Menurut analis politik dari Universitas Sumatera Utara, Ahmad Riza mengakui hal tersebut. Dia mengatakan, keterlambatan penyerapan APBD 2011 yang sudah memasuki semester pertama karena adanya transisi kepemimpinan di Sumut.
Transisi tersebut adalah peralihan pelaksaan kewenangan dari Gubernur Sumut non-aktif Syamsul Arifin kepada wakilnya, Gatot Pujo Nugroho yang hanya sebagai Pelaksana tugas (Plt) termasuk jabatan Sekdaprovsu (Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara. "Kalau keterlambatan itu karena ada masalah stagnan waktu itu, wajar, ada pengaruhnya," katanya kepada Waspada Online, tadi pagi.
Padahal, padahal, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut sudah mensahkan APBD lebih awal, yakni September 2010. Belum defenitifnya gubernur dan Sekretaris Daerah (Sekda) disyaki menjadi salah satu penyebab.
Meski demikian, katanya, Pemprov Sumut harus menggenjot kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam satu dua bulan ke depan agar serapan maksimal dapat terealisasi. "Memang alasan itu bisa diterima, tetapi dengan catatan, harus digenjot supaya realisasi tidak terlalu jauh," imbuhnya.
Dia menambahkan, bila Pemprov Sumut menggenjot SKPD dengan upaya percepatan, anggaran akan terpakai dan sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) dapat ditekan. Untuk itu, sambungnya, Pemprov Sumut diminta untuk segera action, tanpa banyak melakukan peninjauan yang akan memperlambat kinerja. Dan kata Ahmad Riza, yang perlu dilakukan percepatan adalah pembangunan infrastruktur Sumut yang sudah sangat parah.
Lebih jauh dia mengatakan, SKPD di Sumut tak perlu takut menjalankan program dengan alasan takut diperiksa KPK. Hal itu, katanya, justru menunjukkan bahwa banyak SKPD di Sumut yang melenceng dan tidak mematuhi aturan. "Kenapa takut kalau benar. Berarti dia nggak benar kalau ada ketakutan, karena sudah ada peraturannya," bebernya.
Sebelumnya, Kepala Biro Keuangan Pemprovsu mengatakan, bahwa dari Rp4,3 triliun nilai APBD Sumut TA 2011, yang terserap sebesar Rp696.094 miliar lebih atau sekitar 20 persen per April 2011, sehingga dikuatirkan dana SiLPA (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran) di TA 2011 akan semakin membengkak.
“Benar-benar mengejutkan, serapan anggaran APBD Sumut TA 2011 berupa realisasi jumlah SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) hingga 29 April 2011 hanya mencapai Rp696,094 miliar atau hanya 20 persen dari nilai total APBD TA 2011 yang nilai nominalnya Rp4,3 triliun. Ini bertanda kinierja Pemprovsu sangat buruk,” tegas Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPRD Sumut Mulkan Ritonga.
Menyikapi kasus ini, anggota Komisi C ini mendesak Plt Gubsu Gatot Pujonugroho, segera memacu kinierja bawahannya, baik para pejabat SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) maupun pemangku jabatan pelaksana proyek di Pemprovsu, agar realisasi proyek yang sudah dicantumkan di APBD Sumut dapat segera dilaksanakan, jangan sampai SiLPA semakin bertambah besar.(wol/HARLES SILITONGA)
SHARE BERITA:
