UU Parpol Digugat ke Mahkamah Konstitusi

Pancasila disejajarkan dengan pilar lainnya, yakni Bhinneka Tunggal Ika, UUD 45, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. “Seharusnya, Pancasila menjadi dasar negara, bukan pilar,” jelas Luthfi.

Mahfud MD: Perppu Soal Korupsi Lebih Darurat

"Justru yang dibutuhkan untuk waktu sekarang adalah Perppu tentang korupsi," kata Mahfud MD

Rapat Pleno: Tiga Orang Saksi Pasangan Calon Tolak Tandatangan Berita acara Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pilkada Dairi 2013

Penolakan dilakukan karena KPU Dairi ingkar janji terkait pemebersihan DPT yang dianggap bermasalah, Tidak taat azas, Tidak memelihara Demokrasi, dan Pencetakan kertas suara diduga bermasalah.

Rizal Ramli tawarkan dua konsep pembenahan demokrasi

Ada dua hal untuk membenahi sistem ini, yaitu reformasi pembiayaan partai politik dan menghapuskan hak `recall` parpol terhadap kadernya di parlemen.

LSM – Pers Dairi Jalin Kebersamaan Demi Terwujudnya Profesionaliusme

Illustrasi
Sidikalang, Melalui pegelaran malam keakraban yang dirangkai dengan kegiatan Temu ramah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan insan Pers yang ada di Kabupaten Dairi menjalin kebersamaan demi terwujudnya profesinalisme.
Hal itu disampaikan ketua panitia temu ramah LSM – Pers Kabupaten Dairi, Passiona M Sihombing kepada Batak Pos, di sekertariatnya Jalan Sisisngamangaraja Sidikalang,
usai mengikuti rapat terakhir panitia, Jumat (6/1).
“Acara malam keakraban yang akan kita gelar pada hari sabtu (7/1) ini, bertujuan untuk menjalin kebersamaan sesama insan Pers dan LSM yang ada di Kabupaten Dairi, demi terwujudnya


profesionalisme pada LSM dan insan Pers, dan kegiatan ini juga akan kita rangkai dengan acara temu ramah yakni, perkenalan masing – masing personil LSM dan Pers”,ungkap Passiona.

Passiona yang juga didampingi Sekertaris Panitia, Hendrik Situmeang menjelaskan, bahwa dalam acara malam keakraban yang akan digelar di depan Kantor Bupati Dairi itu, diperhitungkan akan diikuti sekitar 150 orang insan Pers dan LSM disamping sejumlah undangan lainnya yakni, DPRD Dairi, Pemkab / Muspida Dairi, Tokoh Parpol, Tokoh Agama, Budaya, Ormas, dan Tokoh Pemuda serta masyarakat lainnya.

Dikatakannya, pada acara pegelaran malam keakraban dengan sub thema,”Dengan Semangat Kebersamaan Kita Tumbuh Kembangkan Rasa Toleransi dan Solidaritas Menuju Dairi Yang Lebih Baik” itu, panitia akan menyerahkan sejumlah cendra mata atau penghargaan terhadap sejumlah wartawan yang dianggap senior, LSM yang dinilai selalu memperjuangkan hak orang banyak, Petugas kebersihan, dan salah seorang perempuan yang dinilai gigih untuk memperjuangkan Hak nya.

Selain itu, sebelum acara ramah tamah dimulai, seluruh peserta akan terlebih dahulu melakukan konvoi kenderaan Roda Dua di sepanjang jalan protokol Sidikalang dengan menghidupkan lampu utama kenderaan yakni, untuk mensosialisasikan Safety Riding atau keselamatan berkendara kepada masyarakat Sidikalang. ROB

Oknum Kepala Desa Karing diduga telah menipulasi data warga korban gempa

Akhirnya banyak warga korban gempa dianak-tirikan. 
Warga diterima di  Camat dengan tangan
terbuka (foto:mahalipan/ROB)
Sidikalang, Warga yang merasa telah dianak tirikan oleh Kepala Desa Karing dan Pihak Kecamatan Berampu, terkait dengan bantuan Pemerintah terhadap korban gempa yang terjadi pada bulan
September 2011, puluhan warga mendatangi kantor Camat Berampu dengan menggunakan Sepeda Motor dan Mobil Pick Up pada hari Kamis
Kedatangan warga  diterima Camat Berampu, Yon Hendrik didampingi Sekcam, Lamatur Sitanggang dan Kasi Kesra Kecamatan Berampu, Manahan Ritonga di ruang Rapat Kantor Camat Berampu.

Pada Pertemuan itu, salah seorang juru bicara warga yang juga salah seorang dari korban gempa , Abner Sianturi menuding oknum Kepala Desa Karing, Lisma boru Berampu dan pihak Kecamatan telah menipulasi data korban gempa, sehingga warga yang kondisi rumahnya benar – benar rusak parah tidak menerima bantuan, sementara warga lain yang masih ada hubungan keluarga dengan oknum Kepala Desa yang kondisi rumahnya hanya rusak ringan menerima bantuan tersebut.

Bahrem Padang, salah satu korban gempa  menyampaikan kekesalannya, “pada saat kejadian, kondisi rumah saya sangat parah dan mungkin terparah di Desa ini, tetapi kenapa saya hanya menerima bantuan Indomi, sementara warga lain yang rumahnya hanya mengalami retak sedikit mendapat bantuan uang hingga jutaan rupiah, pada hal jauh-jauh sebelumnya, rumah saya sudah berulang di data kepala dusun maupun petugas lainnya”, yang dukung warga lainnya.

Untuk menjawab pertanyaan yang ditujukan puluhan warga korban gempa itu, Camat Berampu, Yon Hendrik menjelaskan bahwa, yang melakukan pendataan terhadap korban gempa adalah aparatur Desa, dan pihaknya hanya melakukan rekapitulasi data yang diserahkan kepada pihak Kabupaten Dairi untuk diteruskan ke Dinas Tenaga kerja dan sosial (Disnakersos) Kabupaten Dairi.

Yon Hendrik mengakui jumlah korban gempa yang diajukan ke Kabupaten Dairi ada sebanyak 70 unit rumah yang mengalami rusak berat, namun karena jumlah bantuan korban gempa untuk Kecamatan berampu terbatas, dan setelah pihak Disnakersos melakukan acak terhadap data yang telah diajukannya, jumlah penerima bantuan korban gempa di kecamatan Berampu hanya 44 KK dengan bantuan 6 juta rupiah untuk 1 unit Rumah.

Pada pertemuan itu, ketegangan sempat terjadi ketika salah seorang warga, Hendra Irawan memaksa pihak Kecamatan membacakan data nama – nama korban gempa dan kondisi kerusakan rumah masing-masing, namun setelah data itu dibacakan Manahan Ritonga, spontan warga yang hadir saat itu, merasa dianak tirikan oleh Kepala Desa dan pihak kecamatan sebab, dari 141 KK nama yang yang dibacakan itu, sejumlah warga yang rumahnya benar – benar mengalami Rusak parah itu, tidak ada didalam data yang telah dibacakan.

Hingga akhirnya seluruh warga yang merasa dianak tirikan itu, memaksa Camat Yon Hendrik untuk menghadirkan oknum Kepala Desa yang dinilai telah menipulasi data itu, namun dengan alasan kedatangan warga saat itu mendadak, Yon Hendrik tidak bersedia memanggil Kepala Desa Karing itu.

Ketidaksediaan Camat untuk menghadirkan Kepala Desa, membuat warga merasa kesal terhadap Camat hingga mereka menduga Camat, Yon Hendrik telah sekongkol dengan Kepala Desa untuk menipulasi Data korban Gempa. Karena mereka kecewa dengan apa yang disampaikan pihak kecamatan, akhirnya puluhan warga dengan kesal meninggalkan Kantor Camat dan kembali akan mendatangi Kepala Desa Karing, Lisma boru Berampu untuk melakukan klarifikasi Data korban gempa yang mereka nilai telah direkayasa hingga bantuan korban gempa itu tidak tepat sasaran. Namun setibanya di Kantor Kepala Desa Karing, warga kembali kecewa karena Kepala Desa tidak ada di tempat. ROB

Ipanel Online Sumber Dollar

Nazar: Jadi Ketua Demokrat, Anas Bagikan US$ 7 Juta

TEMPO/ Imam Yunni
Jakarta - Tudingan itu dikeluarkan lagi oleh Muhammad Nazaruddin. Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat yang juga bekas tim sukses
Anas Urbaningrum menjadi Ketua Umum Partai Demokrat itu memaparkan, koleganya mengeluarkan uang hingga US$ 7 juta untuk memuluskan pemilihan dalam Kongres Partai Demokrat di Bandung.

"Waktu untuk menjadikan Anas sebagai ketua umum sebenarnya enam bulan sebelumnya. Tapi sehari sebelum rakernas, Anas mengeluarkan US$ 6,975 juta dolar," kata Nazaruddin di Jakarta, Rabu, 21 Desember 2011.

Nazarudin yang kini menjadi terdakwa kasus suap proyek wisma atlet di Palembang itu menyatakan, bukti kuintansi penyerahannya ada di Anas karena langsung disimpan. Dana ini, menurutnya, diambil dari PT Adhikarya sebesar Rp 50 miliar dalam proyek Hambalang dan sebesar Rp 20 miliar dari Adi Saptinus, orang Adhikarya.

"Uangnya ini memang diambil dari Adhikarya (pelaksana proyek Hambalang) sebesar Rp 50 miliar, terus diambil lagi Rp 20 miliar dari Adi Saptinus (orang Adhikarya)," kata Nazaruddin.

Mantan anggota DPR itu mengaku tahu betul soal keterlibatan Anas dalam proyek Hambalang. Nazaruddin juga menunjukkan fotokopi kuitansi yang menjadi bukti adanya uang 7 juta dolar AS tersebut. "Setelah Anas jadi ketum (ketua umum), waktu itu Yulianis memberikan kuitansi ini kepada Anas. Saya waktu itu disuruh Anas periksa, makanya saya punya kopinya," ucap Nazaruddin.

Uang tersebut, lanjutnya, dibagi-bagi kepada sekitar 325 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat yang memilih Anas. "Ada 1 DPC yang dikasih 10.000 dolar AS, ada yang 15.000 dollar AS, 20.000 dolar AS," kata Nazar.

Nazar juga menyebut soal hubungan dirinya dengan Anas di PT Anugerah Nusantara. Salah satu buktinya adalah surat BPKP mobil Anas yang tercantum nama perusahaan sebelum akhirnya dibalik nama. Kopian semua berkas ini dimiliki Nazar karena Anas memintanya untuk memeriksa kuitansi-kuitansi ini yang diserahkan Yulianis.

Nazaruddin juga menyatakan, sejak awal memang tidak mengetahui mengenai proyek wisma atlet. Sejak tahun 2009, Nazaruddin lebih mengetahui kasus Hambalang yang terus dibahas Anas. Dirinya mengetahui kasus eisma atlet sejak terjadi penangkapan tangan di kantor Kemenpora.

"Saya tahu karena memang proyek Hambalang itu harus diselesaikan sebesar Rp 2,7 triliun. Tahap pertama Rp 1,7 triliun karena ada permasalahan tanah," katanya.

Nazaruddin juga menyebut beberapa nama yang diduga menjadi koordinator provinsi penyaluran uang tersebut yaitu Eva, Dewo, Nuril, Reza, dan Saan Mustofa. "Tapi yang mencairkan semuanya Yulianis," katanya.(TEMPO.CO/FRANSISCO ROSARIANS)

Nazar Tunjukkan Bukti Fee US$ 6,9 Juta untuk Anas

Muhammad Nazaruddin. TEMPO/Seto Wardhana
Jakarta - Terdakwa kasus korupsi Wisma Atlet SEA Games Jakabaring, Palembang, Muhammad Nazaruddin, didampingi tim pengacara menunjukkan bukti kuitansi aliran duit dari

PT Adhi Karya ke Anas Urbaningrum senilai USD 6,9 juta yang terbagi dalam 16 kuitansi. Nazaruddin mengatakan duit tersebut diberikan PT Adhi Karya sebagai commitment fee atas pemenangan tender proyek Hambalang. Kemudian duit tersebut dibagikan dalam Kongres Partai Demokrat pada tahun 2010 di Bandung.

Nazaruddin mengatakan pembagian duit tersebut sudah diketahui oleh seluruh pengurus Partai Demokrat. "Cuma ditutup-tutupi saja," ucapnya usai menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu, 21 Desember 2011.

Kuasa hukum Nazaruddin, Elza Syarif menambahkan, aliran dana dari Anas yang bersumber dari PT Adhi Karya tersebut dialirkan kepada Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat melalui Yulianis.

Nazar menilai dalam pembagian uang tersebut, yang patut disalahkan adalah Anas sebagai penerima komisi atau "persenan" dari PT Adhi Karya. "Bukan partainya yang bersalah," ujarnya.

Sebelumnya, Nazaruddin menuding Anas Urbaningrum sebagai pengatur korupsi wisma atlet dan Kompleks Atlet Hambalang. Ia beranggapan proyek wisma atlet termasuk satu kesatuan dengan proyek Hambalang. "Yang men-setting semua ini adalah Anas Urbaningrum," katanya.

Nazar juga meminta komisi antikorupsi untuk memeriksa Menteri Pemuda dan Olahraga, Andi Mallarangeng, secara lebih lanjut terkait kasus wisma atlet dan Hambalang. "Karena proyek di atas 50 miliar itu bukan wewenang seorang KPA, tapi wewenang seorang Menteri," jelasnya.

Dalam sidang putusan sela hari ini, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menolak eksepsi yang diajukan kuasa hukum terdakwa kasus korupsi wisma atlet, Muhammad Nazaruddin. Dalam putusan sela itu, hakim berpendapat dakwaan Nazar yang disusun jaksa penuntut umum sudah benar.(TEMPO.CO/INDRA WIJAYA)

Tragedi Mesuji Versi Mantan Kapolda Lampung

Saat tragedi itu, Sulistyo Ishak menjabat sebagai Kapolda Lampung.
Sulistiyo Ishak (ANTARA/Khalsa)
Sebuah laporan mengejutkan datang dari sekelompok warga Mesuji, Lampung. Mereka melaporkan pembantaian yang diduga dilakukan oleh aparat penegak hukum pada awal tahun 2011 ke Dewan Perwakilan Rakyat.
Saat itu, Kapolda Lampung dijabat oleh Irjen Pol Sulistiyo Ishak yang saat ini menjabat sebagai Widya Iswara Utama Sespim Polri. Menurut Sulistiyo, tak ada pembantaian warga di Mesuji saat itu. "Itu tidak benar sama sekali," kata Sulistiyo saat dikonfirmasi VIVAnews.com, Rabu 14 Desember 2011. Dia mengatakan, saat itu memang sedang dilakukan proses penegakan hukum oleh aparat. "Yang benar saat itu ada proses penertiban terhadap kasus perambahan hutan," katanya. Namun, Sulistiyo tak memungkiri dalam proses penegakan hukum itu terdapat warga yang tewas oleh aparat. "Ada korban, tapi bukan karena pembantaian, satu orang meninggal dunia karena tindakan dari anggota," ujarnya.

Berikut petikan wawancara VIVAnews.com dengan Irjen Pol Sulistiyo Ishaq: 

Ada laporan pembantaian di daerah Mesuji, Lampung awal 2011? 
Sebagai Kapolda Lampung saat itu, apa tanggapan Anda?Itu tidak benar sama sekali. Jadi begini sebenarnya dari ini menjadi area Humas Mabes Polri dengan Polda Lampung unuk menjelaskan. Namun karena saya mantan Kapolda sana, saya akan meluruskan sedikit.Tidak benar ada pembantaian. 

Sebenarnya apa yang terjadi saat itu? 
Yang benar saat itu ada proses penertiban terhadap kasus perambahan hutan, tapi dilakukan secara komprehensif oleh Polri, Pemda, dinas-dinas terkait seperti Kehutanan, Polisi Hutan, dan Satpol PP. 

Konteksnya adalah penertiban perambahan hutan. Konteks pembantaian itu di mana? 
Ini perlu diklarifikasi. Di Lampung itu sangat terbuka, sangat mudah untuk mendapatkan informasi dari aparat. Kalau ada informasi itu ya harus diklarifikasi terlebih dahulu.

Apa saat itu ada konflik antar warga di sana?
Jangan sampai informasinya simpang siur. Yang jelas, konteksnya di Sumatera itu antara Sumatera Selatan dan Lampung ada wilayah Mesuji. Mesuji di Lampung dan Mesuji di Sumatera Selatan. Kasus Mesuji di Sumsel itu berbeda dengan yang di Lampung. Ini kasus Mesuji yang mana?

Kalau peristiwa Mesuji di Lampung? 
Kalau yang terkait PT Silva itu, konteksnya itu tadi, penertiban perambahan hutan.  Ada korban, tapi bukan karena pembantaian, satu orang meninggal dunia karena tindakan dari anggota. Itu pun dari ketentuan yang dilakukan oleh aparat waktu itu kita tindak sesuai prosedur, bahkan dari Komnas HAM Lampung sudah mengecek.  Jadi hanya satu korban. Ada anggota kepolisian yang sudah dilakukan penindakan. 

Hasil pemeriksaan terhadap anggota itu? 
Pemeriksaan polisi itu ada aturan mainnya. Kalau melanggar tindak pidana ya dilakukan pidana, kalau disiplin ya disiplin, kalau melanggar etik ya ditindak sesuai dengan etik. Kalau penanganan itu sesuai prosedur. 

 Jadi hasil pemeriksaan anggota polisi itu dinyatakan tidak bersalah dan tindakannya telah sesuai prosedur?
Tidak bersalah. Maka dari itu, antara pemberitaan yang dimunculkan dengan fakta yang terjadi harus dicek. Yang di PT Silva itu Polda lampung dengan tim terpadunya melakukan penertiban di register 45. Kita lakukan secara komprehensif itu tadi, ada penyuluhan dan sebagainya.

Sebenarnya, situasi di sana saat itu seperti apa sehingga sampai dilakukan tindakan seperti itu?
Itu kita sudah laporkan bahkan Komnas HAM sudah hadir. Silakan klarifikasi ke sana dan Polda Lampung. 

 Dalam laporan orang-orang yang mengaku menjadi korban, ada 33 orang tewas?
Yang melaporkan itu siapa. Kasihan masyarakat kalau informasi itu tidak jelas. 

Para pelapor menunjukkan video rekaman peristiwa itu, tanaggapan Anda?
Video itu bisa diambil dari mana-mana. Bisa dirangkum dari mana-mana. Itu harap dicek kebenarannya.

Laporan sudah masuk DPR, apa Anda siap memberikan keterangan atau klarifikasi terkait kasus ini?
Namanya prajurit, polisi ini kan prajurit, kita harus bertanggung jawab atas amanah yang diberikan rakyat. Tapi itu ada aturannya sendiri

Siap untuk dimintai keterangan?
Itu kan nanti ada organisasi, ada aturan mainnya. (VIVAnews)

Dugaan Pembantaian, Silva Inhutani Bungkam


Namun sayang, mereka memilih untuk bersikap tertutup.

Sungai Budi Group, induk perusahaan
 PT Silva Inhutani Lampung
 (VIVAnews/Syahrul Ansyari)
Pembantaian keji terhadap sejumlah petani terjadi di wilayah Lampung dan Sumatera Selatan. Sebanyak 30 orang dilaporkan tewas dalam periode 2009 sampai 2011.
Dalam video terlihat, pelaku memakai seragam aparat. Dalam kasus itu, nama perusahaan PT Silva Inhutani yang bergerak di bidang perkebunan turut disebut. Pengakuan warga, sejak 2003 perusahaan itu memperluas lahan dan diduga menyerobot lahan warga untuk ditanami kelapa sawit dan karet. Kamis pagi 15 Desember 2011, VIVAnews.com berusaha meminta klarifikasi PT Silva Inhutani secara langsung dengan mendatangi kantornya di Wisma Budi kavling C-6, lantai 3, 8, dan 9, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan. Namun sayang, mereka memilih untuk bersikap tertutup. "Saya tahu secara umum, perusahaan ini bergerak di bidang perkebunan khususnya sawit dan kopi. Tetapi untuk hal-hal mendetail dan soal kasus itu saya tidak tahu," kata salah seorang pegawai bernama Freddy L. Freddy menyampaikan jika PT Silva Inhutani adalah anak perusahaan Sungai Budi Group. Dan memiliki kantor di tiga lantai gedung Wisma Budi. Sementara, salah satu petugas keamanan bernama Agung melarang pengambilan gambar di ruangan itu. Agung berjaga di ruang Ketua Perwakilan PT Silva Inhutani, Sudirman. "Nanti saya dimarahin sama pimpinan. Lebih baik anda meninggalkan nomer telepon, nanti kami yang mengontak," kata dia. Kemarin, saat dihubungi VIVAnews.com, pria bernama Sudirman mengaku sebagai staf Akunting perusahaan. Tetapi, dua staf lainnya mengaku bahwa Sudirman merupakan Kepala Perwakilan Silva Inhutani Lampung di Jakarta. Meski demikian, Sudirman juga membantah kasus yang menyeret nama perusahaan. Mereka yakin tidak ada peristiwa sadis yang terjadi di lokasi perusahaan mereka. "Indonesia itu negara hukum. Bagaimana mungkin bisa terjadi peristiwa seperti itu?" kata Sudirman yang mengaku sebagai staf akunting PT Silva Inhutani. Kemarin pagi warga dari Mesuji, Lampung, mengadukan kasus ini ke Komisi III DPR. Warga yang juga didampingi Mayjen Purnawirawan Saurip Kadi memutar video keji pembantaian warga. Menurut warga, kasus ini berawal dari perluasan lahan oleh perusahaan PT Silva Inhutani sejak tahun 2003. Perusahaan yang berdiri tahun 1997 itu terus menyerobot lahan warga untuk ditanami kelapa sawit dan karet. Anggota komisi Hukum dari Fraksi Golkar Bambang Soesatyo menegaskan telah terjadi perbuatan biadab oleh PT Silva Inhutani. Bambang menyatakan mereka, Komisi III, akan melakukan langkah-langkah selanjutnya. (VIVAnews)

Cari Fakta Pembantaian Mesuji, DPR Bentuk Tim

Warga Mesuji mengadukan pembantaian di
daerah mereka ke Komisi III DPR RI, Rabu 14
 Desember 2011 (ANTARA/Yudhi Mahatma)
Tim Pencari Fakta Komisi III DPR akan turun langsung ke Mesuji di Lampung dan Sumsel.
 Wakil Ketua Komisi III DPR, Tjatur Sapto Edy, menyatakan, DPR akan segera membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) untuk mengusut kasus pembantaian 30 warga Mesuji di Lampung dan Sumatera Selatan
Sumatera Selatan yang terjadi dari tahun 2009 hingga 2011. Politisi PAN itu menjelaskan, TPF perlu dibentuk karena Komisi Hukum DPR menemukan kejanggalan dalam kasus pembantaian itu. Komisi III, kata Tjatur, baru mengetahui kasus itu Rabu kemarin, 14 Desember 2011, saat perwakilan warga Mesuji mengadu ke DPR. “Padahal kasus itu sudah terjadi sejak tahun 2009,” ujar Tjatur. Tjatur mengatakan, Tim Pencari Fakta dapat dibentuk dalam sehari. Tim tersebut terdiri dari anggota-anggota Komisi III sendiri. “Sehari dibentuk selesai. Tinggal nunjuk siapa pimpinannya,” kata Tjatur di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis, 15 Desember 2011. Tim ini akan berkunjung langsung ke Mesuji guna mengumpulkan bukti-bukti dari lapangan. Dalam pengaduan mereka ke Komisi III DPR ini, warga Mesuji yang diwakili oleh kuasa hukum Bob Hasan memutar video kekerasan di Mesuji tersebut. Dalam video itu diperlihatkan adanya pembantaian yang dilakukan dengan keji oleh orang-orang berseragam. “Bangunan ibadah dihancurkan, hasil panen singkong juga dirampas. Aparat juga melakukan pemerkosaan terhadap janda, pada saat penggusuran,” kata Bob Hasan di Gedung DPR, Rabu 14 Desember 2011. Peristiwa ini, menurutnya, berawal dari perluasan lahan oleh perusahaan PT Silva Inhutani sejak tahun 2003. Perusahaan yang berdiri tahun 1997 itu dituduh Bob Hasan menyerobot lahan warga untuk ditanami kelapa sawit dan karet. (Pengaduan warga ke DPR selengkapnya baca di sini) Mantan anggota DPR Mayor Jenderal (Purn) Saurip Kadi yang ikut mendampingi warga mengatakan, perusahaan Silva Inhutani kesulitan mengusir penduduk, sehingga kemudian meminta bantuan aparat. Perusahaan itu juga membentuk kelompok keamanan sendiri. “Mereka bentuk Pam Swakarsa untuk membenturkan rakyat dengan rakyat. Tapi di belakang mereka ada aparat. Jadi ketika warga mengadu ke aparat, tidak dilayani. Intimidasi dari oknum aparat dan pihak perusahaan sangat masif di sana,” kata Saurip. Dalam aksi penggusuran itu, kata dia, setidaknya ada 30 korban tewas dan ratusan warga terluka sejak tahun 2009 sampai 2011. Perusahaan Bantah, Polri Usut PT Silva Inhutani sendiri membantah adanya pembantaian keji tersebut. Mereka yakin tidak ada peristiwa sadis yang terjadi di lokasi perusahaan mereka. “Indonesia itu negara hukum. Bagaimana mungkin bisa terjadi peristiwa seperti itu?” kata Sudirman yang mengaku sebagai staf akunting PT Silva Inhutani. Sebelumnya, dua staf di perusahaan itu menyatakan Sudirman adalah pejabat di perusahaan itu yang membawahi masalah Lampung. Tudingan itu, kata Sudirman, sama sekali tidak benar. Kalau memang ada peristiwa sadistis seperti yang dituduhkan itu, tidak mungkin tidak tercium aparat penegak hukum. "Masak ada pembantaian tapi tidak ada aparat yang menghalangi? Belum pernah ada kejadian seperti itu," ujar Sudirman. "Yang saya tahu, tidak pernah ada kejadian seperti itu. (Selengkapnya bantahan PT Silva baca di sini) Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo menjelaskanm bahwa ada dua kejadian di wilayah Mesuji. Pertama di Kecamatan Mesuji, Sumatera Selatan, pada 21 April 2011. Kedua di Mesuji, Lampung, terjadi pada 11 November 2011. “Wilayah Mesuji ada di Sumsel dan Lampung. Keduanya memang satu batas dan berdekatan,” kata Timur. Lokasi kedua Mesuji itu bisa ditempuh sekitar empat jam dari Polres setempat. Kapolri menyatakan kasus pembantaian di Mesuji itu terus diselidiki oleh kepolisian. (Baca penjelasan Kapolri di sini) (VIVAnews)

Sekda Akan Diberi Wewenang Atur Karier PNS

Ia berwenang mengangkat Pegawai Negeri Sipil ke jabatan tertentu. Bahkan memutasi.
Pegawai Negeri Sipil (PNS)  (Antara/ Feri Purnama)
Pemerintah akan secepatnya mengajukan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang pemerintah daerah yang di antaranya berisi kewenangan Sekretaris Daerah (Sekda)
untuk mengangkat dan menempatkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di posisi atau jabatan tertentu. Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi, Prof. Dr. Ryaas Rasyid, menyatakan otoritas baru yang rencananya akan diberikan kepada Sekda itu ditujukan untuk memperlancar birokrasi. Selama ini proses promosi dan pengangkatan PNS di berbagai daerah sarat berbagai penyimpangan. Misalnya, berbau balas jasa dari kepala daerah terpilih. Penyimpangan-penyimpangan itu, kata Ryaas, membuat banyak jabatan diisi oleh PNS yang tidak memiliki kompetensi di bidangnya. “Jika disetujui Komisi II DPR RI, Sekda akan diberi otoritas untuk mengatur karier PNS, karena dia yang paling mengerti kompetensi pegawai. Tentu dengan tetap berkoordinasi dengan kepala daerah,” ujarnya dalam seminar "Percepat Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah" di Bekasi, Kamis 15 Desember 2011. Ryaas menjelaskan RUU soal pemerintah daerah itu dibuat untuk menghindari intervensi politik yang terlalu jauh di tubuh birokrasi. “Sekarang ini, proses mutasi sudah cenderung memecah-belah birokrasi, sehingga merugikan rakyat dan membuat birokrasi tidak lagi produktif,” paparnya. Mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara itu mengungkapkan saat ini hampir di semua daerah mutasi dan promosi PNS dilakukan oleh kepala daerah sebagai bentuk balas jasa atas dukungan yang mereta terima dari pihak-pihak tertentu selama berkampanye. Tak jarang, pihak yang dipromosikan berperan sebagai tim sukses terselubung si kepala daerah terpilih. “Perlu diingat, PNS bukan properti publik yang bisa seenaknya dipindah sana dipindah sini. Penempatan mereka harus sesuai kemampuan. Kalau tidak, maka birokrasi tidak bisa berjalan baik,” kata Ryaas. Ia bahkan meminta masyarakat untuk mengadukan kepala daerah yang melakukan mutasi dan promosi asal-asalan berdasarkan motivasi politik, ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Selain berwenang mengatur karier dan penempatan PNS, Sekda nantinya juga akan diberi kewenangan dalam hal keuangan, kepegawaian, materiil, serta logistik pemerintahan. Alasannya, kata Ryaas, karena Sekda lah “yang paling mengerti birokrasi, karena dia itu PNS yang meniti karier dari bawah dan mengerti seluk-beluk birokrasi dalam pemerintahan". (vivanews/Laporan:Erik Hamzah, Bekasi|kd)

Wakil Kepala Daerah Akan Dijabat PNS Karier

"Wakil kepala daerah harus ditunjuk, bukan dipilih bersama kepala daerah dalam pilkada."
Calon Bupati Banyuwangi memasukkan
 surat suara pilkada ke kotak (Antara/ Seno S)
Wakil kepala daerah selama ini dipilih dalam pemilu kepala daerah (pilkada), berpasangan dengan calon kepala daerah. Dengan kata lain, jabatan wakil kepala daerah adalah
jabatan politis yang umumnya diisi oleh tokoh-tokoh yang diajukan oleh partai politik. Posisi ini pun sama politisnya dengan kepala daerah, dan menjadi incaran parpol-parpol. Namun pemerintah saat ini sedang menyusun draf Rancangan Undang-undang (RUU) tentang pemerintah daerah, yang kemungkinan besar akan segera mengakhiri jabatan politis wakil kepala daerah tersebut. Hal itu diungkapkan oleh Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi, Prof. Dr. Ryaas Rasyid. Ryaas mengungkapkan, dalam draf RUU yang akan segera diajukan pemerintah ke DPR itu, posisi wakil kepala daerah tidak akan dipilih lagi dalam pilkada, melainkan ditunjuk. Mereka yang berhak mengisi jabatan wakil kepada daerah, kata Ryaas, adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) setingkat Sekretaris Daerah. “Wakil kepala daerah harus ditunjuk supaya tidak berkelahi (dengan kepala daerah) setelah terpilih,” ujar Ryaas dalam seminar ‘Percepat Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah’ yang berlangsung di Balai Patriot Kota Bekasi, Kamis 15 Desember 2011. Menurutnya, posisi politis wakil kepala daerah selama ini membuat pasangan kepala daerah dan wakilnya sering pecah kongsi, justru setelah mereka memenangi pilkada dan mulai memerintah bersama. Hal itu terjadi, terang Ryaas, karena kepala daerah dan wakil kepala daerah kerap berasal dari partai politik yang berbeda. Pecah kongsi, lanjutnya, sering terjadi ketika wakil kepala daerah tidak diberi kewenangan apapun oleh kepala daerah untuk mengambil kebijakan strategis. UU pun, kata Ryaas, tidak mengatur tentang Surat Keputusan (SK) Wakil Walikota. “Mana ada SK Wakil Walikota? Yang ada SK Walikota,” ujarnya. Namun Ryaas tidak tahu apakah DPR akan menyetujui usulan pemerintah ini atau tidak. Ryaas mengakui ada satu kekurangan dari jabatan wakil kepala daerah melalui penunjukkan. “Yang jadi masalah, kalau tiba-tiba kepala daerah tidak bisa lagi menjabat karena suatu alasan, lantas siapa yang menggantikan? Karena wakilnya kan tidak punya legitimasi politik,” kata mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara itu. Apapun, tambah Ryaas, persoalan itu nantinya akan dibahas bersama oleh pemerintah dan DPR. “Akhir tahun ini, RUU itu akan diajukan oleh Mendagri ke Komisi II DPR,” ujar dia. (vivanews/eh)

Pembunuhan Brutal Petani di Lampung Diadukan ke DPR

Kapolda Lampung Bantah Terjadi Pembantaian Warga

Bandar Lampung: Kepala Kepolisian Daerah Lampung Brigadir Jenderal Polisi Jodie Rooseto membantah adanya pembantaian yang dilakukan oleh polisi di wilayah Lampung. Hal itu dikatakan Kapolda Lampung menanggapi pemberitaan pengaduan petani dan tokoh masyarakat ke
DPR terkait kasus sengketa tanah di Mesuji, Propinsi Lampung. Menurut Jodie Rooseto, peristiwa pembantaian itu tidak berada di wilayah Lampung. Bentrok antara warga dengan aparat pernah terjadi di Lampung. Bentrok terjadi antara warga dan polisi dipicu oleh konflik lahan antara petani dan perusahaan perkebunan serta penyerobotan lahan register 45 Mesuji, Tulang Bawang, Kabupaten Mesuji, Nopember lalu. Kejadian itu dipicu konflik sengketa lahan antara warga dan perusahaan perkebunan sawit milik PT Barat Selatan Makmur Investindo. Satu orang tewas enam lainnya terluka tembak. Siang tadi, Rabu (14/12), puluhan petani dan tokoh masyarakat mengadu ke Komisi III DPR terkait kasus sengketa tanah di Mesuji, Propinsi Lampung. Petani menilai ada pelanggaran hak asasi manusia berat dalam kasus tersebut. Alasannya, karena ada penembakan terhadap 10 orang warga dan 20 orang mengalami cacat fisik. Dalam pertemuan itu para petani dan tokoh masyarakat yang didampingi mantan Asisten Teritorial Kepala Staf TNI Angkatan Darat Mayjen TNI Purnawirawan Saurip Kadi dan aktor senior Pong Harjatmo menjelaskan, kasus di Mesuji termasuk pelanggaran hak asasi manusia. (metrotv/DOR)

Pembantaian Petani Lampung Diadukan ke DPR

Laporan disertai video berisi pemenggalan kepala dua orang petani.
Dua di antara petani dipenggal kepalanya.
 (VIVAnews/Adri Prastowo)
Puluhan warga Mesuji, Lampung, mengadu ke Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat, melaporkan pembunuhan keji yang diduga dilakukan oleh aparat penegak hukum pada awal tahun 2011.
Pembunuhan keji ini dilakukan saat penggusuran terhadap masyarakat dilakukan. Atas kekejian ini, sekitar 30 warga Lampung tewas. Dalam pengaduannya ke Komisi III ini, warga Lampung yang diwakili oleh kuasa hukumnya, Bob Hasan, memutar video kekerasan yang diduga dilakukan oleh aparat penegak hukum. Dalam video itu diperlihatkan adanya pembantaian yang dilakukan dengan keji oleh orang-orang berseragam aparat. Ada dua video yang merekam proses pemenggalan dua kepala pria. Sementara tampak satu pria bersenjata api laras panjang dengan penutup kepala memegang kepala yang telah terpenggal. Selain merekam pembunuhan keji lainnya, video lain memperlihatkan kerusakan rumah penduduk. "Bangunan ibadah dihancurkan, hasil panen singkong juga dirampas. Aparat juga melakukan pemerkosaan terhadap janda, pada saat penggusuran," kata Bob Hasan di Gedung DPR, Rabu 14 Desember 2011. Peristiwa ini berawal dari perluasan lahan oleh perusahaan PT Silva Inhutani sejak tahun 2003. Perusahaan yang berdiri tahun 1997 itu, terus menyerobot lahan warga untuk ditanami kelapa sawit dan karet. Sementara, mantan anggota DPR Mayor Jenderal (Purn) Saurip Kadi, yang ikut mendampingi warga mengatakan, perusahaan itu kesulitan mengusir penduduk dan kemudian meminta bantuan aparat. Selain meminta bantuanaparat, perusahaan itu juga membentuk kelompok keamanan sendiri. "Mereka bentuk Pam Swakarsa untuk membenturkan rakyat dengan rakyat tapi di belakangnya aparat. Ketika warga mengadu ke aparat tidak dilayani. Intimidasi dari oknum aparat dan pihak perusahaan sangat masif di sana," kata Saurip. Dalam aksi penggusuran itu, setidaknya ada 30 korban tewas dan ratusan warga terluka sejak tahun 2009 sampai 2011. 120 Petani Ditahan Sementara salah satu penduduk yang juga menjadi korban dari Desa Simpang Pematang, Mesuji, Mathias Nugroho, meminta kepada para anggota Komisi Hukum untuk mendesak Kepolisian memberi perlindungan kepada warga. Hal ini karena, hingga saat ini warga terus dihantui rasa takut. Mathias juga menceritakan, setidaknya ada 120 warga yang ditahan Kepolisian. Salah satunya, ayahnya, Yudas, dengan sangkaan menduduki lahan tanpa izin. "Bapak saya ditahan sudah tujuh bulan. Sudah divonis satu tahun di pengadilan. Yang lain ada yang masih ditahan. Ada juga yang sudah bebas," kata Mathias. Selain terjadi di Meisuji, penggusuran dengan pembunuhan keji ini juga terjadi di daerah Tulang Bawang Induk dan Tulang Bawang Barat. Menanggapi hal ini, anggota komisi Hukum dari Fraksi Golkar Bambang Soesatyo yang saat itu memimpin pertemuan dengan warga Lampung mengatakan, akan segera menindaklanjuti kasus ini. "Telah tejadi perbuatan biadab oleh PT Silva Inhutani dan kami, Komisi 3, akan melakukan langkah-langkah selanjutnya," kata dia. Sementara itu, anggota komisi hukum dari fraksi Partai Golkar Nudirman Munir meminta menghadirkan Kapolda Lampung pada saat rapat dengan Kapolri dengan Komisi III nanti malam. "Saya minta wakil korban rapat dengan Kapolri nanti malam dan menghadirkan Kapolda lampung untuk dimintai keterangan," kata dia. Sementara Komisi III juga meminta rekaman video itu untuk dijadikan barang bukti. "Nanti akan kami tunjukkan ke Kapolri," kata Bambang. Sementara, Markas Besar Polri belum bisa mengkonfirmasi soal peristiwa ini. Polri belum bisa memberikan keterangan adanya tuduhan serius itu. "Kami belum tahu. Kami akan cek kebenarannya terlebih dahulu," kata Kepala Divisi Humas Mabe Polri, Inspektur Jenderal Polisi Saud Usman Nasution saat dihubungi VIVAnews.com, Rabu. (tvone/umi)

VIDEO: Pembunuhan Sadis di Lampung

Ada dua video yang merekam proses pemenggalan dua kepala pria.
Pembantaian Petani di Lampung Diadukan ke DPR
(tvOne
)
Puluhan warga Mesuji, Lampung, mengadu ke Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat. Mereka melaporkan pembunuhan keji yang diduga dilakukan oleh aparat penegak hukum pada awal tahun 2011.
Pembunuhan keji ini dilakukan saat penggusuran terhadap masyarakat dilakukan. Atas kekejian ini, sekitar 30 warga Lampung tewas.Dalam pengaduannya ke Komisi III ini, warga Lampung yang diwakili oleh kuasa hukumnya, Bob Hasan, memutar video kekerasan yang diduga dilakukan oleh aparat penegak hukum. Dalam video itu diperlihatkan adanya pembantaian yang dilakukan dengan keji oleh orang-orang berseragam aparat. Ada dua video yang merekam proses pemenggalan dua kepala pria. Sementara tampak satu pria bersenjata api laras panjang dengan penutup kepala memegang kepala yang telah terpenggal. Selain merekam pembunuhan keji lainnya, video lain memperlihatkan kerusakan rumah penduduk. "Bangunan ibadah dihancurkan, hasil panen singkong juga dirampas. Aparat juga melakukan pemerkosaan terhadap janda, pada saat penggusuran," kata Bob Hasan di Gedung DPR, Rabu 14 Desember 2011. Peristiwa ini berawal dari perluasan lahan oleh perusahaan PT Silva Inhutani sejak tahun 2003. Perusahaan yang berdiri tahun 1997 itu, terus menyerobot lahan warga untuk ditanami kelapa sawit dan karet. Sementara, mantan anggota DPR Mayor Jenderal (Purn) Saurip Kadi, yang ikut mendampingi warga mengatakan, perusahaan itu kesulitan mengusir penduduk dan kemudian meminta bantuan aparat. Selain meminta bantuan aparat, perusahaan itu juga membentuk kelompok keamanan sendiri. "Mereka bentuk Pam Swakarsa untuk membenturkan rakyat dengan rakyat tapi di belakangnya aparat. Ketika warga mengadu ke aparat tidak dilayani. Intimidasi dari oknum aparat dan pihak perusahaan sangat masif di sana," kata Saurip.  Dalam aksi penggusuran itu, setidaknya ada 30 korban tewas dibantai dan ratusan warga terluka sejak tahun 2009 sampai 2011. Menanggapi hal ini, anggota komisi Hukum dari Fraksi Golkar Bambang Soesatyo yang saat itu memimpin pertemuan dengan warga Lampung mengatakan, akan segera menindaklanjuti kasus ini. "Telah tejadi di oleh PT Silva Inhutani dan kami, Komisi 3, akan melakukan langkah-langkah selanjutnya," kata dia. Sementara itu, anggota komisi hukum dari fraksi Partai Golkar Nudirman Munir meminta menghadirkan Kapolda Lampung pada saat rapat dengan Kapolri dengan Komisi III nanti malam. "Saya minta wakil korban rapat dengan Kapolri nanti malam dan menghadirkan Kapolda lampung untuk dimintai keterangan," kata dia. Sementara Komisi III juga meminta rekaman video itu untuk dijadikan barang bukti. "Nanti akan kami tunjukkan ke Kapolri," kata Bambang.Sementara, Markas Besar Polri belum bisa mengkonfirmasi soal peristiwa ini. Polri belum bisa memberikan keterangan adanya tuduhan serius itu.  "Kami belum tahu. Kami akan cek kebenarannya terlebih dahulu," kata Kepala Divisi Humas Mabe Polri, Inspektur Jenderal Polisi Saud Usman Nasution saat dihubungi VIVAnews.com, Rabu. Lihat video pembantaian 30 petani Lampung oleh oknum aparat di tautan ini. Bantahan PT SilvaPT Silva Inhutani, perusahaan yang namanya disebut dalam kasus penyerobotan lahan yang mengakibatkan 30 petani tewas di Lampung, membantah adanya pembantaian keji sebagaimana santer diberitakan. Mereka hakulyakin tidak ada peristiwa sadistis yang terjadi di lokasi perusahaan mereka. "Indonesia itu negara hukum, bagaimana mungkin bisa terjadi peristiwa seperti itu?" kata Sudirman yang mengaku sebagai staf akunting PT Silva Inhutani kepada VIVAnews.com lewat telepon, Rabu 14 Desember 2011. Sebelumnya, dua staf di perusahaan itu menyatakan Sudirman adalah pejabat di perusahaan itu yang membawahi masalah Lampung.( VIVAnews)

PT Silva: Tak Ada Pembantaian Petani Lampung

Pemberitaan atau tudingan itu sama sekali tidak benar.
Seorang berseragam loreng memegang kepala
 yang dipenggam (VIVAnews/ Tudji Martudji)
PT Silva Inhutani, perusahaan yang namanya disebut dalam kasus penyerobotan lahan yang mengakibatkan 30 petani tewas di Lampung, membantah adanya pembantaian keji sebagaimana santer diberitakan. Mereka hakulyakin tidak ada peristiwa sadistis yang terjadi di lokasi perusahaan mereka.
"Indonesia itu negara hukum, bagaimana mungkin bisa terjadi peristiwa seperti itu?" kata Sudirman yang mengaku sebagai staf akunting PT Silva Inhutani kepada VIVAnews.com lewat telepon, Rabu 14 Desember 2011. Sebelumnya, dua staf di perusahaan itu menyatakan Sudirman adalah pejabat di perusahaan itu yang membawahi masalah Lampung. Menurut Sudirman, tudingan itu sama sekali tidak benar. Kalau memang ada peristiwa sadistis seperti yang dituduhkan itu, tidak mungkin tak tercium aparat penegak hukum. "Masak ada pembantaian tapi tidak ada aparat yang menghalangi? Belum pernah ada kejadian seperti itu," ujar Sudirman. "Yang saya tahu, tidak pernah ada kejadian seperti itu." Kabar adanya pembantaian massal ini terkuak saat para petani mendatangi Komisi III Bidang Hukum DPR pagi tadi, Rabu, 14 Desember 2011. Didampingi Mayor Jenderal (Purn) TNI Saurip Kadi, mereka membawa bukti rekaman video pembantaian 30 petani di Tulang Bawang Induk dan Tulang Bawang Barat, Lampung. Dalam video itu jelas terlihat adanya pembantaian yang dilakukan dengan keji oleh orang-orang berseragam loreng. Bahkan, ada dua video yang merekam proses pemenggalan dua kepala pria. Satu pria bersenjata api laras panjang dengan penutup wajah tampak memegang kepala yang telah dipenggal. Video itu juga memperlihatkan rumah penduduk yang rusak parah. Peristiwa ini berawal dari perluasan lahan oleh PT Silva Inhutani sejak tahun 2003. Perusahaan yang berdiri tahun 1997 itu dituduh para petani telah menyerobot lahan warga untuk ditanami kelapa sawit dan karet. (tvone/kd)

Membangun Gerakan Sosial Antikorupsi

Oleh : Hamonangan Purba, SSos.


Opini Lainnya :
Keadilan Restoras
i Oleh Artidho Alkostar
Dianasti Politik Ekonomi Bisnis
Oleh  Christianto Wibisono
Jebakan Sosial dan Ritual Purifikasi 
Oleh Abdul Malik Gysmar
Oleh Ikrar Nusa Bakri

Selama ini, berbagai praktik korupsi hanya didominasi oleh para pejabat di tingkat pusat. Maka tidak heran bila kemudian perhatian banyak orang hanya terfokus pada isu-isu korupsi di tingkat nasional.Demikian juga dengan media massa hampir terlena dengan persoalan yang sama. Fokus utama pemberitaan selalu didominasi berbagai praktik korupsi di tingkat pusat. Padahal di daerah tak kalah banyak kasus korupsinya, yang seringkali kurang menjadi perhatian media massa dan pengawalan masyarakat sipil.Dalam beberapa hari terakhir ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan penyuapan. Pertama kepada jaksa di Kejaksaan Negeri Cibinong, Bogor. Sang jaksa tertangkap tangan di parkiran kantornya menerima uang yang diduga sogokan sekitar Rp100 juta

untuk pengamanan kasus. Belakangan diketahui dana itu hanya uang muka dari total suap sekitar Rp2 miliar. Dua hari lalu, Kamis (24/11), KPK juga menangkap Sekretaris Daerah (Sekda) dan dua orang Anggota DPRD Kota Semarang, Jawa Tengah.

Anggota dewan itu tertangkap tangan menerima uang dari Sekda di parkiran gedung DPRD Kota Semarang. Pihak pemberi uang bernisial AZ diduga adalah Ahmad Zainuri yang menjabat Sekda Pemerintah Kota Semarang. Sedangkan dua orang yang diduga penerima suap adalah Sumartono alias Martono dan Agus Purna Sarjono yang merupakan anggota DPRD Kota Semarang dari Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Amanat Nasional.

Pemberian uang suap diduga terkait dengan pembahasan APBD tahun anggaran 2012. Penangkapan tersebut merupakan potret bahwa ternyata praktik mafia kasus dan mafia anggaran terjadi di daerah. Bisa jadi inilah modus yang kerap dilakukan di semua daerah. Bayangkan, bila setiap kabupaten dan provinsi melakukan satu kasus mafia anggaran saja, berapa kerugian yang diderita negara. Dari sisi dampak dan kerugian negara pun tidak kalah besar bila diakumulasi dengan jumlah kasus korupsi atau dugaan penyelewengan dana APBD di 33 provinsi dan 496 kabupaten/kota.

Pertanyaannya kemudian mengapa penanganan kasus korupsi di daerah tidak secepat dan setegas penanganan kasus korupsi di pusat? Tentu jawabannya panjang lebar. Beberapa lambatnya penanganan kasus korupsi di daerah akibat lemahnya penegak hukum dalam memberantas kasus korupsi. Memang kita punya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di sejumlah daerah, namun itu saja tidak cukup bila penyidiknya dari Polda dan Kejaksaan Tinggi.

Daerah tidak punya lembaga sekelas KPK yang punya cara kerja cepat dan efektif memberantas korupsi. Apalagi bila majelis hakimnya tidak memiliki visi pemberantasan korupsi yang kuat. Seperti vonis bebas majelis hakim Pengadilan Tipikor atas Walikota Bekasi non aktif Mochtar Muhammad. Fakta persidangan memperkuat keterlibatan dirinya dalam sejumlah kasus korupsi, termasuk penyuapan terhadap pejabat Kementerian Lingkungan Hidup. Bahkan, dalam kasus penyuapan itu, pejabat yang disuap pun sudah divonis penjara.

Bergantung pada KPK

Dalam kasus yang terjadi di Kota Semarang, sejumlah pihak memang tidak percaya sepenuhnya atas penangkapan terhadap Sekda, ketidakpercayaan ini menjadi sesuatu yang wajar ketika ada kemungkinan Sekda menjadi korban pemerasan. Pendapat itu dengan mendasarkan kemungkinan ia sekadar memberi karena sebelumnya ada permintaan dari pihak lain. Terlepas dari posisi Sekda nantinya sebagai tersangka tindak penyuapan atau korban pemerasan, semua bergantung dari penyidikan KPK.

Hasil pemeriksaan bisa memosisikan dia jadi tersangka penyuapan, baik dilakukan sendiri, selaku inidividu atau secara kedinasan, atau di sisi lain dia menjadi korban pemerasan. Keterangan awal ketiga orang itu sangatlah penting. Kalau nantinya ditemukan bukti permulaan yang cukup, dalam arti ada unsur pidana penyuapan pada tindakannya maka Sekda harus ditetapkan sebagai tersangka.

Dia harus menerimanya sebagai sebuah konsekuensi hukum karena penyuapan merupakan tindak pidana yang ada ancaman sanksi pidananya. Hal itu juga berlaku bagi pihak penerima suap. Kasusnya menjadi berbeda bila dalam penyidikan ternyata Akhmat Zaenuri justru menjadi korban pemerasan, dengan konsekuensi ia harus dibebaskan dan pihak yang memeras diproses secara hukum.

Melihat adanya uang dalam amplop yang ditemukan di dalam mobil dinas Agung Purno Sardjono, sangat kecil kemungkinan uang diberikan atas dasar pemerasan. Di sini penyidik mengharapkan kejujuran Akhmat Zaenuri memberikan keterangan dan untuk itu dia harus berani berterus terang. Sikap tidak kooperatif dalam proses penyidikan justru bisa menyulitkan posisinya. Statusnya juga bisa makin sulit kalau dia menghadapi sendiri, dalam arti mengorbankan diri demi mengamankan pihak lain yang sejatinya terkait

Posisi dia tertangkap tangan sangat jelas dan dia dalam kapasitasnya sebagai Sekda, yang secara otomatis atas nama Pemkot. Posisinya sebagai tersangka kasus dugaan penyuapan pasti akan dikejar oleh penyidik, mengapa hal itu dilakukan dan adakah yang menyuruh. Bisa saja hal itu dilakukan sebagai upaya agar Badan Anggaran (Banggar) DPRD menyetujui RAPBD 2012 yang sedang disusun Pemkot.

Dalam hal pemberantasan korupsi, kuncinya terletak pada empat hal; aturan yang me-madai, ketegasan aparat penegak hukum, integritas pejabat publik, dan pengusaha yang antikorupsi. Bila empat komponen ini bekerja bersama-sama maka korupsi bisa diantisipasi dan dapat dikurangi. Membaca sejumlah kasus korupsi, ternyata faktor yang dominan penyebab suburnya praktik tersebut adalah integritas penegak hukum dan pejabat publik, serta pengusaha yang belum serius antikorupsi.

Pengusaha "hitam‘ memang secara sadar menyuap pejabat (dewan maupun pemerintah) untuk mengamankan kepentingan bisnisnya. Termasuk menawari uang atau materi lainnya kepada penegak hukum agar kasusnya tidak diteruskan. Begitu juga perilaku penegak hukum dan pejabat nakal. Praktik demikian sangat berbahaya dan menyengsarakan rakyat, terutama di daerah-daerah tertinggal. Akhirnya, korupsi hanya bisa diberantas bila empat hal di atas dilakukan secara berbarengan.

Dan tentu kita tidak bisa mengandalkan kesadaran mereka. Kita perlu bekerja sama untuk mengawasi agar birokrasi pemerintah dan DPR tidak berkongkalikong untuk melakukan korupsi. Demikian juga dengan pemerintah daerah serta seluruh aparaturnya, perlu dilakukan pengawasan secara terus menerus agar budaya korupsi dapat segera diakhiri. Disinilah pentingnya membangun kembali semangat antikorupsi sebagai gerakan sosial. Dengan demikian, maka dengan sendirinya upaya atau niat korupsi akan dapat dikikis secara perlahan. ***

Penulis adalah Pemerhati sosial politik, Alumni Fisip Unpad Bandung.(analisadaily)



MIRANDA HARUS DIJADIKAN TERSANGKA

Miranda Goeltom
AKARTA,Ina Rachman, penasihat hukum Nunun Nurbaeti, tersangka kasus suap cek pelawat pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia 2004 di Gedung KPK Jakarta, Senin (12/12) mengatakan, suami Nunun yang
juga mantan Wakapolri, Adang Dorodjatun menegaskan Miranda Goeltom merupakan otak kasus suap yang menyeret 26 anggota Komisi IX Bidang Keuangan DPR periode 1999-2004 ke balik jeruji besi.

Karena itu pihak Nunun berupaya menyeret Deputi Gubernur Senior BI terpilih Miranda Swaray Goeltom sebagai tersangka. “Sesuai dengan pernyataan Pak Adang memang secara faktanya kasus ini adalah pemenangan Miranda S. Goeltom sebagai Deputi.

Kenyataannya saat ini justru ibu yang jadi korban. Ibu yang jadi bulan-bulanan. Semoga dengan pemeriksaan hari ini, dengan kembalinya ibu bisa terkuak siapa yang harusnya bertanggung jawab di kasus ini. Sekarang kita bicara fakta saja karena pada dasarnya kasus ini terkait pemenangan Miranda. Lalu kenapa ibu sekarang jadi tersangka justru ini yang jadi pertanyaan kami pihak kuasa hukum dan keluarga,” tutur Ina.

Menurut dia, Miranda harus dijadikan tersangka oleh KPK. “Harus dong. Keterangan ibu tidak akan diarahkan dan tidak akan mengarahkan. Tapi ibu akan bicara secara fakta sesuai dengan yang dia alami dan dia tahu,” katanya.
Adang dalam keterangan persnya meminta agar KPK menyamakan status istrinya dengan Arie Malangjudo Direktur PT Wahana Esa Sembada, yaitu sebagai kurir atau perantara. “Kenapa dia (Arie) tidak jadi tersangka?” kata anggota Komisi III DPR itu. (tunas bangsa/red)


DUGAAN KKN PERBAIKAN PAGAR DAN MCK SD SE-KOTA MEDAN

Illustrasi/tubas
MEDAN. Kasus perbaikan halaman, pagar dan MCK 45 Sekolah Dasar (SD) Negeri se-kota Medan, akhirnya diadukan ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Pasalnya, pembangunan konstruksi yang ditampung pada
PAPBD Tahun Anggaran (TA) 2010, di Dinas Pendidikan kota Medan sebesar Rp7.677.498.000, disinyalir sarat dengan praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Demikianlah disampaikan Saroli Giawa SE, Ketua LSM Pemberdayaan Masyarakat Ekonomi Lemah Sumatera Utara (PMEL-SU) kepada wartawan, di Medan, baru-baru ini. “Biarlah hukum yang bicara tenang benar tidaknya temuan kami saat investigasi, dimana secara resmi sudah membuat laporan tertulis disertai dengan data-data lapangan melalui Sekretariat Kejatisu, Lr Lingga,” yhar Saroli.

Dia merinci, dari anggaran program tersebut disinyalir menguap 15 persen atau sekitar Rp1.1 miliar, karena banyak ditemukan pekerjaan fisik terindikasi asal jadi, bahkan rata-rata volume pekerjaan tidak sesuai dengan Rancangan Anggaran.

Masih kata Saroli, ditemukan 6 SD tidak dikerjakanm di antaranya SD Negeri 064010 Jalan Platina I Titi Papan Kecamatan Medan Deli, SD Negeri 060794 Jalan AR Hakim Gang Taruna Kecamatan Medan Area, SD Negeri 060958 Jalan Veteran Belawan Kecamatan Medan Belawan, SD Negeri 060957 Jalan Bangka Belawan Kecamatan Medan Belawan.

Keempat sekolah tersebut pekerjaan MCK nya sudah dikerjakan donatur melalui komite sekolah, namun tertera pada draf penerima rehab pada PAPBD 2010 dengan nilai pagu bervariasi. Selanjutnya, SD Negeri 066044 Jalan Kemuning Kecamatan Medan Helvetia dan SD Negeri 067978 Jalan Kemuning Kecamatan Medan Helvetia dengan pengerjaan pagar, MCK, halaman sekolah sudah dikerjakan melalui dana DAK 2010, namun ditampung lagi di PAPBD 2010. (TUBAS/tim)

Jadikan Agama dan Pancasila sebagai Dasar Kekuatan Moral

MI/Halim Agil/i
Kendari, Silaturahmi Kerja Nasional I Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia di Kendari, Sulawesi Tenggara, yang berakhir Minggu (11/12), menghasilkan lima butir kesepakatan. Butir-butir

kesepakatan yang disebut Deklarasi Kendari itu ditandatangani Ketua Dewan Kehormatan ICMI Prof Dr Ing B.J. Habibie, Dewan Penasihat ICMI Prof Dr Jimly Asshiddiqie, SH, Ketua Dewan Pakar ICMI Ir M Hatta Rajasa, Ketua Presidium ICMI Dr Ing Ihlam A Habibie MBA, Gubernur Sultra H NUr Alam, SE dan Ketua Orwil ICMI Sultra, Prof Dr H Jusuf Abadi.

Butir Pertama kesepakatan tersebut yakni menjadikan agama dan Pancasila sebagai basis kekuatan moral dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Kedua, membangun sistem politik yang lebih beradab dalam memberikan jaminan keterwakilan bagi rakyat secara adil serta menghasilkan pimpinan yang layak dipercaya dan diteladani oleh rakyat.
Ketiga, menata dan menegakkan sistem hukum dalam memberikan jaminan perlindungan dan kesetaraan hukum yang adil dan berdab bagi seluruh rakyat, tanpa kecuali.
Keempat, membangun tata perekonomian nasional yang konsisten berpihak kepada rakyat kecil agar peningkatan kesejahteraan yang adil dan merata dapat diwujudkan dan kesenjangan ekonomi dapat diminimalkan.
Kelima, mengembangkan sistem pendidikan yang berintegrasi, berkarakter dan berbudaya dalam memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memacu kebangkitan Indonesia yang berdasarkan pada empat pilar kebangsaan, yaitu Pancasilan, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.

Ketua Presidium ICMI yang terpilih dalam Silaknas tersebut Prof Dr Nanat Fatah Natsir usai penutupan Silaknas yang berlangsung sejak Jumat (9/12), mengatakan, ICMI akan menyampaikan lima butir kesepakatan yang disebut 'Deklarasi Kendari' itu kepada lembaga-lembaga terkait, terutama pemerintah pusat.

"ICMI berharap para politisi, penegak hukum, pengelola pendidikan, dan penyelenggara negara dapat menerapkan butir-butir kesepakatan itu, sehingga cita-cita kemerdekaan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dapat segera terwujud," katanya.

Menurut dia, kehidupan berbangsa dan bernegara di era reformasi ini memang telah membawa kemajuan, terutama terwujudnya demokrasi dan kebebasan berserikat. Selain itu juga menguatnya kontrol publik terhadap penegakkan hukum, meningkataknya pendapatan perkapita dan membaikknya tingkat pendidikan masyarakat.

Namun, di balik berbagai kemajuan itu, kata dia, masih terdapat sederet kelemahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang cenderung membahayakan keselamatan bangsa.

"Berbagai kekurangan itu antara lain semakin suburnya korupsi di kalangan politisi dan pemerintah, maraknya anarkisme, kesenjangan ekonomi yang semakin tinggi dan melemahnya keteladanan dari para pemimpin bangsa," katanya.

Melihat berbagai ketimpangan itu, kata dia, ICMI sebagai organisasi berkumpulnya para cendikiawan Muslim ingin mengambil peran memberi kontribusi pemikiran untuk memperbaiki kondisi bangsa dengan harapan para ppenyelenggara negara dan politisi hijrah kembali kepada tujuan dan cita-cita kemerdekaan yang diperjuangkan para pendiri bangsa ini.

"Melalui Silaknas I ICMI kami melahirkan lima butir kesepakatan, yang diyakini bisa memperbaiki keadaan bangsa jika diterapkan sungguh-sungguh dalam menyeleggarakan pemerintahan di negara ini," katanya. (MI/Ant/OL-3/)

Artikel Lainnya