bisa menyaksikan, betapa di jalan-jalan utama kota tadi, kini telah tumbuh pusat-pusat ekonomi informal yang juga ternyata mampu membantu menaikan pendapatan ekonomi warga masyarakat serta diyakini kedepannya akan berimplikasi pada peingkatan kehidupan dan kesejahteraan para pedagang yang ada di sana.
Makanya tidak seluruhnya benar ungkapan yang mengatakan bahwa penyebab keterpurukan ekonomi bangsa ini adalah karena adanya ketidakmampuan untuk menumbuhkan modal (capital). Dari segi ekonomi, modal adalah memang salah satu kekuatan pertumbuhan ekonomi. Namun tanpa dibarengi dengan kekuatan untuk berusaha dengan keras, tetap saja akan kurang signifikan dengan peningkatan produktivitas. Sebagaimana para pedagang kaki lima tadi, dengan modal terbatas, akhinya mereka tetap mampu eksis. Dengan mereka eksis, minimal mereka akan mampu memenuhi kebutuhan-kebuuhan dasar kehidupan keluarganya. Diharapkan dari peningkatan tersebut, akan meningkatkan pula kesejahteraan keluarga mereka. Dengan begitu, pemerintah tinggal mendorong semangat berwirausaha ini menjadi semangat kolektif yang terus pula dikembangkan menjadi lebih luas lewat pembinaan-pembinaan kelompok usaha-kelompok usaha yang ada di masyarakat, atau paling tidak memberikan arahan-arahan bagi pengembangan usaha mereka secara personal.
Adapun, kalau kita jabarkan secara singkat dan sederhana, peran apa saja yang dilakukan masyarakat dalam berpartisipasi dalam peningkatan pembangunan daerah adalah, diantarnya :
Peran di Bidang Pendidikan.
Pendidikan adalah permasalahan besar yang menyangkut nasib dan masa depan bangsa dan negara. Karena itu, tuntutan reformasi politik, ekonomi, sosial, hak azasi manusia, sistem pemerintahan dan agraria tidak akan membuahkan hasil yang baik tanpa reformasi sistem pendidikan. Krisis multidimensi yang melanda negara dan bangsa Indonesia dewasa ini, tidak hanya disebabkan oleh krisis ekonomi, sosial dan politik, melainkan juga oleh krisis pada sistem pendidikan nasional.
Upaya pemerintah memberikan bantuan darurat dalam bentuk materi baik melalui program “jaring pengaman sosial” maupun melalui proyek “Padat Karya” ternyata belum mampu memberdayakan masyarakat miskin secara maksimal. Tentu saja masyarakat lapisan bawah sangat memerlukan bantuan semacam ini. Akan tetapi, fakta-fakta di lapangan menunjukkan bahwa upaya tersebut masih sarat dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Bantuan yang seharusnya menjadi porsi dan hak masyarakat lapisan bawah justru sebaliknya kadangkala dinikmati mereka yang tidak berhak.
Pola partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan seharusnya memang bukan pola yang bersifat top-down intervention yang terkadang mengandung nuansa kurangmenjunjung tinggi aspirasi dan potensi masyarakat untuk melakukan kegiatan swadaya. Akan tetapi yang relatif lebih sesuai dengan masyarakat lapisan bawah terutama yang tinggal di desa adalah pola pemberdayaan yang sifatnya bottom-up intervention yang di dalamnya ada nuansa penghargaan dan pengakuan bahwa masyarakat lapisan bawah memiliki potensi untuk memenuhi kebutuhannya, memecahkan permasalahannya, serta mampu melakukan usaha-usaha pendidikan dengan prinsip swadaya dan kebersamaan. Bagaimana peran partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan formal dan nonformal untuk melahirkan SDM yang berkualitas tentu saja menjadi pekerjaan rumah semua pihak.
Masalahnya adalah bagaimana pemerintah menjadi motivator dan akselerator yang baik bagi tumbuhnya lembaga-lembaga pendidikan milik masyarakat sehingga mampu menjadi daya dukung pembangunan SDM yang berkualitas. Pada tataran ini pula, pemerintah harus mendorong secara maksimal agar masyarakat mampu meningkatkan kualitas pendidikan yang lebih baik, yang didalamnya terdapat tujuan mulia untuk mengubah perilaku masyarakat, yaitu pengetahuan, sikap, dan keterampilan menjadi seorang insan yang utama .
Peran di Bidang Ekonomi
Sebagian besar masyarakat Indonesia adalah petani dan buruh. Ironisnya, sejumlah besar petani kita, bekerja dan hidup di atas lahan yang bukan milik mereka sendiri. Mereka yang merasa “memiliki” lahan pun kadangkala tanpa hak kepemilikan yang resmi. Legalisasi serta sertifikasi tanah yang ada baru mencakup sebagian kecil dari lahan yang diolah para petani. Di tengah kondisi itu, pemerintah belum mengupayakan perbaikan maksimal nasib para petani. Wajarlah ketika akhirnya di Jawa Tengah para petani yang kecewa kepada pemerintah membakar gabah yang merupakan hasil panen dari kerja keras dan banting tulang mereka selama ini.
Sedangkan nasib para buruh di Indonesia, ternyata tidak begitu jauh dari para petani. Karena umumnya para buruh kita berangkat dari latar belakang pendidikan yang rendah, maka mereka cenderung tidak punya pilihan selain hanya menjadi buruh selamanya. Artinya, hampir bisa dikatakan ketika usia mereka masih belia dan masuk ke sektor ini, hingga kemudian mereka menjadi tua, dalam prakteknya mereka mengalami kesulitan untuk bisa beralih ke profesi lain yang lebih baik. Terkadang para buruh ini pula yang pada akhirnya justeru melahirkan buruh-buruh generasi selanjutnya yang akan menggantikan mereka. Lingkaran kemiskinan yang terjadi di kalangan petani dan buruh ternyata menyebabkan rentannya kehidupan ekonomi mereka. Kondisi ini pula pada perkembangan selanjutnya berimplikasi pada perekonomian sebagian besar penduduk Indonesia.
Di tengah-tengah kondisi yang terjadi tersebut, ternyata juga, terjadi pula ledakan urbanisasi, kekumuhan dan ekspansi sektor informal yang muncul sebagai bagian kompleksitas problema kehidupan masyarakat. Di saat yang sama, seringkali kebijakan yang dilakukan pemerintah difokuskan justeru pada pembangunan sektor formal semata. Pada kenyataannya, fenomena sektor informal haruslah kita lihat sebagai bagian dari ekspansi ekonomi yang lebih banyak memberi harapan daripada permasalahan. Belajar dari pengalaman di Barat, pemerintah di sana seringkali memberikan wadah formal yang sesuai untuk masyarakat yang bergerak di sektor informal tersebut.
Peran di Bidang Politik.
Pada dataran konseptual, banyak pihak yang menyangka bahwa politik pada dasarnya adalah hal yang hanya berurusan dengan kekuasaan. Padahal secara substansial, politik sebenarnya menyangkut juga kehidupan manusia secara luas. Makanya dalam kehidupan praktis, kita menjumpai istilah politik ekonomi, politik pendidikan serta istilah politik lain yang dihubungkan dengan persoalan yang terjadi.
Namun begitu, dalam konteks pembicaraan politik saat ini, kita akan memfokuskan pada dua hal pembahasan. Pertama, politik yang kita maknai sebagai wahana (arena) perjuangan tempat elemen dalam masyarakat bersaing mendapat porsi dalam kekuasaan yang ada dalam bentuk institusi legislatif dan eksekutif yang adadi berbagai tingkatan. Kedua, ketika masalah pertama tadi telah dilampaui, maka keadaannya menjadi bergeser ke dalam manajemen kekuasaan tersebut. Secara substansi harusnya kekuasaan mampu memberikan jawaban kepada publik, akan diarahkan kemana kekuasaan yang telah diraih. Secara ideal, siapapun yang pada akhirnya berkuasa secara syah sekaligus secara legal formal aturan demokrasi bisa terpenuhi harusnya mengarahkan kekuasaan yang ada pada pencapaian sebesar-besarnya bagi pengurusan kepentingan masyarakat. Secara spsifik berarti memperbesar legitimasi dan fokus awal (yang ada pada kelompok atau elemen pendukung awal; bisa berupa satu partai atau gabungan) untuk sanggup melintasi tujuan bersama yang lebih baik, yakni menuju masyarakat berkualitas yang dalam kehidupannya tercipta keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan. Masyarakat yang dalam hidupnya pula tercipta rasa aman, damai sentausa, tanpa takut pada tekanan atau intimidasi pihak lain.
Untuk mewujudkan hal yang seperti di atas, pada dasarnya di masyarakat sendiri sebenarnya telah terbangun sendi-sendi kehidupan yang mengarah ke sana. Di tengah masyarakat pula, kita saksikan ada banyak tokoh masyarakat, baik yang berlatar belakang tokoh agama (kyai, ulama atau ustadz), tokoh sosial, aparat pemerintahan maupun para pemimpin informal lainnya yang selalu saja akan segera sigap membantu penyelesaian masalah begitu terjadi kesalahpahaman atau persoalan-persoalan lain yang terjadi di tengah masyarakat. Potensi inilah yang secara khusus harus kita syukuri, mengingat perselisihan pandangan atau perbedaan politik seperti apapun yang terjadi di masyarakat kita, akan segera selesai ketika para tokoh masyarakat sedera ikut serta membantu penyelesaian masalah yang terjadi.
Peran di Bidang Sosial Budaya
Karya sastra dan kesenian yang tumbuh di tengah masyarakat ternyata kadangkala mampu membuat banyak orang terpengaruh, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Pengaruh ini, baik sebatas visi dan pandangan hidup atau malah pada perilaku keseharian. Dengan begitu kesan yang mungkin ditimbulkan oleh sebuah produk kesenian haruslah mampu terkontrol. Artinya, seni dan produk berkesian secara ideal seyogianya berada dalam koridor tatanan normatif yang mampu menjembatani kebebasan berekspresi dan etika yang berlaku di tengah masyarakat. Ini haruslah dilakukan, mengingat Indonesia adalah negara yang secara nyata menjadikan dasar-dasar kehidupan masyarakatnya berada di atas landasan moral dan spiritual yang baik. Jika tidak terjadi keseimbangan seperti itu, maka dikhawatirkan akan terjadi polemik berkepanjangan tanpa penyelesaian. Ini terjadi sebagaimana pada beberapa waktu yang lalu, yang dimungkinkan karena berbedanya cara pandang terhadap seni dan produk kesenian yang ada di tengah masyarakat.
Dunia seni dan produk kesenian pada dasarnya adalah produk budaya masyarakat. Kalau kita amati dalam perjalanannya di tengah kehidupan bangsa, kadangkala seni dan produk budaya bangsa ini pula yang mampu menjadikan bangsa kita dihormati dan dihargai oleh bangsa lain. Dengan begitu, seni adalah asset besar bangsa yang kalau bisa dikelola dengan baik serta tetap memegang etika yang baik akan justeru menaikkan derajat bangsa.
Dan sebagaimana kita telah ketahui bersama, di tengah masyarakat kita telah tumbuh beranekaragam kesenian dan budaya yang merupakan warisan dari para orang tua serta nenek moyang kita. Hal ini, tentu saja wujud kekayaan yang tak ternilai harganya bagi bangsa. Dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, kesenian dan budaya ini akan menjadi semakin bermanfaat besar ketika kita terus menggalai, mengembangkanserta memberikan inovasi-inovasi kreatif. Sehingga pada akhirnya usaha-usaha ini akan mejadikan masyarakat semakin menghargai kesenian dan budaya kita.
Peran di Bidang Mental Spiritual (Keagamaan)
Untuk meningkatkan kehidupan keberagamaan masyarakat, diperlukan sistem yang tepat, terpadu dan sistemik. Untuk membangun hal tersebut, tentu saja pemerintah tidak bisa berdiri sendiri, diperlukan peran masyarakat yang lebih luas. Pendidikan agama yang selama ini berjalan tentu saja tidak akan memadai untuk sekedar memahamkan orang.
Dan memang, pendidikan agama bukanlah segala-galanya, tetapi ia lebih sebagai stimulan untuk mengembangkan pendidikan nilai-nilai kemanusiaan yang hakiki. Kita semua mengetahui bahwa dinamika pendidikan yang terjadi berjalan sangat cepat, sementara perbaikan sistem yang bisa dilakukan terbatas dan butuh waktu yang tidak sedikit. Dinamika ini pula kadangkala tidak bisa direspon sesegera mungkin secara cepat. Oleh karena itu, kerjasama mutlak diperlukan oleh semua pihak. Tidaklah cukup kalau hanya dilakukan kerja-kerja yang sifatnya parsial. Maka dibutuhkan upaya pendidikan agama secara terpadu untuk menutupi kebutuhan ini.
Pendidikan agama pada dasarnya diarahkan kepada tiga aspek, yaitu: pertama, penguatan aspek Ibadah, melalui ibadah-ibadah rutin harian, serta ibadah sunah.Kedua, pengayaan pemikiran dan wawasan keilmuan melalui kegiatan membaca, diskusi dan kajian yang berjalan secara rutin. Dan ketiga, peningkatan kemampuan teknis dan keterampilan hidup (life skills) baik untuk kepentingan dalam lingkup pribadi maupun dalam lingkup berorganisasi di tengah masyarakat. Ketiga hal tadi, akan lebih baik pula ketika di sana juga ditumbuhkan serta dilatih kedisiplinan dan keterampilan dalam konteks pembinaan mental kepemimpinan.
Dalam hal ini, fungsi kontrol pemerintah adalah memotivasi dan mengevaluasi aktifitas pendidikan agama yang dilakukan masyarakat. Pemerintah dalam batas yang memungkinkan, ikut memfasilitas program pendidikan tersebut, misalnya dengan menggelar berbagai kajian dan pelatihan peningkatan keberagamaan masyarakat.
Yang perlu dipahami bersama, diantara karakter penting sistem pendidikan yang ada adalah penguatan pada sisi pendidikan kepribadian atau disebut juga akhlak.. Masyarakat juga diarahkan agar mampu untuk memahami dan menguasasi berbagai bidang keilmuan dan ketrampilan, berkonsekuensi pada tidak mungkinnya semua itu bisa dipenuhi oleh penyelenggara pendidikan agama. Maka diperlukanlah aktifitas yang terpadu dan terencana secara baik.
Peran di Bidang Keamanan,
Ketertiban dan Keindahan
Orang barat seringkali mengatakan Indonesia is a violent country. Itulah kata-kata penyunting Freek Colombijn dan J. Thomas Lindblad ketika memberi pengantar sebuah buku yang berjudul Roots of Violence in Indonesia (menelusuri akar-akar kekerasan di Indonesia). Mereka dalam buku tersebut mengatakan bahwa geneologi kekerasan itu sendiri ternyata berakar cukup kuat di Indonesia. Terutama sejak jatuhnya rezim orde baru. Kekerasan menurut mereka seperti menjadi ritualitas masyarakat Indonesia yang diproduksi dan direproduksi kembali. Kekerasan bulan Mei, Situbondo, Sambas, Ketapang, Sampit, Maluku, dan seterusnya, cukup jelas menunjukkan bahwa Indonesia menurut mereka adalah violent country.
Menuju Peningkatan Peran Masyarakat.
Diakui atau tidak, sebagian masyarakat dari hari ke hari ternyata semakin meningkat ilmu pengetahuan dan penguasaan teknologinya. Namun begitu, masih ada pula masyarakat yang masih bergelut dengan kehidupan yang berada di lingkaran garis kemiskinan. Keanekaragaman seperti ini, kalau mampu di menej dengan baik akan mampu mempercepat proses pembangunan yang ada.. Artinya kalangan masyarakat yang mampu, kalau bisa diajak dengan baik untuk bisa terlibat dengan pemerintah membantu peningkatan mereka yang berada di garis kemiskinan maka akan mempercepat proses pembangunan yang dilakuakan.Walaupun begitu, ada memang masyarakat yang cukup kritis terhadap proses pembangunan yang dilakukan pemerintah. Oleh karenanya, untuk memperkecil persepsi serta cara pandang yang berbeda terhadap pembangunan yang dilakukan, maka pemerintah pun secara ideal semakin mampu mendekatkan dirinya dengan masyarakat, sehingga nantinya akan menjadi satu kesatuan yang mampu sinergis bagi kemajuan pembangunan di masa yang akan datang. Untuk itu perlu kiranya dipikirkan, dikaji ulang serta ditingkatkan hal-hal sebagai berikut :
1. Perluasan Partisipasi Publik
Partisipasi ini bisa berupa layanan hotline telepon, sms, internet dan lain-lain yang semakin mempermudah masyarakat berkomunikasi dengan pemerintah. Mereka dengan sarana yang semakin mudah akan dengan mudah menyampaikan keluhan, masukan serta gagasan atau ide-ide yang akan memacu semakin cepatnya respon dan kemajuan di sebuah tempat. Dengan begitu secara keseluruhan, masyarakat merasa bahwa pemerintah ternyata amat dekat dengan kehidupan mereka.
2. Pelibatan Publik dalam Agenda Pembangunan
Partisipasi publik dalam agenda pembangunan bisa saja secara teknis mengacu pada bagian pertama, namun secara mekanisme dapat pula dibuka ruang-ruang publik yang lebih luas yang bisa berupa public hearing, diskusi, seminar agenda pembangunan atau lewat berbagai acara atau media yang pada intinya mengajak masyarakat terlibat dalam rencana-rencana pembangunan yang akan dilakukan. Dari sana diharapkan tumbuh semangat memiliki dan rasa tanggungjawab dari masyaraakat terhadap sarana prasarana yang dibangun atau pada pembangunan secara keseluruhan.
3. Penciptaan Transparansi Kebijakan Pembangunan.
Transparansi perlu dilakukan oleh pemerintah di berbagai tingkatan. Ini diperlukan bagi tumbuhnya iklim saling menghargai dan menghormati serta saling membantu antara masyarakat dengan pemerintah. Di samping itu, kalau hal ini mampu dilakukan maka akuntabilitas pemerintah akan terwujud dengan baik.
SHARE BERITA:
