Ketua dan 4 Komisaris KPU Kab. Dairi diadukan ke DKPP

Tim advokasi hukum paslon Matondang-Maradu Gading Lingga (Luhutma Donganta) menggunggat ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP)...

Jakop Tarigan Diperiksa di Kejaksaan Negeri Sidikalang.

Terkait Kegiatan Pendampingan Kelompok Usaha Perhutanan Rakyat Kabupaten Dairi Propinsi Sumatera Utara Sumber Dana DAK TA. 2011 di desa pegagan julu V kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi,yang berbiaya Rp.353.562.500.00

KPU Dairi Tetapkan Nomor Urut Pasangan Cabup dan Cawabup Kabupaten Dairi.

Ketua KPU selalu menolak seraya menegaskan, bahwa pada rapat pleno terbuka penetapan nomor urut pasangan calon, pihak KPU tidak menerima Interupsi, dan hal itu sempat membuat rapat pleno sempat dihentikan sesaat, bahkan ketua KPU sempat meminta agar pihak kepolisian untuk mengusir tim pasangan calon yang melakukan interupsi

http://www.kpud-bogorkab.go.id/attachments/article/397/UU%2015%20Tahun%202011.pdf

"Salah Satu Calon Bupati Kabupaten Dairi Diduga Tidak Memenuhi Syarat "

JS diduga telah menempatkan keterangan palsu dalam berkas pendaftaran, terkait riwayat pendidikan yang dimilikinya sebagai syarat pendaftaran sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No.9/2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilukada

"Pada Rapat Paripurna Wakil Bupati Kab. Dairi Sampaikan Nota Pengantar LKPJ Bupati Dairi TA. 2012 Tidak Dihadiri 7 Anggota DPRD "

Realisasi APBD TA 2012 berasal dari Pendapatan Pajak daerah, Rp. 4.797.797.865,30. Retrubusi Daerah, Rp. 7.554.580.949,04,Laba daerah, Rp. 5.180.651.898,00, Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar, RP. 3.378.479.652,03....

Danau Toba Telah Dirusak, Peraih Kalpataru Kembalikan Penghargaan

Mereka yang mengembalikan penghargaan: Marandu Sirait peraih Kalpataru 2005, Hasoloan Manik Pimpinan LSM PILIHI Kab.Dairi-Pak Pak Bharat peraih Kalpataru 2010, Wilmar Eliaser Simanjorang peraih Danau Toba Award dan Ngakat Tarigan penerima Kalpataru 2002.

Komisi Pemberantasan Korupsi menahan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Emir Moeis

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Emir Moeis memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi, Kamis (11/7/2013). Emir akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan proyek pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Tarahan, Lampung. | KOMPAS.com

JAKARTA, — Komisi Pemberantasan Korupsi menahan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Emir Moeis yang menjadi tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Tarahan, Lampung, Kamis (11/7/2013). Menurut informasi dari pengacaranya, Emir ditahan di Rutan Guntur, Jakarta Selatan. 

Emir ditahan seusai diperiksa selama kurang lebih lima jam dalam kapasitasnya sebagai tersangka. Dengan mengenakan baju tahanan KPK berwarna oranye yang menggantung pada bagian lengan kirinya, Emir menuju mobil tahanan. Politikus PDI-Perjuangan ini tidak berkomentar saat diberondong pertanyaan wartawan seputar penahanannya pada hari ini.

Pemeriksaan Emir ini merupakan yang pertama. Sejak ditetapkan sebagai tersangka hampir setahun lalu, Emir belum diperiksa, apalagi ditahan. KPK menetapkan Emir sebagai tersangka dalam kapasitasnya sebagai anggota DPR 1999-2004 dan 2004-2009. Emir diduga menerima 300.000 dollar AS dari PT Alstom Indonesia yang merupakan perusahaan pemenang tender PLTU Tarahan. 

KPK menjerat Emir dengan Pasal 5 Ayat 2, Pasal 12 Huruf a atau b, Pasal 11, dan atau Pasal 12 B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam kasus ini, KPK telah memeriksa sejumlah saksi, termasuk petinggi PT Alstom Indonesia. KPK juga telah memeriksa sejumlah saksi di luar negeri.

Empat Pasangan Balon Bupati Dairi Periksa Kesehatan

Berbincang : Balon Bupati Dairi, KRA. Johnny Sitohang (tengah), Balon Wabup, Irwansyah Pasi (kiri), dan Balon Bupati Parlemen Sinaga (kanan) tampak sedang berbincang, sebelum menjalani test psikologi di RSUD Sidikalang, Rabu (10/7) Foto ROBS.

Sidikalang - Sebanyak empat pasangan bakal calon (balon) Bupati/Wakil Bupati Dairi melakukan tes kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sidikalang, Rabu (10/7). Keenam pasangan balon bupati/wakil bupati Dairi yang mengikuti pemeriksaan tes kesehatan secara bersamaan itu masing-masing pasangan, KRA. Johnny Sitohang-Irwansyah Pasi, SH, (Join Pas), Drs. Passiona M. Sohombing, MBA-Insanuddin Lingga, S.Sos, MSi, Drs.Parlemen Sinaga,MM-Dr. H. Reinfil Capah M.Kes (Pareme), dan Pasangan Ir. Luhut Matondang-Maradu Gading Lingga, SH (Luhutma Donganta).

Ketua Tim dokter yang memeriksa kesehatan keempat pasangan Balon, Dr. Halim Purba, didampingi Direktur RSUD Sidikalang, Dr. Daniel Sianturi yang dihubungi BPB di RSUD Sidikalang menjelaskan, rangkaian tes kesehatan yang dijalani oleh para balon Bupati dan Wabup Dairi itu yakni pemeriksaan umum test Darah, Urin, Jantung, Paru-paru, dan pemeriksaan Psikologi oleh dua orang Psikolog dari Universitas Sumatera Utara (USU) Medan, Jefri, S.Psi bersama satu orang rekannya. 

Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dairi, Verianto Sitohang kepada BPB menjelaskan, bahwa pemeriksaan kesehatan para pasangan balon merupakan tahapan yang harus ditempuh. Setelah itu, KPU akan mengumumkan tentang pasangan bakal calon bupati/wakil bupati yang dinyatakan memenuhi syarat dan berhak ditetapkan sebagai calon bupati/wakil bupati yakni, pada tanggal 13 Agustus 2013 mendatang. 

Dalam kesempatan itu, Verianto Sitohang yang juga didampingi anggota KPU lainnya, Asal Padang, Sudirman Manik, dan Sumurung Simanjuntak mengingatkan, agar seluruh pasangan Balon untuk segera melengkapi berkas yang kurang seperti, surat keterangan pasangan balon tidak sedang pailit, dan laporan harta kekayaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yakni, sebelum tanggal 13 Juli 2013. Pantauan BPB di RSUD Sidikalang, baik sebelum menjalani pemeriksaan, maupun saat menjalani test Psikologi, keempat pasangan Balon Bupati dan Wakil Bupati Dairi itu, terlihat kompak. Keempat pasangan tampak tidak sebagai lawan politik dalam pilkada nanti.

Pemeriksan kesehatan empat pasangan balon, juga disaksikan, Ketua Panwaslu Kabupaten Dairi, Hotmanita Capah, Kasat Reskrim Polres Dairi, AKP. Hasian Panggabean, Kasat Intel Polres Dairi, AKP. Tarigan, serta puluhan massa pendukung masing-masing pasangan balon, termasuk puluhan personil Polres Dairi memadati RSUD Sidikalang. ROBS.

Sinergi Membangun Negeri Melalui Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel

Makassar - Diawali keynote speech dari Direktur Jenderal Pebendaharaan yang dibacakan oleh Direktur Sistem Perbendaharaan, acara Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan Bersama Pemerintah Daerah Lingkup Provinsi Sulawesi Selatan dibuka secara resmi, Rabu (3/7), di Aula Lt.6 GKN II Makassar. Rakor tersebut bertema “Sinergi Membangun Negeri Melalui Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel”.

 Acara ini dilaksanakan seiring dengan telah diterbitkannya PMK No.169/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Laksana Kanwil Ditjen Perbendaharaan yang mendapat penugasan baru di bidang penganggaran dan perimbangan keuangan untuk melakukan koordinasi penyusunan laporan konsolidasian LKPP dan LKPD, Kajian Fiskal Regional, Spending Review dan Government Financial Statistic (GFS). ------ Acara yang digagas oleh Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kanwil DJPBN Prov. Sulsel ini menghadirkan jajaran pemerintahan daerah se-Provinsi Sulawesi Selatan diantaranya Kepala Bappeda, Kepala Inspektorat, Kepala BPKD dan Sekretaris Daerah Prov/Kab/Kota se-Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 100 peserta mewakili Pemprov, 21 Kabupaten dan 3 Kota di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dengan narasumber yang sangat kompeten dibidangnya yakni Kepala Perwakilan BPK Prov. Sulsel, Kepala BPKP Prov. Sulsel, Direktur Jenderal Perbendaharaan dalam hal ini diwakili Direktur Sistem Perbendaharaan serta wakil Kementerian Keuangan di daerah yaitu Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sulawesi Selatan.

Pada kesempatan pertama, Kepala Perwakilan BPK Prov. Sulsel, Kornelis Syarif menyampaikan penjelasan audit dan pemeriksaan di BPK, temuan dan tindak lanjut yang berpengaruh terhadap opini serta mengumumkan kab/kota yang mendapatkan opini WTP, WTP DPP, WDP lingkup Provinsi Sulawesi Selatan. Pemateri kedua, Kepala BPKP Prov. Sulsel, Hamonangan Simarmata memaparkan sistem pengendalian intern dimana BPKP berperan sebagai auditor internal pemerintah dalam meningkatkan akuntabilitas, membina penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Quality Assurance dalam Reformasi Birokrasi, mengawal program pemerintah dan Pencegahan serta Pemberantasan Korupsi. Materi ketiga dan terakhir disampaikan secara berturut-turut oleh Iskandar, Direktur Sistem Perbendaharaan yang memaparkan PMK No.169/PMK.01/2012 tentang tugas baru Kanwil Ditjen Perbendaharaan sebagai Wakil Kementerian Keuangan di daerah serta Bilmar Parhusip, Kakanwil DJPBN Prov. Sulsel yang mengungkapkan realisasi penyerapan anggaran di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang sampai dengan tanggal 25 Juni 2013 masih mencapai 29,88%. Disampaikan pula rencana tindak atas permasalahan yang ditemukan.

Diskusi dan tanya jawab yang dilakukan setelah seluruh materi disampaikan oleh narasumber berlangsung cukup lama dan antusias disambut oleh peserta dan panelis. Ini tercermin dari cukup banyaknya pertanyaan yang diajukan oleh peserta rapat. Diantara pertanyaan tersebut terdapat permasalahan tentang pendampingan oleh BPKP terkait inventarisasi aset kabupaten tetapi hasil yang diterima setelah pemeriksaan BPK masih mendapat opini WDP. Pada kesempatan itu, Kepala Perwakilan BPK Prov. Sulsel menyampaikan juga bahwa Gubernur, Bupati/Walikota dapat melakukan sharing permasalahan yang ada di masing-masing daerah dan BPK akan memberikan data-data yang diperlukan sehingga laporan-laporan keuangan yang ada dapat terselesaikan dengan baik yang pada akhirnya Opini WTP dapat tercapai.

Merangkai acara Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah tersebut, keesokan harinya tanggal 4 Juli 2013 pada tempat yang sama di Aula Lt.6 GKN II Makassar diadakan Sosialisasi dan Workshop Standar Akuntansi Pemerintahan Pada Pemerintah Daerah yang diselenggarakan bekerjasama dengan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Acara diikuti sebanyak 82 peserta yang terdiri dari 62 peserta dari Inspektorat dan BPKD Prov/Kab/Kota se-Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat ditambah 20 peserta perwakilan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan. Acara ini berlangsung selama sehari dengan tujuan memberikan penjelasan tentang arti pentingnya penerapan SAP dalam sistem akuntansi pemerintahan guna menunjang terciptanya laporan keuangan yang akurat, valid, transparan dan akuntabel untuk mencapai opini audit terbaik melalui pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan. Narasumber yang dihadirkan juga berasal dari Dit.APK yang banyak menularkan ilmu dan pengetahuan di bidang Akuntansi khususnya tentang gambaran umum Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sesuai PP No 71 Tahun 2010, Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan (PUSAP), Materi Persediaan, Aset Tetap, KDP dan sebagainya.

Melalui tema yang diusung dalam acara rangkaian rapat koordinasi ini, diharapkan seluruh pihak yang terkait di dalam pengelolaan keuangan negara dalam hal ini APBN maupun APBD dapat bersinergi bekerjasama mewujudkan penyusunan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel guna menuju good governance dan clean government. Komunikasi, koordinasi dan kerjasama terus ditingkatkan secara berkesinambungan melalui seminar bersama antara Kanwil Ditjen Perbendaharaan sebagai wakil Kementerian Keuangan di daerah, Ditjen Anggaran, Ditjen Perimbangan Keuangan, BPK, BPKP dan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dengan dibantu oleh regional economist sebagai wujud komitmen menjalankan amanah paket undang-undang bidang keuangan negara.

Sumber : perbendaharaan.go.id

Penyimpangan Bansos di Dikbud mencapai Rp 20,6 triliun

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhammad Nuh saat diwawancarai KOMPAS.com, di kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, Senin (19/12/2011). KOMPAS IMAGES
JAKARTA — Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2012 menunjukkan adanya dugaan penyimpangan penggunaan dana bantuan sosial (bansos) sebesar Rp 31,6 triliun di 12 kementerian. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) berada di posisi teratas, yakni mencapai Rp 20,6 triliun. 

Terkait laporan tersebut, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M Nuh tidak membantah hasil temuan BPK yang dirilis Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra). Hanya, Nuh mengaku belum membaca detail temuan BPK tersebut.

"Kalau Rp 20 triliun itu luar biasa. Saya bukan bantah, tapi harus pelajari apa rekomendasi dari BPK. Dari situ akan diketahui apakah benar terjadi penyimpangan atau tidak," kata Nuh di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (8/7/2013).

Nuh mengatakan, temuan BPK tidak serta-merta menunjukkan adanya penyimpangan. Perlu dilihat detail apa rekomendasi BPK untuk kementerian. Pihaknya akan meneruskan rekomendasi BPK. 

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan seluruh jajaran kementerian dan lembaga untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK, apalagi bagi kementerian/lembaga yang sudah berkali-kali ditemukan penyimpangan. 

Fitra mendesak institusi penegak hukum untuk menyelidiki temuan BPK tersebut. Menjelang Pemilu 2014, penyimpangan dana bansos semakin meningkat. 

Sumber:KOMPAS.com

Perda Kab. Dairi No. 6 thn 2011 Tentang Pajak Daerah

Undang-Undang Dasar 1945



Undang-Undang Dasar


Tentang
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Ringkasan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam satu kesatuan naskah untuk memudahkan pembaca. Naskah resmi terdiri atas UUD 1945 sebelum perubahan diikuti dengan perubahan pertama, kedua, ketiga, dan keempat.

Catatan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam satu kesatuan naskah untuk memudahkan pembaca. Naskah resmi terdiri atas UUD 1945 sebelum perubahan diikuti dengan perubahan pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Naskah UUD 1945 sebelum perubahan sebagaimana diberlakukan kembali dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Naskah tersebut adalah naskah yang kemudian diubah oleh MPR dalam satu rangkaian perubahan pada 1999, 2000, 2001, dan 2002.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Perubahannya. Preview dan Download

Peraturan Presiden RI Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Lampirannya


Perpres RI No. 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Perpres RI No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Perpres RI No. 70 Tahun 2012  ( Selengkapnya....... )
Penjelasan Perpres RI No. 70 Tahun 2012  ( Selengkapnya....... )


Perpres No. 35 Tahun 2011 ttg Perubahan Atas Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 


Perpres RI No. 54 Tahun 2010  dan Lampirannya
  1. Perpres RI No. 54 Tahun 2010 ( Selengkapnya....... )
  2. PENJELASAN-Perpres RI No. 54 TAHUN-2010 ( Selengkapnya....... )
  3. LAMPIRAN I PERENCANAAN UMUM ( Selengkapnya....... )
  4. LAMPIRAN II BARANG Selengkapnya....... )
  5. LAMPIRAN-III-PEKERJAAN-KONSTRUKSI ( Selengkapnya....... )
  6. LAMPIRAN-IVA JASA KONSULTANSI BADAN USAHA Selengkapnya....... )
  7. LAMPIRAN IVB JASA KONSULTANSI PERORANGAN Selengkapnya....... )
  8. LAMPIRAN VI SWAKELOLA Selengkapnya....... )
  9. LAMPIRAN V JASA LAINNYA Selengkapnya....... )
  10. Perbedaan Perpres 54 RI Tahun 2010 dan Keppres 80 Tahun 2003 Selengkapnya....... )

Modernisasi Dan Korupsi


Oleh : M RIDWAN LUBIS 
Modernisasi mendorong korupsi dengan cara mengubah dan menghasilkan sesuatu melalui sistem politik. Penataan mekanisme dan tertib politik pada banyak negara setelah Perang Dunia Kedua masih menjadi topik diskusi menarik di kalangan cendekiawan politik, negarawan, politisi bahkan masyarakat awam. Tidak bisa tidak, setelah sebuah masyarakat memeroleh kemerdekaan dan kemudian melewati fase kehidupan tradisional maka mereka akan memulai babak baru kehidupan yang disebut modernisasi--sebagai akibat dari gerakan rasionalisasi dan fungsionalisasi.

Ketika masyarakat masih diliputi oleh pola kehidupan tradisional maka nilai pada sebuah perbuatan lebih menonjol sedang pada modernisasi yang diutamakan adalah fungsi bagi kehidupan bukan nilainya. Maka modernisasi membawa akibat salah satunya terjadi pembiakan korupsi karena kecukupan materi bagi mereka adalah tujuan. Hal ini terjadi akibat perubahan cara berpikir yang berdampak kepada perilaku sebagaimana judul tulisan ini yaitu hubungan modernisasi dengan korupsi. 

Menurut Samuel P.Huntington dalam bukunya "Political Order in Changing Society"--buku ini diterjemahkan menjadi "Tertib Politik di Dalam Masyarakat yang Sedang Berubah", CV Rajawali, Jakarta (1983)--di samping modernisasi menjanjikan perubahan tetapi juga yang tidak kalah ironisnya, modernisasi melakukan pembiakan perilaku korupsi. Korupsi adalah tingkah laku di antara pejabat negara yang menyimpang dari norma-norma umum pelayanan masyarakat. 

Pengertian pejabat negara dapat diperluas yaitu semua orang yang memiliki otoritas di dalam masyarakat yang kebetulan memiliki kedudukan istimewa. Angka-angka menujukkan, menurut Huntington, perilaku korupsi lebih menonjol terjadinya pada awal modernisasi sebuah bangsa dibanding ketika modernisasi telah berlangsung dengan mapan. Kuatnya perilaku korupsi ketika pranata politik mengalami tekanan keras dan sekaligus terjadinya pembusukan. Organisasi kemasyarakatan dan juga partai politik yang seharusnya berperan menjadi jembatan menuju kehidupan modern, justru ditundukkan kepada ambisi segelintir orang untuk memonopoli seluruh akses. 

Pada sisi lain, pemuka agama dan budaya ketika masyarakat berada pada fase tradisional memiliki kekuatan untuk menolak atau memrakarsai terjadinya perubahan di dalam masyarakat. Lihatlah peran Ulama, Tuan Guru, Tuan Syekh, Pendeta, dan sebagainya yang berhasil meredam kecenderungan perilaku buruk masyarakat. Tetapi ketika terjadi modernisasi, norma-norma etika yang menjadi acuan dasar dalam ajaran agama dan budaya tidak berdaya lagi melakukan reorientasi cara bersikap dan berperilaku agar masyarakat konsisten terhadap cita-cita pendirian sebuah bangsa. 

Hal ini disebabkan karena pemuka agama dan budaya terlambat bersosialisasi dengan modernisasi sehingga kemudian dua figur sosial ini kehilangan peranannya. Akibatnya, modernisasi yang semula diharapkan akan mendorong terwujudnya kesejahteraan kehidupan masyarakat namun berubah menjadi factor yang melakukan pembiakan korupsi. 

Huntington menjelaskan bahwa terdapat tiga alasan kenapa modernisasi membiakkan korupsi. 

Pertama, modernisasi membawa perubahan dasar dalam nilai-nilai masyarakat. Pola hidup sederhana, jujur, rendah hati yang menjadi kebiasaan pola kehidupan masyarakat tradisi kemudian setelah mereka mulai berkenalan dengan modernisasi--maka masyarakat mulai mengenal pola hidup hedonistik, hipokrit, egois yang menjadi dasar yang mendorong mereka untuk terlibat dalam persaingan memperebutkan sumber daya. 

Benih-benih konflik yang ada pada setiap orang karena tuntutan penonjolan identitas lalu menguat menjadi tindakan kompetisi memonopoli sumber daya baik materi maupun non materi. Pola hidup modernisasi berubah yaitu terus menerus diliputi rasa tidak puas untuk selalu mengejar berbagai asesori kehidupan. Lihatlah misalnya, pada rumah tempat tinggal, kenderaan, atribut dalam berbusana semuanya menampakkan kemewahan yang tentunya memerlukan ongkos yang sangat besar. Setiap jabatan diperoleh setelah melalui pembayaran materi maupun janji-janji non materi yang semuanya akan berpeluang menjadi faktor pembiakan korupsi. 

Sementara sanksi-sanksi psikologis dan spritual agama dan budaya mengalami kemunduran wibawa. Masyarakat tidak lagi memiliki figur yang menjadi pialang budaya (cultural broker) akibatnya praktik korupsi menggurita kepada berbagai lini kehidupan. Korupsi di negara berkembang sebagian tidak lagi merupakan akibat utama penyimpangan tingkah laku dari norma umum yang lazim diterima melainkan ekses penyempurnaan norma dari tingkah laku yang sudah mapan. 

Kedua, modernisasi menjadi pembiakan korupsi karena ia menciptakan sumber kekayaan dan kekuasaan baru sementara aktivitas politik belum ditentukan batas-batasnya dalam tradisi kuno. Setiap bentuk peraturan maupun undang-undang selalu bersikap reaktif terhadap perubahan bukan mendahului perubahan. Menjadi sebuah ironi, manakala sebuah peraturan dirancang justru untuk memuluskan terjadinya pembiakan korupsi itu. Akibatnya peraturan maupun undang-undang selalu terlambat dalam menghambat terjadinya perilaku korupsi. Korupsi dalam kerangka ini adalah ekses langsung peningkatan peran politik kelompok baru yang sarat dengan sumber-sumber baru--upaya setiap kelompok pemegang otoritas kekuasaan membuat mereka efektif dalam kegiatan politik. 

Reformasi politik yang terjadi di Indonesia pada masa lalu yang membuka peluang terjadinya pemekaran wilayah politik yang disebut otonomi daerah--sungguh telah bergeser dari tujuan semula yaitu untuk lebih mempercepat terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Ajang pemilihan legislatif maupun pemilihan kepala daerah berkembang menjadi kompetisi yang semakin mengkhawatirkan masyarakat. Tidak terbayangkan berapa ongkos politik yang dipersiapkan calon yang turut dalam perebutan jabatan Pilkada dan kapan biaya itu bisa kembali. Akhirnya, bangsa ini yang dahulu dikenal sebagai bangsa yang rukun berubah menjadi bangsa yang beringas dan menjurus kepada sikap-sikap intoleransi. Hal ini disebabkan karena pola berpikir telah berubah bahwa kekuasaan politik menjadi tujuan bukan sarana mencapai tujuan. Norma kepatutan yang diajarkan agama dan budaya menjadi sesuatu yang dianggap telah ketinggalan zaman. Karena dengan kekuasaan politik akan membawa kemudahan menopoli berbagai akses sebagai pemegang otoritas pemerintahan. 

Ketiga, modernisasi mendorong korupsi dengan cara mengubah dan menghasilkan sesuatu melalui sistem politik. Apabila pada masa lalu, titik berat peran pemerintahan terletak di tangan eksekutif maka sekarang berubah yaitu legislatif juga ikut sebagai pemegang peranan itu. Lihatlah misalnya bagaimana peranan legislatif yang mengurusi bidang anggaran menjadi semacam lumbung untuk menghimpun pundi-pundi kekayaan materi. 

Akhirnya, sekalipun modernisasi di satu sisi positif akan tetapi ia juga menjadi kekuatan yang mengerikan karena ia tetapi ia bisa berubah menjadi monster yang mengerikan. Sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, lebih banyak dipahami sekedar semboyan untuk memenuhi amanat konstitusi. Seruan komitmen keberagamaan hanya tinggal dikenal di rumah ibadat, pengajian, majelis taklim dan ketika ada peristiwa kematian. Oleh karena itu, selayaknya bangsa Indonesia merumuskan kembali makna modernisasi agar perjalanan kehidupan bangsa ini terhindar dari dampak pembiakan korupsi sebagaimana pengalaman negara-negara lain.

Sumber: Waspada.co.id

Kampanye Politik

Illustrasi


Oleh: Anang Anas Azhar

“Dalam pandangan historis, ternyata rakyat Indonesia sering dihadapkan pada fakta sejarah, bahwa kampanye politik sejak dulu hingga sekarang, sering melahirkan konflik yang berujung kepada sengketa hukum di pengadilan.

Beberapa tahun terakhir, kampanye dianggap senjata paling ampuh untuk mengubah perilaku pemilih pada pemilihan kepala daerah.

Kampanye diartikan sebagai media marketing politik untuk menyampaikan visi dan misi pasangan calon kepala daerah. Oleh sebagian rakyat kita, kampanye dianggap sebagai pesta rakyat. Namun tak jarang, kampanye politik berujung konflik dan adu otot.

Banyak pihak yang mempersepsikan, tahapan kampanye yang dilakukan pasangan calon berujung rusuh. Konflik yang terjadi, tidak hanya adu otak dan perang program, namun bisa jadi konflik dalam adu otot untuk menunjukkan kebesaran pendukung dari satu pasangan calon. Dinamika ini terjadi, setidaknya untuk memberikan penajaman kepada rakyat, agar pasangan calon yang memperoleh dukungan terbanyak mendapat simpati rakyat untuk dipilih pada pemilihan kepala daerah.

Secara psikologis, makin besar jumlah massa pendukung akan makin besar pula pengaruh para calon terhadap rakyat pemilih. Fakta yang kita temukan di lapangan, kegiatan kampanye politik jarang terhenti pada realitas pemaparan dan dialog saja di antara pasangan calon di tempat tertutup. Tapi lebih jauh dari itu, kampanye dipersepsikan harus mengerahkan massa untuk menunjukkan kebesaran pasangan calon. Persepsi ini muncul, karena pasangan calon dan pendukung harus memenangi pemilihan kepala daerah.

Dalam pandangan historis, ternyata rakyat Indonesia sering dihadapkan pada fakta sejarah, bahwa kampanye politik sejak dulu hingga sekarang, sering melahirkan konflik yang berujung kepada sengketa hukum di pengadilan. Konflik antara pendukung massa pasangan calon dilakukan secara terbuka, sebab lokasi kampanye dilakukan di tempat umum. Praktik seperti ini, membuktikan bahwa rakyat kita masih rentan disulut konflik pada saat kampanye. Kasus yang terjadi di tanah air misalnya, konflik kampanye yang berbenturan dengan lawan pendukung pasangan calon sering terjadi. Dan bisa jadi, isu yang dilempar dalam kampanye tersebut menyudutkan pasangan calon atau menyudutkan pendukung massa dari salahsatu pasangan calon.

Aturan Kampanye 

Harus diakui, isi pesan dari kampanye untuk menarik simpati rakyat. Pesan yang dikemas secara baik, diharap mampu mendogkrak elektabilitas pasangan calon, untuk menjatuhkan pilihannya di tempat pemilihan suara. Lantas, bagaimana aturan kampanye yang diinginkan agar kampanye berjalan santun dan demokratis?.

Jika kita merujuk pada Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kampanye santun, yaitu kegiatan-kegiatan penyampaian visi, misi, dan program pada waktu tahapan kampanye Pemilu. Dalam Undang-undang ini, selain waktu, diatur juga soal materi kampanye, metode kampanye, larangan dalam kampanye dan sanksi atas pelanggaran kampanye. Regulasi ini diatur secara teknis dalam peraturan-peraturan KPU. Permasalahannya, untuk kegiatan-kegiatan di luar tahapan, penyelenggara Pemilu biasanya tidak bisa mengambil tindakan atau memberikan sanksi terhadap pihak-pihak, baik partai politik maupun orang per orang yang melakukan kampanye di luar yang telah diatur dalam Undang-undang.

Kampanye politik juga sering terjadi dalam bentuk kampanye melalui media dan pemasangan atribut. Kondisi ini terlalu banyak memenuhi ruang-ruang dalam masyarakat kita. Intensitas kegiatan berbentuk kampanye semakin meningkat, apalagi di Sumatera Utara, dalam tahapan pemilihan gubernur, kini sedang berlangsung, pemasangan baliho dari lima konstentas Pilgubsu bertebar di mana-mana. Seakan tak ada ruang lagi, untuk kegiatan masyarakat. Baliho dan spanduk-spanduk yang menampilkan gambar-gambar pasangan calon menjadi pesan kampanye agar mendapat simpati politik dari rakyat pemilih.

Ironisnya, rakyat kita seakan dipaksa habis-habisan oleh berbagai kekuatan politik atau pihak yang akan maju dalam Pilgubsu untuk memilih pasangan calon. Iklan-iklan yang direka sedemikian rupa, serta janji-janji yang diucapkan saat kampanye politik diperdagangkan secara terbuka. Selama ini, tahapan Pemilu yang menjadi perhatian, yaitu pemungutan dan penghitungan suara. Fokus perhatian seluruh stakeholders politik dan Pemilu yang hanya tertuju pada kalah-menang dan seringkali menyebabkan kurangnya perhatian dan pemahaman akan pentingnya tahapan-tahapan lainnya dalam pemilu, terutama persoalan kampanye yang baik dan berkualitas.

Dalam pasal 77, UU No. 8 Tahun 2012 dinyatakan, kampanye pemilu merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan terbuka dan bertanggungjawab. Makna dari bertanggungjawab berarti kampanye dilaksanakan sesuai dengan undang-undang atau ketentuan yang berlaku. Atau bisa juga bermakna setiap janji dalam kampanye dapat dipertanggungjawabkan, setelah memperoleh jabatan atau kekuasaan. Kepentingan-kepentingan kampanye politik para kontestan, baik parpol ataupun perseorangan masih sebatas “yang penting terpilih, soal bagaimana caranya itu belakangan”. Kampanye politik yang dipahami sedemikian rupa, pada akhirnya tidak diikuti dengan konsistensi para politisi untuk menjaga kontinuitas.

Tahapan kampanye tanpa pemahaman yang baik dari kontestan ataupun masyarakat hanya akan terlihat seperti pesta umbul-umbul, baliho, spanduk, poster, stiker dengan berbagai slogan dan janji-janji kampanye. Semua atribut kampanye ini begitu banyak bertebaran di waktu masa Pemilu dan pemilihan kepala daerah. Bahkan dalam bentuk kalender, souvenir dan bentuk lainnyamasuk sampai ke rumah-rumah warga. Belum lagi kampanye Pemilu dan pemilihan kepala daerah yang memenuhi media televisi. Kontestan Pemilu atau calon-calon kepala daerah yang rata-rata kini memiliki uang tak tanggung-tanggung membayar TV, lengkap dengan artis-artisnya. Media internet pun tak luput dijadikan media kampanye para kontestan pemilu.

Beberapa temuan kasus di atas, jika dilihat dari aspek penyampaikan politik merupakan hal yang wajar. Tapi, tidak sedikit juga rakyat kita menganggap bahwa kampanye politik yang dilakukan dalam lima tahunan pada pemilihan kepala daerah, disebut juga sebagai pesta rakyat. Pesta rakyat, karena rakyatlah yang berdaulat, rakyat juga menentukan sepenuhnya dalam memilih pasangan calon. Rakyat diagungkan, disanjung bahwa rakyat harus diadvokasi. Slogan-slogan ini kita ditemukan dalam kampanye politik, maka penulis berpendapat kampanye politik yang dilakukan pasangan calon disebut juga ajang pesta rakyat.

Penutup

Aturan dan fakta politik yang disampaikan dalam tulisan ini, seharusnya menyadarkan pada kontestan dan pendukung pasangan calon, agar dalam melaksanakan kampanye politiknya lebih santun, beradab dan memiliki pesan-pesan pendidikan politik, agar rakyat menetapkan pilihannya tidak berdasarkan tekanan, melainkan hati nurani.

Hati nurani adalah puncak segalanya dalam menentukan sikap para pemilih. Pemilih jangan tertipu oleh jargon-jargon isi kampanye yang menyesatkan. Janji-janji pasangan calon yang diucapkan, merupakan utang besar kepada rakyat, jika pasangan calon tersebut dipilih.

Sumber:waspada.co.id

Konflik Lahan Dalam Perspektif Otonomi Daerah

Oleh : Made Suwandi, Dirjen Pemerintahan Umum Kemendagri


Sumber : Setkab RI

Jika Polisi Nyabu Akan Dipecat

Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, Kombes Anjan Putra (depan kiri),
 menunjukkan barang bukti shabu hasil produksi rumahan di ruko perumahan
 Duta Square, Jelambar, Jakarta Barat, Selasa (25/1). Tiga polisi di Kepolisian
 Daerah Jawa Tengah malah menjadi pemakai shabu-shabu itu.
FOTO ANTARA/Fanny Octavianus)

Semarang - Polisi tapi malah "NYABU"? Tiga oknum anggota Kepolisian Resor Demak terancam dipecat karena diduga ikut menghisap uap shabu atau sabu.

"Akan dipecat setelah nanti diputus pidana pengadilan," kata Direktur Reserse Narkotika dan Obat-obatan Terlarang Polda Jawa Tengah, Komisaris Besar Polisi John Turman, di Semarang, Jumat.

Menurut dia, ketiga oknum tersebut ditangkap bersama tiga warga sipil di tempat kejadian. Turman tidak mengungkap identitas dan unit dimana ketiga polisi pelanggar hukum itu bertugas. Ketiga warga sipil itu, kata dia, mengaku mengonsumsi sabu bersama tiga oknum polisi. Bersama para pelaku, polisi juga menyita barang bukti berupa empat paket sabu. 

Ketiga polisi pelanggar hukum itu sudah ditahan di Polres Demak untuk menjalani pemeriksaan. 

Turman mengaku, "Dari peristiwa ini kami kecolongan dalam upaya memberantas narkoba di lingkungan kepolisian."

Sumber: antaranews.com

Karena Plihan Politik, Masyarakat Berubah

Direktur Indonesia Research Centre Agus Sudibyo 
JAKARTA, Karakteristik pemilih pada Pemilu 2014 diprediksi mengalami perubahan. Direktur Indonesia Research Centre (IRC) Agus Sudibyo mengatakan, berdasarkan hasil survei lembaganya, masyarakat akan mengubah pilihan politiknya dengan beberapa alasan yang melatarbelakanginya. Salah satunya ialah karena banyak kader partai politik yang terlibat korupsi.

Dari 1.800 responden, ada 22,1 persen yang menyatakan akan mengubah pilihannya. 

 "Kasus korupsi yang menjerat anggota atau kader partai politik menjadi penyebab utama berubahnya pilihan politik masyarakat," kata Agus, dalam paparan hasil survei nasional IRC tentang elektabilitas partai politik dan kandidat presiden, di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Kamis (27/6/2013). 

 Selain itu, kata Agus, sebanyak 14,3 persen responden menyatakan bakal mengubah pilihannya karena partai yang dipilihnya dianggap tidak memperjuangkan kepentingan rakyat. Di luar itu, sebanyak 5,2 persen responden berubah pilihan karena partai politik yang dipilih sebelumnya penuh dengan konflik internal. 

 "Ada juga yang berubah karena faktor figur karena popularitas dan mengikuti pihak lain," ujarnya. Dalam hasil survei IRC, juga dipaparkan komparasi pilihan partai politik 2009 dengan proyeksi 2014. Jika di 2009 sebanyak 30,6 persen masyarakat mengaku memilih Partai Demokrat, data itu akan berubah jika pemilu digelar saat ini karena mayoritas masyarakat (14,7 persen) mengaku akan memilih PDI Perjuangan.

Survei IRC menggunakan metode penarikan sampel dan dilakukan melalui wawancara tatap muka pada Mei 2013. Sebanyak 1.800 responden usia 17-40 tahun terlibat dalam survei ini dengan margin of error 2,3 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen. 

Pewawancara berstatus minimal SMA/mahasiswa dan mendapat pelatihan. Semua populasi pemilih di Indonesia memiliki peluang sama sebagai responden, tetapi di survei ini para responden didominasi usia 23-40 tahun.

Survei Membuktikan: Rakyat Lebih Percaya Figur Dan Tak Peduli Partai Politik

Ilustrasi Pemilu 
JAKARTA, Rakyat ternyata lebih melirik figur potensial daripada partai politik pada Pemilu 2014. Partai tak memengaruhi keputusan rakyat untuk memilih. Hal itu tecermin dari survei Partisipasi Politik dan Perilaku Memilih Pra-Pemilu 2014 yang dilakukan Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Penelitian Indonesia (LIPI).

"Sekitar 6 dari 10 reponden akan memilih caleg dibanding parpol. Ini tentu berbeda dengan pengalaman Pemilu 2009. Dalam survei empat lembaga, satu bulan menjelang pemungutan suara pada Pemilu 2009, ditemukan mayoritas pemilih masih memilih partai," ujar peneliti LIPI, Wawan Ichwanudin, di Gedung Widya Graha, Jakarta, Kamis (27/6/2013).

Sebanyak 58 persen responden memilih berdasarkan potensi calon legislatif jika pemilu legislatif diadakan saat ini. Adapun yang memilih berdasarkan parpol ialah 30 persen dan yang menyatakan tidak memilih sebanyak 12 persen. 

Jika pemilu legislatif diselenggarakan hari ini, caleg dari partai politik mana yang akan dipilih? Sebanyak 31,1 persen responden memilih untuk tidak menjawab. Pilihan tertinggi ada di PDI Perjuangan dengan 14,9 persen, disusul Partai Golkar (14,5 persen), Partai Demokrat (11,1 persen), Gerindra (7,4 persen), dan PKB (5,6 persen). 

Partai politik juga dinilai tidak berfungsi dengan baik sehingga mayoritas responden tak memedulikan adanya parpol. Ketika ditanya apakah ada kedekatan dengan partai, mayoritas responden (58,8 persen) menjawab tidak ada. 

Responden juga ditanya mengenai partai politik mana yang akan dipilih orang-orang di sekitarnya untuk DPR RI. Jawabannya, sebanyak 19,8 persen memilih PDI-P, Golkar 12,7 persen, Demokrat 11,3 persen, PKB 4,1 persen, dan Gerindra 3,6 persen. 

Adapun partai lainnya di bawah jumlah tersebut. Jawaban tertinggi sebanyak 37,7 persen memilih untuk tidak menjawab. Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Hamdi Muluk, mengatakan, kepercayaan rakyat terhadap partai politik memang terus menurun. 

Partai telah gagal di mata rakyat, apalagi ketika munculnya kasus korupsi dan perilaku kader partai yang kurang disukai rakyat. Rekam jejak caleg pun sangat diperlukan untuk memudahkan rakyat menjatuhkan pilihannya. "Figur oke itu yang terpilih, di mana pun partainya. Kalau ingin menang kumpulkan saja orang-orang hebat, populer, pasti menang.

Kasarnya begitu," ujar Hamdi. Survei tersebut mengambil sampel terhadap 1.799 responden di seluruh Indonesia dengan margin of error hingga 2,31 persen dan tingkat keakuratan 95 persen. Survei dilakukan pada 10 sampai 31 Mei 2013.

Sumber:Kompas.com

8 Lantai yang Digeledah KPK di Rektorat UI

Ilustrasi: Universitas Indonesia. 

JAKARTA,Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di Gedung Rektorat Kampus Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Kamis (27/6/2013), terkait penyidikan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dan instalasi teknologi informasi perpustakaan UI tahun anggaran 2010-2011.

Menurut Juru Bicara KPK Johan Budi, penggeledahan dilakukan hampir di semua lantai gedung.

 "Lokasinya, UI pusat, Rektorat dari lantai satu sampai dengan delapan," kata Johan melalui pesan singkat.

Selain menggeledah Rektorat, tim penyidik KPK menggeledah kantor PT Makara Mas yang juga berlokasi di kampus UI Depok. PT Makara Mas merupakan salah satu unit usaha komersial yang dibentuk sebagai sumber dana tambahan bagi UI. 

Perusahaan tersebut bergerak di bidang perdagangan umum. Menurut Johan, penggeledahan ini dilakukan dalam rangka mencari alat bukti tambahan terkait penyidikan kasus dugaan korupsi proyek teknologi informasi perpustakaan UI yang menjerat Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Keuangan, dan Administrasi Umum Universitas Indonesia, Tafsir Nurchamid. 

Penggeledahan ini merupakan penggeledahan pertama yang dilakukan tim penyidik KPK terkait penyidikan kasus dugaan korupsi proyek teknologi informasi perpustakaan UI. Dalam kasus ini, KPK menetapkan Tafsir sebagai tersangka atas dugaan melakukan perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan wewenang secara bersama-sama yang merugikan keuangan negara.

Diduga ada penggelembungan harga dari proyek pengadaan proyek teknologi informasi senilai Rp 21 miliar tersebut. Adapun Tafsir diketahui pernah menjabat wakil dekan di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik pada 2003-2007. Saat itu, dekan dijabat Gumilar R Soemantri. Tafsir diketahui sebagai dosen di jurusan Administrasi FISIP UI. 

Dia memperoleh gelar doktor dan master di bidang Administrasi Pajak dari Pascasarjana UI setelah menyelesaikan pendidikan sarjana di Fakultas Ekonomi UI. Terkait penyelidikan proyek teknologi informasi perpustakaan ini, KPK pernah meminta keterangan Demisioner Rektor UI Gumilar R Soemantri. 

Kepada Kompas, Gumilar mengaku tidak terlibat langsung dalam proyek pengadaan teknologi informasi di perpustakaan UI tersebut. Dia mengaku menyetujui kebijakan pengadaan teknologi informasi, tetapi tidak terlibat langsung dalam proses pengadaan. 

SUMBER: KOMPAS.com

Polres Dairi Temukan Tumpukan Kayu Alam Tak Bertuan di Parbuluan

 Puluhan batang Kayu alam tak bertuan diamankan di Mapolres Dairi, Selasa (19/6) Foto ROBS
Sidikalang, KepolisiaN Resor (Polres) Dairi, temukan puluhan batang kayu alam olahan, jenis rimba campuran tak bertuan, di lokasi perladangan warga Simallopuk Parbuluan I Kabupaten Dairi, yang lokasinya tidak jauh dari hutan Parbuluan, Senin(17/6).

Pengamanan kayu yang terdiri dari puluhan batang jenis Beroti berbagai ukuran, dan papan ini, merupakan hasil informasi warga yang menyebutkan adanya aktivitas penebangan pohon di hutan (suara mesin Shin Saw-red). 

Namun saat personil kepolisian yang dipimpin Kabag Ops Polres Dairi, Koimpol Noviman S, didampingi Kasat Intel, AKP. Sembiring tiba di lokasi, aktivitas penebangan pohon tidak ada ditemukan, dan Polisi hanya menemukan tumpukan kayu olahan tak bertuan. 

Kapolres Dairi, AKBP. Enggar Pareanom melalui Kabag Ops. Polres Dairi, Kompol Noviman S yang dihubungi BPB melalui selulernya, membenarkan penemuan puluhan batang kayu alam tak bertuan yang saat ini sudah dimankan di Mapolres Dairi. 

“Kita menerima informasi dari masyarakat setempat, ada tumpukan kayu alam di lokasi perladangan warga, yang diduga kayu itu berasal dari perambahan hutan secara illegal, dan hingga saat ini kita masih menyelidiki kepemilikan kayu tersebut.” Ujar Noviaman. 

Dihubungi di tempat terpisah, Ketua LSM Lembaga Investigasi Penyelamatan Asset Negara (LIPAN-RI) Kabupaten Dairi, Kamiluddin Maha BBA meminta, agar pihak Kepolisian dan juga Dinas Kehutanan, benar-benar mengusut tuntas kasus pembalakan hutan di Dairi, Khususnya para pembalak hutan Parbuluan, yang saat ini kondisinya semakin kristis. 

“Melihat keberadaan atau kondisi hutan Dairi yang saat ini kondisinya sudah sampai pada tingkat yang memprihatinkan, terutama dengan kondisi hutan di Parbuluan, kami berharap, agar para penegak hukum di Dairi mengusut tuntas para pelaku Illegal loging, dan tanpa pandang bulu, agar ada efek jera”, harap Kamiludin. 

Selaku warga Dairi, Kamiluddin Maha meminta, agar Kapolres Dairi, AKBP. Enggar Pareanom, lebih serius menangani, dan bertindak tegas apabila ada personil penegak hukum itu, ikut membekingi para pelaku Illegal loging, dan tidak terkecuali pegawai Dinas Kehutanan Dairi. (ROBS)

Mengapa Belanja Kampanye Pemilu Perlu Dibatasi?

Illustrasi
Jakarta  - Pendanaan partai politik adalah salah satu isu penting yang menyertai perjalanan bangsa ini menuju penyelenggaraan Pemilu 2014.

Dikatakan isu penting karena uang atau pendanaan, seperti pernah dikatakan Karl-Heinz Nassmacher adalah satu dari tiga pilar yang mempengaruhi kegiatan partai politik dalam berkompetisi.

Dua pilar lainnya adalah organisasi atau lembaga dan tenaga sukarela, kata profesor emeritus bidang ilmu politik Universitas Oldenburg Jerman itu. Karena itu, dalam melakukan kampanye sebagai momen penting parpol untuk memengaruhi konstituen secara persuasif, keterlibatan uang menjadi sangat penting.

Berbagai metode kampanye dipakai pengurus dan kader parpol dalam mempromosikan visi dan misi program partainya maupun calon anggota legislatif (caleg) yang diusung.

Di antara metode kampanye yang lazim digunakan adalah kampanye tatap muka, penggunaan iklan di media massa, dan pemasangan atribut di tempat keramaian.

Dengan ragam kampanye yang ada itu, pengawalan khusus terhadap keterlibatan uang dalam pelaksanaan kampanye agaknya perlu dilakukan. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara pemilu telah menyusun rancangan peraturan terkait dana kampanye, tetapi hal yang diatur hanya sebatas pembuatan rekening khusus dana kampanye, serta pelaporan penerimaan dan pengeluaran sumber dana selama masa kampanye.

Di dalam draf peraturan KPU tersebut tidak diatur mengenai ketentuan limitasi belanja parpol selama melaksanakan kampanye padahal pengaturan pembatasan dana kampanye dapat mendorong terwujudnya transparansi pendanaan parpol, disamping menciptakan keadilan di antara peserta pemilu. "Pembatasan dana kampanye itu merupakan salah satu elemen untuk mendorong transparansi penggunaan dana saat kampanye yang digunakan partai politik sebagai arena untuk mengumpulkan modal," kata peneliti politik Didik Supriyanto.

Dalam mengatur pembatasan belanja kampanye terdapat kondisi dilematis bagi peserta pemilu terkait persoalan pemenuhan hak kebebasan dan kesetaraan di antara peserta pemilu dalam berkampanye. 

Di satu sisi, apabila belanja kampanye dibatasi, hal itu dianggap melanggar hak kebebasan peserta pemilu dalam upaya meraih suara terbanyak dari konstituen, katanya.

Di sisi lain, jika tidak ada ketentuan nominal dana dalam berkampanye, maka semakin banyak uang yang dimiliki parpol, semakin banyak pula suara yang diperoleh sehingga menimbulkan kesenjangan di antara peserta pemilu. 

"Justru pembatasan dana kampanye itu menyeimbangkan kedua prinsip itu. Ketika prinsip kebebasan diberikan seluas-luasnya, maka pada saat bersamaan peserta pemilu dapat masuk ke dalam wilayah ambang batas kesetaraan," kata Didik. 

Pemilu Berbiaya Mahal 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, setiap caleg yang bertarung pada Pemilu 2014 harus mengantongi suara terbanyak untuk dapat ditetapkan sebagai anggota legislatif.

Dengan demikian, tentu upaya para peserta pemilu dalam rangka peraihan suara terbanyak tersebut memerlukan biaya yang tidak sedikit. Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung mengatakan, pada Pemilu 2009, seorang caleg setidaknya harus bermodal Rp500 juta hingga Rp600 juta hanya untuk berkampanye mempromosikan diri kepada para konstituen di daerah pemilihan (dapil).

Nominal tersebut dinilainya relatif sedikit karena terbentur dengan pembentukan UU Pemilu Legislatif Nomor 10 Tahun 2008 yang baru disahkan beberapa bulan menjelang Pemilu 2009 sehingga caleg tidak memiliki cukup waktu untuk mempersiapkan dana besar untuk kampanye.

Hal itu berarti, pembiayaan setiap caleg untuk berkampanye pada Pemilu 2014 mendatang akan membengkak karena UU Nomor 8 Tahun 2012 sudah dipersiapkan lebih matang daripada UU sebelumnya. Caleg memiliki cukup banyak waktu untuk mengumpulkan modal sebelum berkampanye.

"Jumlahnya diperkirakan akan mencapai hingga Rp1,2 miliar hingga Rp1,5 miliar untuk setiap caleg padahal ada setidaknya 560 kursi DPR, 132 kursi DPD dan 1.780 kursi untuk DPRD tingkat provinsi dan kabupaten di seluruh Indonesia."

Kalkulasi modal caleg itu tidak termasuk keterlibatan pemilik modal atau pengusaha di dalam partai politik yang secara tidak langsung mempengaruhi pendanaan kampanye peserta politik dalam Pemilu. 

Dibutuhkan regulasi "berani" 

Pada Pemilu 2009, Indonesian Corruption Watch (ICW) menemukan 150 kasus dugaan politik uang yang dilakukan dengan modus membagi-bagikan uang tunai secara langsung kepada calon pemilih.

Oleh karena itu, jika tidak diikuti dengan pengaturan pembatasan dana kampanye dan juga pemberlakuan sanksi terhadap pelanggar peraturan tersebut, predikat "Pemilu Bersih" dikhawatirkan akan sangat sulit diwujudkan di Tanah Air.

Dalam draf peraturan KPU tentang dana kampanye disebutkan tiga sumber sumbangan dana yang boleh diterima untuk kegiatan kampanye, yaitu dari parpol melalui rekening khusus, dari caleg parpol bersangkutan, serta sumbangan asing lain yang sah menurut hukum.

Harta kekayaan pribadi pengurus dan anggota parpol boleh diberikan sebagai sumbangan untuk berkampanye, sedangkan sumbangan lain yang dimaksud adalah berasal dari perseorangan, kelompok, perusahaan dan badan usaha nonpemerintah.

Namun, dalam draf peraturan KPU tersebut tidak diatur mengenai sanksi tindak pidana jika sumber sumbangan parpol terbukti diperoleh dari hasil korupsi dan/atau tindak pidana pencucian uang.

"Otoritas kami terbatas menurut UU Penyelenggara Pemilu sehingga jika terdapat dana parpol yang terindikas kuat dan terbukti secara `inkracht` merupakan hasil korupsi dan pencucian uang, wewenang pembatalan (keikutsertaan Pemilu) ada di KPK dan Pengadilan Tipikor sesuai UU yang berlaku," kata Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay.

Sementara itu, besaran dana sumbangan yang boleh diberikan kepada partai paling banyak Rp1 miliar dari perseorangan serta Rp7,5 miliar dari kelompok, dan perusahaan atau badan usaha non-pemerintah.

Apabila parpol terbukti menerima sumbangan lebih dari ketentuan tersebut, kelebihannya wajib dilaporkan ke KPU dan diserahkan ke kas negara paling lambat 14 hari setelah masa kampanye berakhir.

Hanya saja, tidak ada sanksi tegas yang diatur bagi parpol yang tidak menyerahkan kelebihan sumbangan dana tersebut apalagi dengan karakter parpol yang tidak mau pengeluaran kampanye mereka dibatasi. "Kampanye itu justru digunakan parpol sebagai arena mengumpulkan modal.

Kalau belanja kampanye dibatasi, maka ruang gerak untuk mendapatkan donatur akan terbatas. Sekarang saja parpol dilarang menggalang dana hasil korupsi dan pencucian uang, tetapi di undang-undang tidak diatur sanksinya," kata Didik.

Oleh karena itu, pengaturan pembatasan belanja kampanye patut segera diberlakukan agar perputaran uang yang terjadi selama masa kampanye dapat dideteksi dan diawasi penggunaannya.

Sumber: ANTARANews.com

Mendagri: Pola Kampanye Sudah Tidak Sehat

Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi. (ANTARA)
Medan - Mendagri Gamawan Fauzi menilai pola kampanye yang dilaksanakan di Indonesia, baik dalam Pemilihan Umum maupun pemilihan kepala daerah sudah tidak sehat sehingga diperlukan pembatasan dana kampanye.

Tidak sehatnya pola kampanye itu dapat dilihat dari tingkat penyebaran berbagai jenis media sosialisasi dalam Pemilu dan pilkada, kata Gamawan usai melantik Gatot Pujo Nugroho dan Erry Nuradi sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut di Medan, Senin.

Di beberapa negara maju yang sedang menggelar pesta demokrasi, pemasangan poster dan spanduk untuk kampanye tersebut hanya di pasang di berbagai jalan utama.

"Kalau kita kan sampai ke kampung-kampung," katanya. Ironisnya, pemasangan poster tersebut sering mengotori lingkungan pemandangan karena dibiarkan sekian lama tanpa dibersihkan, terutama dari peserta Pemilu dan pilkada.

"Poster Pemilu lima tahun lalu masih ada sampai sekarang. Itu bisa merusak estetika, kebersihan, dan pemandangan," kata Mendagri. "Terkadang, orang yang punya rumah pun tidak tahu stikernya dipasang disitu," katanya menambahkan.

Karena itu, kata dia, pihaknya mendukung kebijakan pembatasan dana kampanye tersebut agar pola tidak sehat, "jorjoran", terlalu mahal, dan sembarangan tempat yang dikembangkan selama ini tidak berlanjut.

Secara prinsip, unsur pemerintah dan DPR telah memiliki kesepakatan mengenai pembatasan tersebut. "Namun, seperti apa pembatasan itu, masih dirumuskan," katanya. Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat menyiapkan aturan berupa Peraturan KPU (PKPU) yang membatasi dana kampanye.

Aturan itu ditargetkan selesai dan ditetapkan sebelum penetapan daftar calon tetap (DCT). "Kami terus membahas dan memastikan sebelum DCT, PKPU dana kampanye sudah jadi, sehingga mereka (caleg) sudah tahu apa yang harus dilakukan," kata anggota KPU Hadar Nafis

SUMBER:ANTARANEWS.COM

296 Kepala Daerah Bermasalah Dengan Hukum

Mendagri Gamawan Fauzi (kanan) menyematkan tanda jabatan kepada
 Gubernur Sumut terpilih Gatot Pujo Nugroho (kiri) dan wakilnya Tengku  Erry Nuradi
(kedua kiri) pada pelantikan di DPRD Sumut, Medan, Senin (17/6).  Gatot Pujo Nugroho
dan Tengku Erry Nuradi resmi dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut
 masa bakti 2013-2018.  (ANTARA FOTO/Septianda Perdana) ()
Medan - Sebanyak 296 kepala daerah di Tanah Air bermasalah dengan hukum dan sebagian besar terkait dugaan kasus korupsi.

"Ada 296 orang yang bermasalah dengan hukum," kata Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi usai melantik Gatot Pujo Nugroho dan Erry Nuradi sebagai Guberner dan Wakil Gubernur Sumatra Utara di Medan, Senin.

Gamawan Fauzi mengaku belum tahu pasti penyebab banyaknya kepala daerah yang diduga terlibat korupsi. 

Dia mengatakan perlu ada riset atau penelitian khusus untuk memastikan jika hal itu disebabkan biaya pilkada yang terlalu tinggi. 

"Atau penegakan hukum yang sangat 'kencang', sehingga sedikit saja salah bisa terbawa (masalah hukum)," katanya. 

Penelitian itu, kata dia, juga perlu untuk mengetahui adanya sistem pemerintahan yang perlu diperbaiki guna menutup peluang terjadinya kesalahan yang berakibat pada masalah hukum.

SUMBER: (ANTARANEWS.COM

70 Persen Korupsi dari Barang dan Jasa

Illustrasi
Makassar - Indonesia Procurement Watch menyingkap, kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia selama ini 70 persen bersumber dari proyek pengadaan barang dan jasa baik yang ada di pusat maupun di daerah.

"70 persen kasus tindak pidana korupsi itu bersumber dari proyek pengadaan barang dan jasa dan ini tidak boleh dibiarkan harus ada sosial kontrol dari seluruh lapisan masyarakat," tegas Program Director Indonesia Procurement Watch (IPW) Hayie Muhammad saat menjadi narasumber di training peningkatan kapasitas jurnalis dalam peliputan pengadaan barang dan jasa, Selasa.

Ia mengatakan, sebuah proyek pengadaan barang dann jasa di suatu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sangat rawan terjadi korupsi karena sejak perencanaan hingga pengerjaan bisa terjadi penggelembungan dana. 

Dana untuk pengadaan barang jasa di Indonesia mencapai sekitar Rp250-375 triliun setiap tahunnya. Angka ini bersumber dari pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). "Angka Rp250--400 triliun per tahunnya itu bersumber dari APBN dan ini belum termasuk dengan proyek-proyek di beberapa badan usaha milik negara (BUMN-BUMD) yang nilainya juga cukup fantastis," katanya. 

Ia mengaku jika proyek-proyek pengadaan barang dan jasa yang nilainya sampai ratusan triliun itu dikorupsi sedikitnya 10 persen dipastikan akan berdampak buruk bagi keuangan negara karena tingkat kebocoran itu sangat besar. 

Berdasarkan data penggunaan dana APBN pada tahun 2011 untuk pengerjaan proyek pengadaan nilainya mencapai Rp243 triliun. Angka inipun kemudian meningkat pada tahun anggaran (TA) 2012 yakni sekitar 273 triliun serta pada 2013 yakni sebesar Rp370 triliun. 

Dari jumlah penganggaran itu, sebanyak 500 ribu paket pekerjaan dikerjakan dalam kurun waktu satu tahun. 120 ribu paket diantaranya pekerjaan umum. Menurutnya, anggaran pengadaan dari total dana APBN dalam setahunnya itu teralokasi untuk proyek pengadaan yang persentasenya diatas angka 30 persen per tahunnya. "Setiap tahunnya itu ada sekitar 500 ribu paket pekerjaan di 560 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Paket pekerjaan ini belum termasuk paket yang ada di BUMN serta BUMD yang nilainya juga tidak sedikit," imbuhnya. 

Maka dari itu, dirinya meminta peran semua masyarakat terkhusus kepada media yang menjadi penyambung lidah masyarakat agar bisa mengontrol proyek pengadaan ini mulai dari hilir hingga ke hulunya. "Sampai hari ini, kita hanya disuguhkan pemberitaan yang bersumber dari hulunya tapi tidak pernah menyentuh hilirnya. Jika hilir ini mampu kita cegah maka, kerugian negarapun bisa ditekan," jelasnya. 

Sumber:ANTARANews.com

Artikel Lainnya